Rakor Wilayah Perbatasan Jatim - Jateng, Bahas Pembangunan Infrastruktur Jembatan

Kamis, 24 Mei 2018 16:00 WIBOleh Imam Nurcahyo

Oleh Imam Nurcahyo

Blora -  Rapat Koordinasi (Rakor) Pembangunan Infrastruktur wilayah perbatasan Provinsi  Jawa Timur dan Provinsi  Jawa Tengah, digelar pada Kamis (24/05/2018) pagi tadi, bertempat di Hall Kemuning Arra Amandaru Hotel, Cepu - Blora.

Dalam rakor tersebut, dibahas tentang rencana pembangunan jembatan Medalem yang melintasi Sungai Bengawan Solo yang menghubungkan Kecamatan Menden Blora dan Kecamatan Ngraho Bojonegoro serta rencana pembangunan jembatan Randublatung - Getas, yang menghubungkan Kecamatan Randublatung Blora dan Kecamatan Banjarejo Kabupaten Ngawi.

Rapat ini dihadiri oleh Pj Bupati Bojonegoro, Dr Suprianto SH MH, Bupati Blora Djojo Nugroho, perwakilan Bupati Ngawi, Kepala Bappeda Provinsi  Jawa Timur , Kepala Bappeda Provinsi  Jawa Tengah dan Adm Perhutani Ngawi. Rapat juga dihadiri, Kepala Bappeda Kabupaten Blora Sutikno Slamet, Kepala Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro Andi Tjandra, Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkab Bojonegoro Heru Sugiharto serta pimpinan OPD di tiga kabupaten yakni Bojonegoro, Blora dan Ngawi.

Kepala Bappeda Jawa Tengah, Sujarwanto, dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa rapat tersebut menarik karena menjadi forum bertemunya para bupati di wilayah perbatasan. 

Sujarwanto menuturkan, bahwa dengan dibukanya jalan trans jawa atau telah dioperasionalkannya akses jalan tol trans jawa maka pembangunan harus di buka oleh seluruh daerah.

“Diantaranya adalah dengan membuka isolasi Blora, khususnya di wilayah selatan Blora.” tuturnya.

Prinsipnya ada dua, pendekatan saling melengkapi yakni, pembangunan segera direalisasikan namun sisi hukum dan administrasi juga harus segera dilegalkan. Karena termasuk batas provinsi  maka harus telah pula dibahas di musrenbangnas.

“Agar ke depan segera ada MoU antar wilayah. Desain dan dukungan ke Pemerintah Provinsi agar segera direalisasikan.” tegasnya.

Bupati Blora yang akrab dengan panggilan Kokok Raya, di awal pertemuan tersebut menjelaskan kondisi umum wilayahnya.

“Blora terdiri dari 16 kecamatan, 271 desa dan 24 kelurahan. Dengan luas wilayah mencapai 180 ribu hektar dan 49,6 persen wilayah masuk dikawasan perhutani. Sedangkan jumlah penduduk mencapai 900 ribu jiwa,” jelasnya.

Dia menjelaskan pula, bahwa beberapa daerah perbatasan, menjadi titik sentral dan menjadi tempat tujuan karena lebih mudah dijangkau. Dicontohkan oleh Djoko Nugroho, bahwa wilayah Blora yang berada di selatan, masyarakatnya cenderung melakukan aktifitas ekonomi di wilayah Kabupaten Ngawi. Kemudian di wilayah timur, masyarakat lebih memilih untuk berbelanja di Surabaya daripada ke Semarang.

“Sementara untuk beberapa wilayah terpencil di wilayah tenggara, juga melakukan aktifitas ekonomi di Kecamatan Ngraho yang masuk wilayah Kabupaten Bojonegoro.” terang Djoko Nugroho.

Untuk membuka akses ekonomi, lanjut Djoko Nugroho, maka pihaknya akan membangun infrastruktur yang menghubungkan dengan Kabupaten Ngawi dan Bojonegoro.

Salah satunya adalah pembangunan jembatan Medalem yang berada di Kecamatan Mendem Kabupaten Blora dan Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro. Serta jembatan Randublatung - Getas  yang berada di Kabupaten Blora yang menghubungkan Banjarejo Kabupaten Ngawi. Menurutnya, dengan membuka akses di wilayah selatan ini, akan membawa dampak ekonomi, apalagi wilayah selatan Blora merupakan sentra penghasil padi di Blora. 

“Saya sangat berharap agar pembangunan jembatan ini dapat segera direalisasikan guna membuka akses ekonomi.” harapnya.

Sementara itu, Pj Bupati Bojonegoro, Dr Suprianto, SH MH dalam sambutannya mengingatkan pentingnya kerangka dan payung hukum. Selain itu, perlu dilihat ulang apakah masing masing wilayah juga sudah mengalokasikan dalam DIPA masing masing.

“Perlu adanya kesepakatan bersama antar daerah dan adanya pendelegasian kewenangan ditingkat OPD.” tutur Dr Suprianto.

Lebih lanjut Pj Bupati Bojonegoro sangat mendukung adanya inisiatif yang digagas Bupati Blora, untuk membangun jembatan yang menghubungkan kedua kabupaten, karena semangat yang utama dalam membangun jembatan ini adalah membuka akses ekonomi, membuka wilayah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

“Namun acuannya harus dibuat dan jangan sampai akan berdampak hukum dikemudian hari.” pesan Pj Bupati Bojonegoro. (red/imm)