Virus Corona
Apakah Sudah Pantas New Normal?
Kamis, 11 Juni 2020 08:00 WIBOleh Rahmat Junaidi SKM MKes MPH Editor Imam Nurcahyo
SARS CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2) adalah virus penyebab Covid-19 (Coronavirus Disease 2019), mahluk lemah yang jika dicelupkan air sabun, cangkangnya sudah hancur dan intinya akan berkeping-keping, tapi dia adalah mahluk cerdas. Sekali mendapatkan kesempatan hinggap dalam sel inang yang cocok, virus ini akan langsung membunuh manusia, cukup menyumbang pernafasan dengan gelembung lendir dan langsung membunuh manusia.
Memasuki Juni 2020, sjumlah daerah di Indonesia, eforia akan melonggarkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk berdamai dengan Covid-19 dan bersiap memasuki kondisi normal baru (new normal). Masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan harus mengikuti tatanan hidup normal baru. Harapannya, masyarakat dapat kembali produktif, roda ekonomi kembali bergerak, dan tetap aman dari Covid-19.
Secara teori, pemerintah dapat mewajibkan lembaga birokrasi dan perusahaan memenuhi prosedur standar operasi atau protokol Covid-19. Namun, dalam situasi kasus baru Covid-19 yang masih meningkat, tentu hal ini tidak sederhana dan krusial. Apalagi, jika masyarakat salah persepsi dan menganggap kondisi sudah kembali normal.
Dengan kesadaran masyarakat yang rendah, hal ini bisa menjadi bumerang dan justru memperparah penularan virus korona tipe baru. Penyelamatan ekonomi memang penting, tetapi jika risiko terinfeksi Covid-19 juga meningkat, akhirnya justru semakin memperbesar kerugian ekonomi. Apalagi jika disertai semakin banyak korban jiwa. Sebab, pemberlakuan PSBB saja tidak efektif, belum berhasil menurunkan penyebaran Covid-19. Pelonggaran PSBB terlalu cepat akan diikuti inefisiensi ekonomi berkepanjangan sekaligus kegagalan percepatan pemutusan penyebaran Covid-19.
Protokol normal baru mewajibkan perkantoran dan perusahaan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga jarak. Konsekuensinya harus menyiapkan ruangan lebih besar untuk menjaga jarak antarkaryawan. Atau, pengusaha harus rela mengatur shift kerja karyawan. Akibatnya, biaya produksi dan operasional akan membengkak dan memicu ekonomi berbiaya tinggi. Sementara produktivitas karyawan tentu tidak mungkin optimal.
Tidak dapat dimungkiri, penerapan PSBB beberapa bulan di beberapa tempat telah berdampak luas pada terhambatnya hampir seluruh aktivitas ekonomi masyarakat. Protokol dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan syarat sebelum pemerintah menerapkan normal baru, terutama memastikan kemampuan pemerintah mengendalikan penularan Covid-19. Artinya, perlu sistem kesehatan, termasuk kesiapan rumah sakit untuk mendeteksi, menguji, mengisolasi, dan menangani tiap kasus serta melacak tiap kontak. Sayangnya, persyaratan tersebut rasanya masih sulit dipenuhi Indonesia. Padahal, perbaikan roda perekonomian hanya akan terjadi jika pandemi Covid-19 telah menurun. Idealnya, kondisi normal baru dilakukan ketika pandemi Covid-19 telah mencapai puncak dan sudah pasti menurun.
Oleh karena itu, rencana pembukaan kegiatan ekonomi harus benar-benar dilakukan bertahap dengan menerapkan protokol Covid-19 secara maksimal. Sebagai perbandingan, banyak negara yang melakukan karantina secara ketat, membuka kegiatan ekonomi secara bertahap, tidak langsung secara luas. Apalagi, Indonesia tidak melakukan karantina wilayah (lockdown), sebagai standar ideal. Tidak ada pilihan lain, pelonggaran juga harus memenuhi standar kesehatan.
Masyarakat mesti berjuang sekaligus melawan pandemi Covid-19. Mereka yang kuat, baik dari sisi imunitas tubuh maupun sumber ekonomi, yang mampu bertahan melawan Covid-19.(*/imm)
Ilustrasi: Menkes menerbitkan panduan penerapan protokol kesehatan di tempat kerja. (sumber kumparan)
*) Penulis: Pengamat Kesehatan Masyarakat, tingggal di Ngumpakdalem Bojonegoro, Jawa Timur
