Musrenbang, Pemprov Jatim Prioritaskan Peningkatan PDRB dan IPM

Rabu, 10 April 2019 08:00 WIBOleh Muliyanto Editor Imam Nurcahyo

Surabaya - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur akan lakukan intervensi terhadap tiga hal besar yang menjadi kerangka pikir pembangunan periode 2019 – 2024, guna meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Indeks Pebangunan Manusia (IPM) Masyarakat Jawa Timur, yaitu yang pertama penguatan dan pemberdayaan pembangunan ekonomi masyarakat, yang kedua pemberantasan kemiskinan yang komprhensip, dan yang ketiga kepastian layanan dasar yang berkualitas.

Demikian yang disampaikan Gubernur Jawa Timur, Dra Hj Khofifah Indar Parawansa, MSi, pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Timur, Selasa (09/04/2019) malam, di Ballroom lantai 4 Mal Grand City Surabaya.

“Tiga intervensi besar tersebut guna menjawab permaslahan-permasalahan di Jawa Timur dan mengantispiasi kesenjangan di masa yang akan datang, seperti ketimpangan kemiskinan antara di perkotaan dan pedesaan, IPM yang masih rendah dibawah IPM Nasional.” tutur Gubernur Khofifah.

Hadir pula dalam acara (Musrenbang) Provinsi Jawa Timur tersebut Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia, Prof Dok Mardiasmo MBA Akt; Wakil Gubernur Jatim, Dr Emil Elestianto Dardak MSc; Pejabat di lingkup Pemprof Jatim dan 38 pupati dan walikota se Jawa Timur. Sementara, Kabupaten Bojonegoro diwakli oleh Wakil Bupati Drs Budi Irawanto MPd.

Wakil Bupati Drs Budi Irawanto MPd saat hadiri acara Musrenbang Provinsi Jawa Timur, Selasa (09/04/2019)

Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa untuk mencapai hal tersebut perlu adanya kolaborasi dan sinergitas antara stakeholder pembangunan mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota, masyarakat sipil dan dunia usaha, dengan pendekatan terstruktur (structured approach) dan implementasi berdasarkan prinsip good governance.

Menurutnya, pelaksanaan musrenbang tersebut sangat penting sebagai forum memberikan masukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jatim, proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jatim, Tahun 2020.

“Melalui Musrenbang ini diharapkan ada penajaman, penguatan, dan pengayaan baik dari narasumber maupun peserta.” kata Gubernur

Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia, Prof Dok Mardiasmo MBA Akt, saat beri sambutan pada acara Musrenbang Provinsi Jawa Timur, Selasa (09/04/2019)

Pada kesempatan, sebelum membuka Musrenbang, Wakil Menteri Keuangan RI Mardiasmo menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Khofifah dan Wagub Emil Elestianto Dardak, yang ingin melompat dan memberikan akselerasi terhadap prioritas Jatim, untuk mengurangi bahkan menghilangkan ketimpangan, karena menurutnya ketimpangan adalah musuh bersama.

Lebih lanjut Mardiasmo menuturkan bahwa meskipun Jawa Timur memiliki segala sumber yang melimpah dan dengan kabupaten dan kota yang banyak serta beragam, tetapi masih belum bisa maju dan full speed. Untuk itu, lanjut Mardiasmo, seluruh kabupaten dan kota di Jatim harus bisa bersinergi satu sama lain.

“Engine atau mesin pembangunan yakni pemerintah pusat, pemerintah daerah dan sektor perekonomian, antara lain sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier, harus saling bersinergi untuk menghasilkan perekonomian yang optimal,” Tutur Mardiasmo.

Sementara itu, Sekjen Kemendagri, Drs Hadi Prabowo MM, dalam sambutannya mengatakan, bahwa dalam pembangunan dibutuhkan kolaborasi program antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

“Sehingga perlu adanya penyelarasan antara tema RPKD dengan tema pembangunan Jawa dan Bali, yaitu pendorong industri.” tutur Hadi Prabowo. (red.imm)