Blora - Banyaknya jumlah ternak sapi di Kabupaten Blora menjadi salah satu peluang emas untuk pengembangan pertanian organik. Di sisi lain, pertanian organik bisa menjadi solusi bagi para petani untuk tetap produktif, di tengah keterbatasan alokasi pupuk bersubsidi dari pemerintah pusat.

Untuk itu, Bupati Blora, H. Arief Rohman, mendorong agar para petani Blora mulai mengembangkan pertanian organik. Salah satunya, dilakukan dengan sosialisasi dan bimtek pengembangan pertanian organik pilot project di Kecamatan Banjarejo, Rabu (01/11/2023) di Pendopo Kabupaten Blora.

Dalam sambutannya, Bupati Arief mengungkapkan bahwa setelah melakukan survei, beberapa persoalan yang disampaikan oleh masyarakat adalah masalah pupuk, infrastruktur jalan, dan air, dengan persoalan pupuk menjadi yang paling mendominasi keluhan, terutama karena sebagian besar masyarakat berkecimpung dalam pertanian.

Terkait alokasi pupuk bersubsidi yang kewenangannya ada di Pemerintah Pusat, Bupati mengusulkan beberapa solusi. Pertama, petani bisa membeli pupuk non-subsidi, kedua, potensi bahan baku pupuk organik yang melimpah di Blora harus dimanfaatkan.

“Beberapa solusi yang dapat diusulkan adalah petani membeli pupuk non-subsidi, atau memanfaatkan potensi bahan baku pupuk organik yang sudah melimpah. Ini adalah langkah untuk mengurangi ketergantungan pada pupuk bersubsidi. Pertanian bisa memanfaatkan pupuk organik yang berasal dari kotoran sapi, yang telah diterapkan di Blora, meskipun belum secara masif,” jelasnya.

Bupati juga berbagi kisah sukses dari panen padi organik di wilayah Kedungtuban, yang sebelumnya mendapat pendampingan dari Pertamina dan Dinas P4. Hasil panen pertanian organik tersebut sangat memuaskan.

“Saya kemarin panen yang sudah berhasil di wilayah Kedungtuban, Bajo, Ngraho, Sidorejo, rata-rata harga beras organik bisa mencapai 17 ribu rupiah per kilogram,” tambahnya.

Lanjutnya, hasil panen gabah kering panen mencapai 8,4 ton per hektar, dan saat diubah menjadi beras, sekitar 4,1 ton lebih. Dengan harga 17 ribu rupiah per kilogram, hasilnya mencapai sekitar 70 jutaan per hektar.

"Ini adalah contoh keberhasilan yang bisa dijadikan studi banding," tambahnya.

Bupati menegaskan bahwa Pemkab Blora melalui Dinas P4 akan terus mengawal pengembangan pertanian organik di Banjarejo, termasuk dari proses penanaman, panen, pasca panen, hingga pemasaran.

"Ketika pasarnya sudah ada, kita harus konsisten dalam produksinya karena permintaan akan beras organik cenderung tinggi," katanya.

Dalam upaya pengembangan pertanian organik, Pemkab Blora melibatkan berbagai sektor seperti permodalan, asuransi pertanian, stakeholder terkait, dan perguruan tinggi yang akan mengawal para petani.

Bupati juga mendesak pemerintah desa untuk mendukung para petani dalam pengembangan pertanian organik.

"Kepala desa dan perangkatnya harus memiliki demplot, dan setiap desa di Banjarejo harus memiliki anak muda yang magang di bidang pertanian," tandasnya.

Sementara itu, Plt Kepala DP4 Blora, Ngaliman, menjelaskan bahwa pihaknya ingin agar para petani Banjarejo mulai menekuni pertanian organik dan akan memulainya dengan membuat kotak pupuk organik.

Perlu diingat, Pemkab Blora memiliki program Gerakan Sejuta Kotak Umat (Gerakan masif Menjadikan Kotoran Ternak Bermutu dan Kaya Manfaat) untuk mengolah kotoran ternak menjadi pupuk yang bermutu dan kaya manfaat.

"Ini adalah langkah besar untuk pengembangan pertanian organik, dan Kecamatan Banjarejo diharapkan menjadi pionir dalam mengembangkan pertanian organik," ungkapnya.(teg/toh)

Reporter: Priyo, S Pd
Editor: Mohamad Tohir