ASN Pemkab Bojonegoro Harus Jadi Contoh Hemat BBM di Masyarakat

Jumat, 10 April 2026 12:00 WIBOleh Tim Redaksi

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mulai menerapkan langkah strategis guna mengendalikan konsumsi energi di wilayah setempat sebagai respons atas pengetatan kuota bahan bakar minyak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat pada tahun 2026. Upaya ini dilakukan menyusul adanya penurunan alokasi bahan bakar minyak khusus penugasan jenis pertalite untuk wilayah Jawa Timur yang mencapai sembilan persen dibandingkan dengan realisasi pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan surat resmi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur Nomor 500.10.8.3/1241/124.5/2026, alokasi Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) atau Pertalite untuk Jawa Timur tahun ini mengalami penurunan tajam sebesar 9,0%. Dari realisasi tahun 2025 sebesar 4.358.878 KL, kini hanya dijatah sebanyak 3.963.455 KL.

Sedangkan, alokasi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) atau Solar untuk Jawa Timur naik tipis 0,5% dari 2.715.689 KL menjadi 2.729.364 KL di tahun 2026. Khusus untuk Kabupaten Bojonegoro, kuota yang ditetapkan adalah sebesar 64.983 KL untuk Solar dan 110.525 KL untuk Pertalite.

Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah menekankan pentingnya peran aparatur sipil negara sebagai motor penggerak dalam gerakan efisiensi ini. Menurutnya para pegawai di lingkungan pemerintah daerah harus mampu menjadi cermin sekaligus contoh perilaku hemat energi bagi masyarakat luas. Salah satu langkah konkret yang diinstruksikan adalah melalui gerakan bersepeda ke kantor atau bike to work setiap hari Senin dan Jumat.

"Sesuai dengan Surat Edaran Bupati, kami mengimbau seluruh ASN untuk menggunakan sepeda saat berangkat kerja setiap hari Senin dan Jumat. Ini bukan sekadar seremoni, tapi aksi nyata untuk memastikan kuota BBM kita cukup hingga akhir tahun," tegasnya, Kamis (09/04/2026)..  

Nurul Azizah menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial melainkan bentuk aksi nyata untuk menjaga ketersediaan kuota energi agar tetap mencukupi hingga akhir tahun. Dengan adanya pengurangan jatah pertalite yang cukup signifikan, kedisiplinan para aparatur sipil negara dalam membatasi penggunaan kendaraan pribadi diharapkan dapat menekan laju konsumsi bahan bakar secara sistemik.

Selain mendorong perubahan gaya hidup melalui penggunaan moda transportasi ramah lingkungan bagi para pegawainya, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berkomitmen untuk terus memantau distribusi bahan bakar di lapangan. Hal ini bertujuan agar penggunaan energi di tengah masyarakat tetap tepat sasaran sembari perlahan membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya penghematan di tengah keterbatasan alokasi nasional.