Pemprov Jatim Siapkan 19 Sekolah Rakyat Permanen di Berbagai Daerah
Selasa, 21 April 2026 11:00 WIBOleh Tim Redaksi
Jawa Timur - Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat komitmennya dalam mendukung program nasional pembangunan Sekolah Rakyat (SR). Saat ini, pihak pemerintah provinsi tengah menyusun rencana matang untuk mendirikan 19 Sekolah Rakyat permanen yang tersebar di sejumlah kabupaten dan kota di wilayah Jawa Timur sebagai upaya nyata peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Restu Novi Widiani, menjelaskan bahwa hingga tahap 1A, 1B, dan 1C, tercatat sudah ada 26 Sekolah Rakyat yang telah beroperasi di berbagai daerah. Ia menegaskan bahwa dukungan penuh terhadap program nasional ini akan terus berjalan secara berkelanjutan guna memastikan akses pendidikan menjangkau masyarakat secara luas.
“Support Pemprov Jatim terhadap program nasional terus berjalan,” ujar Novi saat dikonfirmasi pada Senin (20/04/2026) kemarin.
Rencana pembangunan fisik sekolah permanen tersebut akan menyasar wilayah yang cukup luas, mulai dari Kabupaten Sampang, Kediri, Gresik, Ngawi, Malang, hingga Banyuwangi. Selain itu, sebaran lokasi juga mencakup Jember, Nganjuk, Tuban, Madiun, Pacitan, Blitar, Surabaya, Jombang, Pasuruan, hingga Trenggalek. Untuk merealisasikan proyek besar ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menyatakan kesiapannya untuk menyediakan aset lahan maupun bangunan milik daerah sebagai lokasi sekolah.
Beberapa lokasi yang telah masuk dalam pendataan antara lain Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Petirahan Anak (UPT PPSPA) Batu, BPSDM Kawi Malang, SMK Maritim Lamongan, serta Balai Latihan Kerja (BLK) di Tuban dan Singosari. Tidak hanya urusan infrastruktur, pemerintah juga memfasilitasi pemeriksaan kesehatan gratis bagi para siswa melalui kolaborasi dengan rumah sakit milik pemprov dan fasilitas kesehatan setempat.
Aspek religiusitas juga menjadi perhatian utama dalam program ini melalui penyediaan guru agama di setiap sekolah yang bekerja sama dengan Fatayat NU dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama di Jawa Timur. Kehadiran Sekolah Rakyat ini diharapkan menjadi solusi bagi masyarakat kategori Desil 1 untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
“Setiap SR akan ditempatkan empat guru agama. Nantinya guru agama itu gajinya akan ditanggung oleh Pemprov Jatim melalui dana Unit Pengumpulan Zakat Dinsos Jatim,” ungkapnya.(red/toh)
