Dugaan Permainan Lelang

Dua Perusahaan Tidak Diberi Undangan untuk Verifikasi Berkas Lelang

Kamis, 27 April 2017 20:00 WIBOleh Piping Dian Permadi

Oleh Piping Dian Permadi 

Bojonegoro Kota - Dua perusahaan yaitu CV Kartika Sari dan PT Aira Jasa Tama Inti merasa dipermainkan oleh pihak LPSE Bojonegoro. Pasalnya dua perusahaan tersebut tidak diberikan undangan untuk verifikasi berkas perusahaan, padahal hari  Kamis (27/4/2017) adalah jangka waktu terakhir tahapan verifikasi tersebut.

Perwakilan CV Kartika Sari Nanang Abdurrahman mengatakan dalam proses lelang  perusahaan miliknya tersebut menempati urutan pertama. Paket lelang yang diambil adalah pekerjaan jembatan Sekar - Bobol senilai kurang lebih Rp 1,8 miliar.

Meski menduduki urutan pertama dalam hasil lelang tersebut namun perusahaanya tidak mendapatkan undangan untuk melakukan verifikasi. Padahal undangan tersebut adalah syarat utama untuk memberikan berkas sebagai syarat verifikasi.

"Hari ini kalau sampai pukul 15.00 WIB kita tidak ikut verifikasi maka kita bakal otomatis gugur," kata Nanang. 

Nanang menduga ada permainan? dari pihak panitia, untuk membuat perusahaan miliknya gugur dalam lelang tersebut. Pasalnya perusahaan yang lain mendapatkan undangan dan hari ini melakukan verifikasi berkas. "Ya kalau begini patut diduga ada permainan," imbuhnya.

Senada yang diungkapkan oleh perwakilan PT Aira Jasa? Tama Inti yang juga tidak mendapatkan undangan verifikasi berkas lelang. PT Aira Jasa Tama Inti mengikuti paket lelang jalan Banjarejo - Bakalan Kecamatan Padangan senilai Rp 9 miliar lebih.

"Kalau memang ada perubahan jadwal harusnya ada pemberithuan, sampai hari ini atau kemarin tidak ada perubahan jadwal kita merasa dirugikan," lanjutnya.

Dua perwakilan dari perusahaan tersebut dari pagi sudah mencoba melakukan klarifikasi ke Kantor Dinas PU Bina Marga Kabupaten Bojonegoro untuk menemui panitia LPSE. Namun tidak ditanggapi dengan baik, salah satu karyawan di CV Kartika Sari harus bolak-balik? menemui panitia yang berbeda dan tidak mendapatkan kejelasan.

"Mencari pak Mudhor tapi tidak ada entah dimana, kita disuruh nunggu sampai sore ya jelas terlambat, hari ini kan jam 3 terakhir," kesalnya.

Sementara itu saat hendak dikonfirmasi beritabojonegoro.com pihak ULP juga beralasan bahwa Mudhor selaku yang berwenang tidak ada di tempat dan sedang rapat di gedung Pemkab. Setelah lama menunggu akhirnya pihak ULP bersedia memberikan pernyataan melalui salah satu perwakilannya Risaldi.

Anehnya Risaldi juga mengatakan, agar dua perusahaan itu menunggu proses verifikasi berkas yang dilakukan hari ini. "Menunggu kita menyelesaikan verifikasi berkas dulu," kata Risaldi.

Mendengar pernyataan dari pihak ULP tersebut perwakilan kedua perusahaan tersebut masih tidak habis pikir, kenapa ULP tidak bersikap transparan dan terbuka padahal di Bojonegoro sendiri sudah ada Open government partnership (OGP).

"Ya tidak ada keterbukaan sama sekali kita merasa sangat dirugikan, jelas kalau lewat jam 3 kita bakal gugur, tahapan lelang sudah jelas saat ini harusnya kita dapat undangan dan melakukan verifikasi seperti perusahaan yang lain," pungkas Nanang. (pin/kik)