Meski Angka Kemiskinan Bojonegoro Turun, Pemkab Tidak Boleh Terbuai
Rabu, 14 Juni 2017 15:00 WIBOleh Vera Astanti
Oleh Vera Astanti
Bojonegoro - Berdasarkan data kemiskinan terbaru hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS 2016, menunjukkan adanya penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro. Pada tahun 2015 angka kemiskinan di Bojonegoro sebesar 15.71 persen, lalu tahun 2016 turun jadi 14.60 persen. Penurunan tersebut menjadikan peringkat Kabupaten Bojonegoro turun, dari peringkat delapan termiskin di tahun 2015, pada tahun 2016 turun menjadi peringkat sebelas termiskin dari kabupaten/ kota se-Jawa Timur.
Prestasi tersebut mendapat komentar dari Bojonegoro Institute, organisasi non pemerintah yang serius mengamati kebijakan - kebijakan Pemkab Bojonegoro.
"Dari data kemiskinan yang terbaru, memang ada penurunan kemiskinan di Bojonegoro, sebesar 1.11 persen," kata direktur Bojonegoro Institute, Ahmad Wahid Saiful Huda.
Pria yang akrab disapa Aw tersebut menjelaskan, Susenas mengukur sisi kemiskinan dari sisi pendapatan dan kemampuan daya beli masyarakat, yakni kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan konsumsi kalori (makanan) dan non kalori (bukan makanan).
"Meskipun angka kemiskinan menurun, tetapi untuk indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan justru mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya," jelas Aw.
Hal itu bisa dilihat dari indeks kedalaman kemiskinan sebesar 2.01 persen pada 2015 yang menjadi 2.41 persen pada 2016. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan, sebesar 0.42 persen pada 2015 menjadi 0.54 persen pada 2016. Kenaikan angka kedalaman kemiskinan itu menunjukkan mayoritas masyarakat miskin level bawah justru semakin menjauh dari bawah garis kemiskinan.
"Mereka ini memiliki kemampuan daya beli sangat rendah, sehingga kesulitan hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar," imbuh Aw.
Adapun peningkatan keparahan kemiskinan itu menunjukkan kesenjangan di antara masyarakat miskin itu sendiri semakin naik. Artinya, distribusi pengeluaran dan kemampuan daya beli masyarakat miskin semakin tidak merata.
"Pada kelompok masyarakat miskin dengan kemampuan daya beli sangat rendah ini, harus ada perhatian lebih. Misalnya dengan intervensi program yang dapat meningkatkan pendapatan mereka," pintanya.
Meski demikian, secara umum Awe menilai bahwa penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro membuat kinerja pemerintah daerah patut diapresiasi. Karena menurutnya, hal itu menunjukkan upaya pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan telah menuai hasil positif.
"Saya mengapresiasi lah. Biar ada motivasi dan semangat dan pembenahan-pembenahan, sehingga angka kemiskinan di Bojonegoro ini dapat ditekan sampai angka terendah," kata Awe.
Ia berharap agar Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tidak terbuai dengan kemenangan kecil tersebut. Sehingga tetap fokus dan menjadikan percepatan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas pembangunan. Dengan begitu, angka kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro dapat ditekan lebih rendah lagi.
"Program kabupaten yang bersentuhan dengan kemiskinan harus lebih ditingkatkan lagi. Begitu juga dana-dana desa harus didorong untuk meningkatkan ekonomi masyarakat miskin yang ada di desa-desa. Utamanya desa yang jadi basis kemiskinan," pungkas Awe. (ver/moha)
Foto ilustrasi:pinterest.com
.md.jpg)
