Bupati Suyoto: Jangan Gunakan Pola Penganggaran Normatif

Jumat, 02 Februari 2018 17:00 WIBOleh Muliyanto

Oleh Muliyanto

Bojonegoro - Di bidang penganggaran, Pemkab Bojonegoro adalah daerah yang tidak normal karena cenderung fluktuatif bila dibandingkan dengan lainnya. Hal itu tentu saja dibutuhkan kecerdasan dan kemampuan manajemen yang baik.

Bupati Bojonegoro Suyoto menegaskan, dalam merencanakan anggaran di Bojonegoro jangan sampai normatif. Hal itu mengingat Bojonegoro adalah daerah penghasil migas yang kerapkali penerimaan DBHnya mengalami naik turun.

"Fluktiatifnya anggaran ini jangan menjadikan alasan untuk kita agar tidak naik kelas. Dalam perencanaan penganggaran kita harus benar-benar jeli sehingga jika terjadi penurunan DBH tidak akan berdampak pada hal yang signifikan. Masalah kita adalah dari sisi perencanaan dan pengkuran yang dinilai harus dikaji lebih lanjut," kata Suyoto, Jumat (02/02/2018) di Rumah Dinas Bupati bersama para pejabat tiap SKPD.

Suyoto mencontohkan dua daerah yang berhasil, yakni Bandung dan Banyuwangi. Yakni bandung yang berhasil mengelola CSR mereka dengan baik serta Banyuwangi yang mampu menjadikan daerah mereka menjadi destinasi wisata yang sangat menjanjikan.

"Kita jangan sampai terjebak pengalokasikan pada anggaran perjalanan dinas dan honor saja. Ingat bahwa TPP yang diberikan ini sudah masuk dalam upaya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan bagi PNS. Kepada para kepala dinas untuk cermat memilih tugas yang menggunakan perjalanan dinas keluar daerah, seyogyanya adalah hal hal urgent saja yang dihadiri," katanya.

Pertemuan ini dirasa penting. Penjelasan dan motivasi dari Bupati Suyoto dianggap mampu menyegarkan semangat para pejabat di masing-masing SKPD. Pasalnya, hampir setiap SKPD merasakan hal yang sama. Karena penurunan sektor DBH, banyak SKPD yang sempoyongan mengatur anggaran. Bahkan tak sedikit yang kedodoran membayar listrik dan air untuk kantor. (mol/mh)