Gubernur Jateng Ganjar Pranowo Minta Semua Pihak Tidak Lakukan Pemotongan Bantuan Sosial
Rabu, 21 September 2022 17:30 WIBOleh Priyo SPd
Blora - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, mewanti-wanti kepada semua pihak agar tidak melakukan pemotongan bantuan sosial (Bansos) yang diberikan pemerintah kepada masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Ganjar Pranowo saat memberikan arahan secara virtual di hadapan ratusan kepala desa, kepala kelurahan, dan jajaran Forkopimcam se Kabupaten Blora, di Pendopo Kabupaten Blora, Rabu (21/09/2022), guna menyikapi beredarnya rekaman video yang memperlihatkan dugaan pemotongan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) di salah satu desa di Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora.
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, saat secara virtual memberikan arahan kepada kepala desa, kepala kelurahan, dan jajaran Forkopimcam se Kabupaten Blora. Rabu (21/09/2022). (foto: dok istimewa)
Ganjar juga mendukung langkah aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan tegas dalam kasus tersebut.
"Saya ingatin, ini mumpung ada penegak hukum, biar semua aparatur tidak main-main, jadi kalau kita ingatkan baik-baik tidak bisa, saya minta aparatur untuk bertindak tegas, jadi Pak Kapolres, Kejaksaan tidak usah ragu-ragu saya dukung, saya ingatkan ini, Pak Bupati bisa gerak cepat ," tutur Gubernur secara virtual.
Ganjar Pranowo menegaskan bahwa tidak boleh ada pemotongan bantuan kepada masyarakat, baik bantuan kompensasi kenaikan BBM maupun bantuan sosial lainnya.
"Tolong (bantuan) ini diberikan ke mereka yang tidak mampu, jangan diambil, serupiah pun tidak boleh, berikan kepada mereka, mau pakai alasan apapun tidak boleh. Bahkan kalau mereka mau kasih cashback, tolak! Biarkan mereka yang berhak mendapatkan penuh," tutur Gubernur Ganjar Pranowo.
Orang nomor satu di Jawa Tengah tersebut mengajak kepada seluruh aparatur untuk memastikan agar bantuan tersebut dapat diterima dengan baik oleh masyarakat yang berhak. Termasuk kaitanya dengan perbaikan pendataan.
"Kawan-kawan camat bisa mengawasi, kawan-kawan kades dan perangkatnya kita diminta untuk melayani masyarakat," ujarnya
Pihaknya mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora bersama Forkopimda dengan memberikan pengarahan kepada seluruh kepala desa dan kelurahan di kabupaten setempat.
"Saya angkat jempol untuk keluarga yang ada di Blora karena gerak cepat dan hari ini memgumpulkan semuanya, sebagai satu peringatan yang sangat keras," kata Ganjar Pranowo
Bupati Blora, Arief Rohman, saat beri keterangan. (foto: dok istimewa)
Sementara itu, Bupati Blora Arief Rohman sepakat dengan arahan yang disampaikan Gubermur Ganjar Pranowo.
Didampingi Ketua DPRD Blora, Dandim 0721, Kapolres Blora, Kajari Blora, secara tegas Bupati meminta agar tidak terjadi lagi pemotongan bantuan di Kabupaten Blora.
“Kita sudah tegas, setelah ini dari Pak Kapolres, Pak Kajari, dari aparat penegak hukum, kita sudah kasih warning melalui kepala desa kalau ada bantuan yang dipotong lagi akan kita tindak tegas,” kata Bupati
Bupati bersama Forkopimda memang sengaja mengumpulkan seluruh kepala desa, kepala kelurahan, dan forkopimcam, se Kabupaten Blora dalam rangka untuk diberikan pengarahan.
Menurutnya, mereka diberikan pengarahan kaitannya dengan upaya perbaikan pendataan penerima bantuan sekaligus memastikan agar bantuan dapat tepat sasaran serta tanpa adanya pemotongan.
Bupati juga meminta agar kasus pemotongan bantuan di Randublatung sebagai peringatan, sekaligus pembelajaran agar tidak terjadi kasus serupa di kemudian hari.
“Kasus di Randublatung kita sepakati untuk dilakukan pembinaan. Kita sudah panggil dari dinas dan dari kepolisian. Yang bersangkutan sudah meminta maaf dan tidak akan mengulangi lagi. Ini sebagai peringatan jangan sampai melakukan hal ini, kalau melakukan hal ini kita sudah tidak ditolerir lagi,” kata Bupati.
Bupati juga berharap agar ke depan bantuan ini bisa lebih tepat sasaran. Untuk itu upaya perbaikan data akan terus dilakukan, termasuk dengan melibatkan peran aktif dari Badan Pusat Statistik (BPS), forkopimcam, kades, dan kelurahan.
Bupati menegaskan bahwa kaitannya dengan pendataan ini sangatlah penting. Ia juga meminta dinas terkait hingga kepala desa untuk mendata kembali yang berhak dan tidak berhak.
"BPS juga akan terjun secara detail. Sensus untuk menjadi basis data kita nanti, termasuk dari kita juga akan melakukan pendataan ulang agar datanya lebih presisi dan lebih tepat," kata Bupati. (teg/imm)
Reporter: Priyo SPd
Editor: Imam Nurcahyo
Publisher: Imam Nurcahyo
