Problem Base Solution: Mengubah Masalah Rakyat Sebagai Masalah Pemerintah
Selasa, 15 Januari 2019 12:00 WIBOleh Dr Suyoto MSi Editor Imam Nurcahyo
Jumlah lembaga, aparatur dan anggaran masing lembaga boleh dibilang cukup untuk menjalankan misi pemerintahan efektif. Sudah umum didengar keluhan adanya organisasi pemerintahan yang berkutat pada ego sektoralnya, lambat, tidak responsif dan tidak inovatif.
Saya ingin memberi contoh, betapa tidak seimbangnya antara sumberdaya yang dimiliki bangsa ini dengan out come yang dihasilkan.
Sahabat saya melihat peluang ekspor olahan makanan berbahan sarang burung. Selama ini sarang burung umumnya dijual dalam bentuk bersih siap dimasak, bukan siap makan atau minum. Baru produsen Thailand, Malasyia, Taiwan dan China yang menjual siap konsumsi. Sebagai negara penghasil sarang buring terbesar di dunia, mengekspor produk olahan akan menambah devisa dan lapangan pekerjaan.
Tapi untuk berhasil ekspor, contoh ke China diperlukan perjuangan yang terjal dan berliku.
Untuk dapat merealisasikan ekspor, 1). Anda harus punya kuota dan distributor di China; 2). Produk anda harus sudah memenuhi standar kesehatan dan standar lain yang diperlukan; 3). Untuk point 2 tersebut anda harus mendapatkan rekomendasi Badan Karantina, BP POM, Uji Panas, Merek (HAKI), dan sertifikat halal jika anda merasa perlu; 4). Persetujuan dari otoritas pajak China atau GACC.
Berapa lama yang anda perlukan untuk mendapatkan semua persyaratan ini?
Jika anda kerjakan pararel saja, bisa satu tahun bahkan lebih. Sekadar contoh untuk mendapatkan HAKI, merek bisa sampai dua tahun, untuk uji panas minimal enam bulan, sebab satu satunya lembaga yang kompeten hanya ada di IPB, rekomendasi Badan Karantina bisa tidak ada kepastian waktu bila produk yang dimintakan belum masuk dalam keputusan perjanjian antar kementrian.
Mengurus semua keperluan ini perlu waktu dan kesabaran wira-wiri ke berbagai tempat. Apalagi bila berhadapan dengan staf yang pakai kaca mata kuda, tidak mau memahami masalah tapi hanya fokus pada kepatuhan. Sementara para pihak yamg punya otoritas tidak mudah bertemu.
Bagaimana solusinya?
Prokdutivitas Nasional adalah target bersama, surplus ekspor dan kuatnya devisa adalah keinginan kita semua. Maka agak aneh jika pelaku ekonomi harus terseok-seok berjuang hanya untuk hal hal yang bukan inti produk.
Kejadian seperti ini perlu dibedah, komoditas potensial apa saja yang potensial secara berkelanjutan menambah devisa negara. Apa masalahnya dan bagaimana Pemerintah pro aktif membantu. Buka hanya perbaikan kelembagaan seperti pelayanan satu pintu tapi juga ada pihak yang punya otoritas mencermati setiap masalah dan dengan cepat memberi solusi.
Inilah yang saya sebut sebagai model problem based and solution approach.
Seluruh sumberdaya bangsa ini sinergis fokus menemukan solusi bersama dan produktif bagi kemajuan bersama.
Untuk ini saya membayangkan peran Kemenpan bukan hanya Reformasi Birokrasi dan Pendayagunaan Aparatur Negara, tapi juga membantu Presiden memastikan pendayagunaan seluruh sumberdaya bangsa. (*/imm)
Gresik, 15 Januari 2019
Suyoto, Pengajar Unmuh Gresik, Penemu model Gemerative Self Governance.
Ilustasi: Warga masyarakat yang sedang mengurus perizinan
.sm.jpg)
.sm.jpg)
.sm.jpg)
.sm.jpg)
.md.jpg)
