Pemkab Bojonegoro dan BPS Siapkan Sensus Ekonomi 2026, Inovasi Strategis untuk Pembangunan Daerah
Sabtu, 14 Februari 2026 11:00 WIBOleh Tim Redaksi
Bojonegoro — Pemerintah Kabupaten Bojonegoro bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bojonegoro mulai mematangkan persiapan untuk pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang akan digelar dalam waktu dekat. Kegiatan sepuluh tahunan ini diharapkan dapat menjadi fondasi penting dalam penyediaan data ekonomi yang akurat untuk merumuskan kebijakan pembangunan, baik di tingkat daerah maupun nasional.
Kepala BPS Bojonegoro, Syawaluddin Siregar, dalam acara Kolaborasi Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung di Ruang Partnership Room, Gedung Pemkab Bojonegoro, menyampaikan pentingnya SE2026 sebagai alat yang jauh lebih dari sekadar kegiatan administratif. Menurutnya, sensus ini merupakan investasi jangka panjang yang akan mendukung upaya pemerintah daerah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dan beradaptasi dengan perubahan pesat dalam sektor usaha, termasuk perkembangan UMKM dan ekonomi digital.
"Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi gambaran nyata kondisi sosial dan ekonomi di daerah kita. Tanpa data yang akurat, kebijakan yang diambil akan sangat terbatas dan tidak efektif. Dengan data yang kuat, setiap kebijakan yang dirancang tidak lagi berdasarkan spekulasi, tetapi berdasarkan fakta dan realitas di lapangan," ujar Syawaluddin, Jumat (13/02/2026).
Pelaksanaan SE2026 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Sensus ini bertujuan untuk menyediakan data komprehensif mengenai kegiatan ekonomi di seluruh wilayah Bojonegoro, dari sektor usaha pertanian hingga usaha non-pertanian di tingkat administrasi terkecil. Selain itu, SE2026 juga bertujuan untuk mengembangkan peta dan direktori perusahaan yang lengkap, serta mengidentifikasi populasi usaha berdasarkan lapangan usaha, skala usaha, dan wilayah.
Data yang akan dikumpulkan dalam SE2026 meliputi beberapa aspek penting, antara lain:
-
Detail Usaha: Nama, alamat, produk utama, dan status badan usaha.
-
Karakteristik Usaha: Jumlah tenaga kerja, penggunaan internet, sertifikasi halal, dan partisipasi dalam program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).
-
Data Ekonomi: Pendapatan, pengeluaran, serta aset perusahaan.
-
Data Sosial Keluarga: Keterangan tentang perumahan, kepemilikan aset, dan komposisi anggota keluarga.
Bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, hasil sensus ini akan menjadi acuan utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Selain itu, data tersebut akan membantu pemerintah dalam memetakan potensi investasi, peluang bantuan, pelatihan, serta pasar. Dalam jangka panjang, sensus ini diharapkan dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan menjaga stabilitas harga di daerah.
Terkait kekhawatiran sejumlah pelaku usaha mengenai kerahasiaan data, Syawaluddin menegaskan bahwa kerahasiaan data responden dijamin oleh undang-undang. Data yang terkumpul hanya akan digunakan untuk tujuan statistik dan akan disajikan dalam bentuk agregat, bukan untuk keperluan audit pajak atau fiskal lainnya. Hal ini untuk memastikan bahwa seluruh informasi yang diberikan oleh pelaku usaha dapat terlindungi dengan baik.
BPS Kabupaten Bojonegoro juga mengimbau agar seluruh entitas usaha, baik UMKM maupun perusahaan besar di Bojonegoro, memberikan data yang jujur dan akurat saat petugas sensus melakukan kunjungan. Pengumpulan data akan dilakukan dengan metode multimode, yang meliputi wawancara langsung (CAPI/PAPI) dan pengisian mandiri secara online (CAWI).
Syawaluddin menekankan bahwa UMKM yang terdata merupakan kemajuan dalam memperkuat ekosistem usaha dan pertumbuhan ekonomi di Bojonegoro.
"Setiap UMKM yang terdata adalah satu langkah maju untuk menciptakan ekonomi Bojonegoro yang lebih kuat, mandiri, dan berkeadilan. Mari kita kawal bersama langkah besar ini demi masa depan ekonomi yang lebih baik," katanya.
Dengan persiapan yang matang, Sensus Ekonomi 2026 diharapkan dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai kondisi ekonomi dan usaha di Bojonegoro. Dengan data yang kuat dan akurat, kebijakan pemerintah daerah akan lebih berbasis pada fakta dan kebutuhan nyata masyarakat, serta dapat merespons perubahan ekonomi yang kian dinamis.
