Pemkab Bojonegoro Instruksikan Pengelola HIPPAM Siagaga di 73 Desa Rawan Krisis Air Bersih
Minggu, 10 Mei 2026 10:00 WIBOleh Tim Redaksi
Bojonegoro - Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mulai melakukan langkah antisipasi serius menyusul adanya potensi krisis air bersih yang mengancam 73 desa di 20 kecamatan pada musim kemarau 2026. Dalam upaya mitigasi tersebut, para pengelola Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM) diinstruksikan untuk segera melakukan penyisiran menyeluruh guna mengidentifikasi kendala teknis serta memastikan kesiapan distribusi air kepada masyarakat sebelum dampak kekeringan meluas.
Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, menyampaikan bahwa akses terhadap air bersih menjadi prioritas utama pemerintah daerah, terutama dengan adanya prediksi fenomena El Nino yang dapat memicu kemarau panjang tahun ini. Berdasarkan prakiraan cuaca, musim kering di wilayah Bojonegoro diprediksi mulai terjadi pada Mei dan akan mencapai puncaknya secara ekstrem pada periode Agustus hingga September mendatang.
“Masalah air adalah masalah vital. Musim kemarau,” tegas Nurul saat memberikan pengarahan dalam agenda Pembinaan Pengelola HIPPAM dan Mitigasi Dampak Kekeringan di Ruang Angling Dharma gedung Pemkab Bojonegoro, Rabu (06/05/2026) lalu.
Nurul juga menekankan pentingnya perencanaan yang matang dalam pengelolaan sumber daya air agar penanganan krisis tidak hanya bersifat sementara namun berkelanjutan bagi warga terdampak. Ia menyebutkan bahwa langkah pemetaan pembangunan HIPPAM diperlukan mulai dari jangka pendek, menengah, dan panjang.
Data dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya menunjukkan sebaran 73 desa rawan kekeringan tersebut kini menjadi fokus penyisiran mendalam. Pemerintah daerah juga berupaya mensinergikan kebutuhan teknis dan jadwal operasional distribusi air di wilayah-wilayah tersebut dengan melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bojonegoro secara intensif.
Kepala Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro, Satito Hadi, menambahkan bahwa peran pengelola HIPPAM sangat krusial karena mereka merupakan garda terdepan dalam pemenuhan kebutuhan air di tingkat desa. Ia menilai pemenuhan kebutuhan dasar ini tidak dapat ditunda, mengingat dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat sehari-hari.
“Kami minta 73 pengelola HIPPAM yang hadir hari ini sisir satu per satu mulai kendala hingga kesiapannya agar masyarakat tidak kesulitan air saat kemarau nanti,” tegas Satito.
Langkah deteksi dini ini diharapkan mampu meminimalisir risiko krisis air bersih sehingga warga di puluhan desa terdampak tetap bisa menjalankan aktivitas harian dengan tenang meskipun kondisi cuaca memasuki fase ekstrem.(red/toh)
