Tunggakkan Pembayaran di BPJS Kesehatan Bojonegoro Capai Rp 17 Miliar

Jumat, 26 Mei 2017 14:00 WIBOleh Piping Dian Permadi

Oleh Piping Dian Permadi 

Bojonegoro Kota - Hingga akhir bulan Mei 2017 ini tercatat kurang lebih Rp 17 miliar tunggakkan dari peserta masyarakat mandiri pada BPJS Kesehatan belum juga terbayar. Nilai tersebut terakumulasi dari total tunggakan pada akhir Desember 2016 dan awal Januari hingga Mei 2017.

Pada periode sebelumnya hingga akhir Desember tahun 2016 tercatat sekitar Rp 10,8 miliar tunggakan dari peserta BPJS Kesehatan dari jenis masyarakat mandiri. Sedangkan untuk awal Januari hingga bulan Mei 2017 sudah ada sekitar Rp 6,5 miliar tunggakkan.

Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Bojonegoro Muh. Masrur Ridwan kepada beritabojonegoro.com mengatakan jumlah tunggakan itu adalah gabungan dari Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban yang tercatat di BPJS Kesehatan Bojonegoro.

Dengan melihat masih besarnya tunggakan itu, dia berharap masyarakat lebih sadar akan kewajiban untuk membayar iuran kepada BPJS Kesehatan. Disamping upaya yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan untuk menagih kepada para peserta.

"Kita punya kader JKN, ada 5 di BPJS Kesehatan Bojonegoro, mereka bertugas menyisir para peserta yang menunggak pembayaran setiap minggunya," ucapnya, Jumat (26/05/2017).

Tugas dari kader JKN ini adalah untuk mengingatkan setiap KK yang menunggak baik secara kunjungan langsung maupun via telpon atau lewat pos. Secara garis besar kata Masrur, dari total tunggakan kurang lebih Rp 17 miliar itu, piutang Kabupaten Bojonegoro lebih besar sedikit daripada wilayah Tuban.

Sementara itu untuk badan usaha dia menilai sudah cukup bagus karena tidak banyak tunggakan, kolektifitas pembayaran untuk badan usaha mencapai 90 persen. Meski begitu masih banyak badan usaha di Kabupaten Bojonegoro yang belum terintegrasi dengan BPJS Kesehatan.

Alasan para peserta menunggak membayar iuran pun beragam, diantaranya seperti orang tua yang anaknya sudah di luar Kota Bojonegoro tapi lupa membayar iuran, alasan pindah domisili, ada juga yang menyampaikan kecewa terhadap pelayanan kesehatan.

 " Ya itu menjadi salah satu faktor juga, selanjutnya juga alasan jauh tempat pembayaran iuran, padahal PPOB sudah banyak saat ini, Indomaret, Alfamart, PT pos, bank, pegadaian, seharusnya tidak ada lagi yang beralasan jauh," pungkasnya. (pin/kik)