Gudang Pengeringan Tembakau di Sukosewu, Bojonegoro Terbakar, Kerugian Capai Rp 100 Juta
Sembahyang Rebutan Umat Tri Dharma Bojonegoro Diserbu Ratusan Warga
Diduga Akibat Korsleting Listrik, Rumah Warga Sumberrejo, Bojonegoro Ludes Terbakar
Laga Persahabatan, Kejari Bojonegoro FC Kalahkan Jurnalis Bojonegoro FC 2-1
Dishub Bareng Wabup Bojonegoro Pasang Banner Parkir Gratis di Jalan Protokol
Hingga Agustus 2025, Pemkab Bojonegoro Terima Penyaluran DBH Sebesar Rp 1,97 Triliun
Sepanjang Hari Ini, 4 Kebakaran Terjadi di Wilayah Kabupaten Bojonegoro
Bupati Bojonegoro Tekankan Pejabat Publik Beri Pelayanan Terbaik untuk Masyarakat
Tabrak Pagar Pembatas Jembatan, Pengemudi Panther di Kapas, Bojonegoro Meninggal Dunia
Meski Dana Bantuan dari Pemerintah Belum Cair, KDMP Padangan, Bojonegoro Mulai Beroperasi
Bimbel Kampung Ilmu Kota Bojonegoro Dibuka
Berikut Ini Optimalisasi Penggunaan DBH Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Bojonegoro
Begini Cara Siswa dan Mahasiswa Bojonegoro Siap Taklukkan Dunia Kerja
JKSN Jatim Deklarasikan Dukungan untuk Gubernur Khofifah, Tolak Aksi Demo 3 September
KAI Buka Lowongan Kerja untuk Talenta Muda, Tegaskan Proses Transparan dan Gratis
Permintaan Produksi Turun, Ratusan Buruh Pabrik Rokok MPS Padangan, Bojonegoro di PHK
Peserta Gerak Jalan Peringatan HUT Kemerdekaan RI di Kanor, Bojonegoro Meninggal Dunia
Pemkab Bojonegoro Perkenalkan Apilasi e-Bakul, Dorong ASN Belanja Produk UMKM Lokal
Pemkab Bojonegoro Optimalisasi Penggunaan DBH Cukai Hasil Tembakau
Pemkab Bojonegoro Raih Penghargaan Kategori Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Anugerah Desa Inspiratif
Peringati HUT Kemerdekaan RI, PNM Cabang Bojonegoro Gelar Lomba Anak dan Cek Kesehatan Gratis
Menpora RI Hadiri Festival Olahraga Tradisional di GOR Utama Bojonegoro, Beri Apresiasi Tinggi
Kantor Bea Cukai Bojonegoro Musnahkan 8,5 Juta Batang Rokok Ilegal Senilai Rp 12,6 Miliar
Bupati Setyo Wahono Kukuhkan Pengurus Baru GOW Bojonegoro
Berita Populer
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo Minta Semua Pihak Tidak Lakukan Pemotongan Bantuan Sosial
Rabu, 21 September 2022 17:30 WIBOleh Priyo SPd
Blora - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, mewanti-wanti kepada semua pihak agar tidak melakukan pemotongan bantuan sosial (Bansos) yang diberikan pemerintah kepada masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Ganjar Pranowo saat memberikan arahan secara virtual di hadapan ratusan kepala desa, kepala kelurahan, dan jajaran Forkopimcam se Kabupaten Blora, di Pendopo Kabupaten Blora, Rabu (21/09/2022), guna menyikapi beredarnya rekaman video yang memperlihatkan dugaan pemotongan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) di salah satu desa di Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora.
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, saat secara virtual memberikan arahan kepada kepala desa, kepala kelurahan, dan jajaran Forkopimcam se Kabupaten Blora. Rabu (21/09/2022). (foto: dok istimewa)
Ganjar juga mendukung langkah aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan tegas dalam kasus tersebut.
"Saya ingatin, ini mumpung ada penegak hukum, biar semua aparatur tidak main-main, jadi kalau kita ingatkan baik-baik tidak bisa, saya minta aparatur untuk bertindak tegas, jadi Pak Kapolres, Kejaksaan tidak usah ragu-ragu saya dukung, saya ingatkan ini, Pak Bupati bisa gerak cepat ," tutur Gubernur secara virtual.
Ganjar Pranowo menegaskan bahwa tidak boleh ada pemotongan bantuan kepada masyarakat, baik bantuan kompensasi kenaikan BBM maupun bantuan sosial lainnya.
"Tolong (bantuan) ini diberikan ke mereka yang tidak mampu, jangan diambil, serupiah pun tidak boleh, berikan kepada mereka, mau pakai alasan apapun tidak boleh. Bahkan kalau mereka mau kasih cashback, tolak! Biarkan mereka yang berhak mendapatkan penuh," tutur Gubernur Ganjar Pranowo.
Orang nomor satu di Jawa Tengah tersebut mengajak kepada seluruh aparatur untuk memastikan agar bantuan tersebut dapat diterima dengan baik oleh masyarakat yang berhak. Termasuk kaitanya dengan perbaikan pendataan.
"Kawan-kawan camat bisa mengawasi, kawan-kawan kades dan perangkatnya kita diminta untuk melayani masyarakat," ujarnya
Pihaknya mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora bersama Forkopimda dengan memberikan pengarahan kepada seluruh kepala desa dan kelurahan di kabupaten setempat.
"Saya angkat jempol untuk keluarga yang ada di Blora karena gerak cepat dan hari ini memgumpulkan semuanya, sebagai satu peringatan yang sangat keras," kata Ganjar Pranowo
Bupati Blora, Arief Rohman, saat beri keterangan. (foto: dok istimewa)
Sementara itu, Bupati Blora Arief Rohman sepakat dengan arahan yang disampaikan Gubermur Ganjar Pranowo.
Didampingi Ketua DPRD Blora, Dandim 0721, Kapolres Blora, Kajari Blora, secara tegas Bupati meminta agar tidak terjadi lagi pemotongan bantuan di Kabupaten Blora.
“Kita sudah tegas, setelah ini dari Pak Kapolres, Pak Kajari, dari aparat penegak hukum, kita sudah kasih warning melalui kepala desa kalau ada bantuan yang dipotong lagi akan kita tindak tegas,” kata Bupati
Bupati bersama Forkopimda memang sengaja mengumpulkan seluruh kepala desa, kepala kelurahan, dan forkopimcam, se Kabupaten Blora dalam rangka untuk diberikan pengarahan.
Menurutnya, mereka diberikan pengarahan kaitannya dengan upaya perbaikan pendataan penerima bantuan sekaligus memastikan agar bantuan dapat tepat sasaran serta tanpa adanya pemotongan.
Bupati juga meminta agar kasus pemotongan bantuan di Randublatung sebagai peringatan, sekaligus pembelajaran agar tidak terjadi kasus serupa di kemudian hari.
“Kasus di Randublatung kita sepakati untuk dilakukan pembinaan. Kita sudah panggil dari dinas dan dari kepolisian. Yang bersangkutan sudah meminta maaf dan tidak akan mengulangi lagi. Ini sebagai peringatan jangan sampai melakukan hal ini, kalau melakukan hal ini kita sudah tidak ditolerir lagi,” kata Bupati.
Bupati juga berharap agar ke depan bantuan ini bisa lebih tepat sasaran. Untuk itu upaya perbaikan data akan terus dilakukan, termasuk dengan melibatkan peran aktif dari Badan Pusat Statistik (BPS), forkopimcam, kades, dan kelurahan.
Bupati menegaskan bahwa kaitannya dengan pendataan ini sangatlah penting. Ia juga meminta dinas terkait hingga kepala desa untuk mendata kembali yang berhak dan tidak berhak.
"BPS juga akan terjun secara detail. Sensus untuk menjadi basis data kita nanti, termasuk dari kita juga akan melakukan pendataan ulang agar datanya lebih presisi dan lebih tepat," kata Bupati. (teg/imm)
Selasa, 29 November 2022 10:00 WIB Oleh Imam Nurcahyo
"Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007, tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. ...
Minggu, 17 Agustus 2025 11:30 WIB Oleh Tim Redaksi
Bojonegoro Suara gemerincing gamelan dan hentakan kendang mengalun dari sebuah sanggar di Desa Kaliombo, Kecamatan Purwosari, Bojonegoro, Jawa Timur. Di ...
Bojonegoro - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) bakal menggelar Festival Geopark 2025. Festival Geopark 2025 ...
Bojonegoro - Sejumlah acara, meriahkan hari ketiga Festival Geopark Bojonegoro 2025. Sabtu (28/06/2025). Di pagi hari, kegiatan diawali dengan Pembukaan ...