Akses Izin Air Tanah Dipermudah, Kemen ESDM Percepat Program Sumur Bor Pertanian Bojonegoro
Kamis, 07 Mei 2026 15:00 WIBOleh Tim Redaksi
Bojonegoro - Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mendapatkan kepastian kemudahan perizinan pengambilan air bawah tanah untuk sektor pertanian dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Langkah ini menjadi angin segar bagi percepatan program sumur bor yang sebelumnya sempat terhambat kendala administratif perizinan, sehingga infrastruktur pengairan bagi petani dapat segera diwujudkan.
Kepastian tersebut diperoleh jajaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Bojonegoro usai menggelar rapat koordinasi daring bersama Kementerian ESDM di Ruang Setyowati, kompleks Kantor Bupati Bojonegoro, Rabu (06/05/2026). Agenda ini dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Nurul Azizah bersama jajaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai bentuk komitmen daerah dalam mengeksekusi arahan bupati terkait penguatan sarana pertanian.
Kepala DKPP Bojonegoro, Zaenal Fanani, mengungkapkan bahwa rapat tersebut menghasilkan perkembangan positif dengan dibukanya akses akun sistem perizinan online air tanah bagi pemerintah daerah. Dengan keterbukaan akses ini, verifikasi dan proses perizinan teknis untuk sumur bor bisa berjalan jauh lebih cepat dari sebelumnya.
“Setelah rapat hari ini, insyaallah kegiatan sumur bor bisa segera masuk tahap perencanaan dan pelaksanaan, sehingga manfaatnya bisa segera dirasakan oleh petani,” ujarnya.
Zaenal menjelaskan bahwa pembangunan sumur bor ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang Pemkab Bojonegoro dalam menghadapi perubahan iklim dan ancaman kemarau. Program ini juga tercatat sebagai inovasi pertama DKPP yang didanai melalui skema Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna memastikan ketahanan pangan daerah tetap terjaga.
“Sumur bor ini merupakan inovasi DKPP yang selama ini belum pernah diadakan dengan skema APBD,” beber Zaenal.
Dukungan serupa datang dari Kepala Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan Kementerian ESDM, Agus Cahyono Adi, yang menegaskan bahwa pemerintah pusat memprioritaskan perizinan yang mendukung ketahanan pangan nasional dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Dalam koordinasi tersebut, pihak Badan Geologi juga telah memandu tahapan perizinan online agar dapat dioperasikan secara mandiri oleh tim di daerah.
Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, menegaskan bahwa percepatan ini sesuai dengan perintah Bupati Setyo Wahono yang menempatkan sektor pertanian sebagai pilar utama pembangunan tahun 2026. Menurutnya, keterbatasan akses air selama ini menjadi kendala klasik yang harus segera diputus melalui kebijakan yang solutif dan sinergis dengan pemerintah pusat.
“Sektor pertanian yang menjadi kendala, salah satunya adalah air,” ungkap perempuan santun dan ramah ini.
Nurul Azizah menambahkan, pengambilan air bawah tanah di lokasi pertanian memang wajib mengantongi izin resmi dari kementerian terkait. Melalui koordinasi intensif ini, diharapkan hambatan birokrasi tidak lagi menjadi penghalang bagi kepentingan petani di lapangan.
“Maka tadi dilaksanakan zoom dengan kementerian untuk memudahkan izin, sehingga dalam waktu segera masalah air tidak terkendala dan bisa segera dilaksanakan,” tandas Nurul.(red/toh)
