Strategi Pemkab Bojonegoro dalam Efisiensi Energi Menghadapi Dinamika Global
Kamis, 02 April 2026 13:00 WIBOleh Tim Redaksi
Bojonegoro - Efisiensi energi dan penghematan anggaran jadi perhatian khusus pemerintah belakangan ini, termasuk di lingkup Pemkab Bojonegoro meskipun belum menerapkan Work from Home (WFH). Langkah itu merupakan respons terhadap dinamika geopolitik global yang mulai berdampak pada kondisi nasional. Hal itu ditekankan oleh Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah saat memimpin apel pagi di halaman Gedung Putih Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada Rabu (01/03/2026) kemarin.
Dalam arahannya, Wakil Bupati menekankan urgensi langkah efisiensi energi dan penghematan anggaran sebagai respons terhadap dinamika geopolitik global yang mulai berdampak pada kondisi nasional.
Situasi internasional, termasuk ketegangan hubungan antara Amerika Serikat dan Iran, dinilai memengaruhi stabilitas energi global yang turut dirasakan di Indonesia. Menindaklanjuti instruksi pemerintah pusat, pemerintah daerah diminta segera melakukan langkah konkret untuk menekan penggunaan energi serta biaya operasional.
“Salah satu upaya yang dapat dilakukan di tingkat kabupaten/kota adalah mendorong penggunaan transportasi umum dan sepeda untuk jarak dibawah 7 kilometer,” ujarnya.
Implementasi kebijakan ini juga diwujudkan melalui kegiatan bersepeda setiap hari Senin yang dilanjutkan dengan apel pagi. Terkait sistem kerja, Wakil Bupati menegaskan bahwa hingga saat ini kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home belum diberlakukan di Kabupaten Bojonegoro sesuai dengan arahan Bupati. Namun, pemerintah daerah tetap menunggu petunjuk teknis dari Menteri Dalam Negeri jika nantinya kebijakan tersebut diperlukan dengan tetap mengedepankan prinsip efektivitas kerja.
“Sesuai arahan Bupati, WFH belum diperlukan. Namun kita tetap menunggu petunjuk teknis dari Menteri Dalam Negeri. Jika nanti diberlakukan, maka ASN harus tetap bekerja efektif dengan prinsip efisiensi energi dan biaya,” jelasnya.
Mengenai kondisi energi nasional, pemerintah daerah memperkirakan akan ada penyesuaian harga minyak dunia yang berdampak pada ketersediaan stok. Terkait fenomena kelangkaan LPG 3 kilogram yang sempat terjadi beberapa waktu lalu, hal tersebut dipicu oleh hambatan distribusi akibat cuaca buruk di jalur pengiriman sehingga menyebabkan harga melambung di atas harga eceran tertinggi.
Sebagai solusi, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah mengajukan tambahan kuota LPG sebesar 10 persen kepada pihak Pertamina. Selain itu, operasi pasar murah juga terus dilaksanakan di sejumlah kecamatan guna menstabilkan harga dan memastikan pasokan bagi masyarakat tetap tersedia sembari menunggu hasil evaluasi dari pihak terkait.
Wakil Bupati juga memberikan instruksi tegas kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah untuk menerapkan langkah efisiensi anggaran secara ketat. Beberapa poin utama meliputi pemangkasan anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen, penghematan belanja makan dan minum, serta pembatasan konsumsi bahan bakar minyak dalam aktivitas operasional harian.
“Seluruh kebijakan ini bertujuan menjaga ketahanan fiskal daerah sekaligus mendukung kebijakan nasional dalam menghadapi tantangan energi,” pungkasnya.
