Pemprov Jatim Terapkan WFH Hari Rabu untuk Cegah ASN Perpanjang Libur Akhir Pekan
Sabtu, 04 April 2026 12:00 WIBOleh Tim Redaksi
Jawa Timur - Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara resmi memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home bagi para aparatur sipil negara setiap hari Rabu, terhitung mulai 1 April 2026. Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut atas arahan Menteri Dalam Negeri mengenai transformasi budaya kerja digital dan penghematan energi di lingkungan pemerintah daerah.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Jawa Timur, Indah Wahyuni, menjelaskan bahwa penetapan hari Rabu sebagai waktu pelaksanaan WFH telah diatur dalam Surat Edaran yang ditandatangani oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Meski Mendagri memberikan opsi hari Jumat, Jawa Timur memilih tengah pekan untuk memastikan tujuan efisiensi tetap tercapai tanpa mengganggu ritme kerja.
"Kami menerapkan 1 April kemarin, WFH hari Rabu. Kenapa kok kami hari Rabu?, karena kalau hari Jumat kan nyambung liburnya, jadi efisiensi mungkin tidak optimal," ujar perempuan yang akrab disapa Yuyun tersebut saat memberikan penjelasan pada Jumat (03/04/2026) kemarin.
Pemilihan jadwal di tengah pekan ini dimaksudkan agar produktivitas pegawai tidak kendor karena berdekatan dengan masa libur akhir pekan. Selain itu, kebijakan ini diproyeksikan mampu membawa dampak signifikan terhadap penghematan sumber daya. Pemprov Jatim menaksir adanya penghematan bahan bakar minyak hingga 108.000 liter serta pengurangan konsumsi listrik dan air antara 10 hingga 15 persen setiap bulannya.
Yuyun menegaskan bahwa meskipun bekerja secara daring, pengawasan terhadap ASN tetap dilakukan secara ketat. Para pegawai diwajibkan melakukan presensi secara elektronik serta melaporkan lokasi terkini atau live location sebanyak tiga kali dalam sehari sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja.
Namun, kebijakan bekerja dari rumah ini tidak berlaku bagi seluruh sektor. Aparatur yang bertugas di bidang pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap diwajibkan bekerja dari kantor. Sektor-sektor vital seperti kesehatan, tenaga medis, guru Sekolah Luar Biasa, hingga petugas transportasi dan keamanan tetap menjalankan tugas secara luring.
"Seperti masalah kesehatan, pendidikan, transportasi, keamanan ini tidak boleh putus ya, tetap WFO," tambah Yuyun menjelaskan pengecualian tersebut.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk terus memantau efektivitas kebijakan ini di lapangan. Evaluasi secara berkala akan dilakukan untuk memastikan bahwa semangat efisiensi energi yang diusung tetap sejalan dengan kualitas pelayanan publik yang optimal di seluruh wilayah Jawa Timur.
