News Ticker
  • Pekerja PEPC Bersama Masyarakat, Lakukan Aksi Pelestarian Lingkungan di Bojonegoro
  • Bupati Ajak SKK Migas Jabanusa Dukung Pembangunan Blora
  • Guncangan Gempa di Malang Dirasakan Warga Bojonegoro
  • Jelang Ramadan, Petani Blewah di Desa Kadungrejo, Baureno, Bojonegoro, Raup Berkah
  • Peringati Hari Kartini, Pelukis Perempuan Bojonegoro Gelar Pameran Lukisan
  • Komunitas Difabel Blora Segera Punya Kantor Sekretariat
  • Kejaksaan Negeri Bojonegoro Beri Pembinaan Hukum pada Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan
  • Sekjen Kementerian Agama RI Hadiri Launching Kartu Blora Mengaji
  • Kapolres Bojonegoro Ajak Muslimat dan Fatayat NU Bersinergi Tanggulangi Paham Radikalisme dan Intoleran
  • Kapolres Launching Program Orang Tua Asuh bagi Pelajar dan Mahasiswa Papua di Bojonegoro
  • 5 Kegiatan Bareng Orang Tua Ini Bantu Si Kecil Jalani Puasa Secara Maksimal
  • Inilah Pejabat dan Kepala Sekolah di Lingkup Pemkab Bojonegoro yang Baru Dilantik Bupati
  • Bupati Bojonegoro Lantik 2 Pejabat Administrator dan 131 Kepala Sekolah yang Baru Dimutasi
  • Bupati Bojonegoro Laksanakan Groundbreaking Pembangunan Jembatan Kanor-Rengel
  • Diduga Akibat Korsleting Listrik, 3 Rumah di Bojonegoro Kota, Terbakar, Kerugian Rp 505 Juta
  • EMCL Beri Pelatihan Relawan Keselamatan Jalur Pipa di Bojonegoro dan Tuban
  • Pemkab Bojonegoro Gelar Bimtek Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa
  • Terkait Larangan Mudik, Bupati Blora Akan Koordinasi dengan Gubernur Jateng
  • Kementerian Pertanian Lakukan Riset Pengembangan Padi Lahan Sawah Tadah Hujan di Blora
  • Komisaris Utama Pertamina, Ahok, Lakukan Kunjungan Kerja ke Proyek JTB di Bojonegoro
  • Kapolres Bojonegoro Beri Bantuan pada Istri Terduga Teroris di Temayang
  • Gedung Sekolah Dasar di Ngasem, Bojonegoro, Ambruk, Kerugian Capai Rp 150 Juta
  • Tips Praktis Menikmati Hiburan di Masa Pandemi
  • TPID Bojonegoro Gelar Pertemuan, Jaga Stabilitas Bahan Pokok Jelang Hari Besar Keagamaan

Hukum Nikah Sirri

*Oleh Drs H Sholikin Jamik SH MHes.

Istilah nikah sirri atau nikah yang dirahasiakan memang dikenal di kalangan para ulama, paling tidak sejak masa imam Malik bin Anas. Hanya saja nikah sirri yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah sirri pada masa sekarang. Pada masa dahulu yang dimaksud dengan nikah sirri yaitu pernikahan yang memenuhi unsur-unsur atau rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut syari'at, yaitu adanya mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, adanya ijab qabul yang dilakukan oleh wali dengan mempelai laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi, hanya saja si saksi diminta untuk merahasiakan atau tidak memberitahukan  terjadinya pernikahan tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada i'lanun-nikah dalam bentuk walimatul-'ursy atau dalam bentuk yang lain.

Yang dipersoalkan adalah apakah pernikahan yang dirahasiakan, tidak diketahui oleh orang lain sah atau tidak, karena nikahnya itu sendiri sudah memenuhi unsur-unsur dan syarat-syaratnya.

Adapun nikah sirri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini ialah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam, sehingga dengan sendirinya tidak mempunyai Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perkawinan yang demikian di kalangan masyarakat selain dikenal dengan istilah nikah sirri, dikenal juga dengan sebutan perkawinan di bawah tangan.

Nikah sirri yang dikenal masyarakat seperti disebutkan di atas muncul setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan selain harus dilakukan menurut ketentuan agama juga harus dicatatkan.

Dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan:

(1).   Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing  agama dan kepercayaannya itu.

(2).    Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan dari pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 selanjutnya  diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal-pasal yang berkaitan dengan tatacara perkawinan dan pencatatannya,  antara lain Pasal 10, 11, 12, dan 13.

Pasal 10 PP No. 9 Tahun1975 mengatur tatacara perkawinan. Dalam ayat (2) disebutkan: "Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya". Dalam ayat (3) disebutkan: "Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi".

Tentang pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 11:

(1).     Sesaat setelah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.

(2)    Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.

(3).  Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

Dalam Pasal 12 diatur hal-hal apa saja yang dimuat dalam akta perkawinan, dan dalam Pasal 13 diatur lebih lanjut tentang akta perkawinan dan kutipannya, yaitu:

(1).   Akta perkawinan dibuat dalam rangkap 2 (dua), helai pertama disimpan oleh Pegawai Pencatat, helai kedua disimpan pada Panitera Pengadilan dalam  wilayah Kantor pencatatan Perkawinan itu berada

(2).    Kepada suami dan isteri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan.

Dari ketentuan perundang-undangan di atas dapat diketahui bahwa peraturan perundang-undangan sama sekali tidak mengatur materi perkawinan, bahkan ditandaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan m

um masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Peraturan perundangan hanya mengatur perkawinan dari formalitasnya, yaitu perkawinan sebagai sebuah peristiwa hukum yang harus dilaksanakan menurut peraturan agar terjadi ketertiban dan kepastian hukumnya.

Berkaitan dengan pencatatan perkawinan, pada awalnya hukum Islam tidak secara konkret mengaturnya. Pada masa Rasulullah saw maupun sahabat belum dikenal adanya pencatatan perkawinan. Waktu itu perkawinan sah apabila telah memenuhi unsur-unsur dan syarat-syaratnya. Untuk diketahui warga masyarakat, pernikahan yang telah dilakukan hendaknya di'ilankan, diumumkan kepada khalayak luas, antara lain melalui media walimatul-'ursy. Nabi saw bersabda:

“Umumkanlah pernikahan dan pukullah rebana” [HR. Ibnu Majah dari 'Aisyah].

“Adakanlah walimah (perhelatan) meskipun hanya dengan memotong seekor kambing” [HR. al-Bukhari dari 'Abdurrahman bin 'Auf].

Apabila terjadi perselisihan atau pengingkaran telah terjadinya perkawinan, pembuktiannya cukup dengan alat bukti persaksian.

Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya karena perubahan dan tuntutan zaman dan dengan pertimbangan kemaslahatan, di beberapa negara muslim, termasuk di Indonesia, telah dibuat aturan yang mengatur perkawinan dan pencatatannya. Hal ini dilakukan untuk ketertiban pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat, adanya kepastian hukum, dan untuk melindungi pihak-pihak yang melakukan perkawinan itu sendiri serta akibat dari terjadinya perkawinan, seperti nafkah isteri, hubungan orang tua dengan anak, kewarisan, dan lain-lain.

Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, apabila terjadi perselisihan di antara sumai isteri, atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh haknya masing-masing, karena dengan akta nikah suami isteri memiliki bukti otentik atas perkawinan yang terjadi antara mereka.

Perubahan terhadap sesuatu termasuk institusi perkawinan dengan dibuatnya Undang-undang atau peraturan lainnya, adalah merupakan kebutuhan yang tidak bisa dihindarkan dan bukan sesuatu yang salah menurut hukum Islam. Perubahan hukum semacam ini adalah sah sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

“Tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman”

Ibnu al-Qayyim menyatakan :

“Perubahan fatwa dan perbedaannya terjadi menurut perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan adat istiadat” [I’lam al-Muwaqqi’in, Juz III, hlm. 3].

Selain itu pencatatan perkawinan selain substansinya untuk mewujudkan ketertiban hukum juga mempunyai manfaat preventif, seperti supaya tidak terjadi penyimpangan rukun dan syarat perkawinan, baik menurut ketentuan agama maupun peraturan perundang-undangan. Tidak terjadi perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang antara keduanya dilarang melakukan akad nikah. Menghindarkan terjadinya pemalsuan identitas para pihak yang akan kawin, seperti laki-laki yang mengaku jejaka tetapi sebenarnya dia mempunyai isteri dan anak. Tindakan preventif ini dalam peraturan perundangan direalisasikan dalam bentuk penelitian persyaratan perkawinan oleh Pegawai Pencatat, seperti yang diatur dalam Pasal 6 PP Nomor 9 Tahun 1975.

Keharusan mencatatkan perkawinan dan pembuatan akta perkawinan, dalam hukum Islam, diqiyaskan kepada pencatatan dalam peroalan mudayanah yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya, seperti disebutkan dalam firman Allah surat al-Baqarah ayat 282:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya ...”

Akad nikah bukanlah muamalah biasa akan tetapi perjanjian yang sangat kuat, seperti disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 21:

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”

Apabila akad hutang piutang atau hubungan kerja yang lain harus dicatatkan, mestinya akad nikah yang begitu luhur, agung, dan sakral lebih utama lagi untuk dicatatkan.

Dengan demikian mencatatkan perkawinan mengandung manfaat atau kemaslahatan, kebaikan yang besar dalam kehidupan masyarakat. Sebaliknya apabila perkawinan tidak diatur secara jelas melalui peraturan perundangan dan tidak dicatatkan akan digunakan oleh pihak-pihak yang melakukan perkawinan hanya untuk kepentingan pribadi dan merugikan pihak lain terutama isteri dan anak-anak. Penetapan hukum atas dasar kemaslahatan merupakan salah satu prinsip dalam penetapan hukum Islam, sebagaimana disebutkan dalam qaidah:

“Suatu tindakan pemerintah berintikan terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya.”

Atas dasar pertimbangan di atas, maka bagi kita wajib hukumnya mencatatkan perkawinan yang dilakukannya.dan kita wajib mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah. (*/imm)

*) Penulis: Kepala Panitera Pengadilan Agama Kelas 1A  Bojonegoro.

Ilustrasi: Pernikahan (Foto: pixabay)

Berita Terkait

Videotorial

Video: Kapolres Bojonegoro Sampaikan Ucapan Selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021

Videotorial

Video: Kapolres Bojonegoro Sampaikan Ucapan Selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021

Kapolres Bojonegoro, AKBP Eva Guna Pandia SIK MM MH, beserta staf dan jajaran sampaikan ucapan Selamat Hari Natal 2020 dan ...

Berita Video

Heboh Seekor Buaya Muncul di Tengah Sawah di Temayang, Bojonegoro

Berita Video

Heboh Seekor Buaya Muncul di Tengah Sawah di Temayang, Bojonegoro

Bojonegoro - Seekor buaya air tawar (crocodylus novaeguinae) ditemukan di tengah sawah Desa Jono, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, ...

Teras

2020, di Bojonegoro Telah Terjadi 16 Kasus Orang Tersengat Listrik, Korban Jiwa 18 Orang

Peristiwa Orang Tersengat Listrik

2020, di Bojonegoro Telah Terjadi 16 Kasus Orang Tersengat Listrik, Korban Jiwa 18 Orang

Bojonegoro - Berdasarkan data yang di himpun media ini, bahwa sejak Januari 2020 hingga Rabu (14/10/2020) hari ini, di Kabupaen ...

Opini

Tuberkulosis, Sang Monster yang Mematikan

Opini

Tuberkulosis, Sang Monster yang Mematikan

SAYA kali ini mencoba membahas penyakit TBC. Apakah nanti COVID-19 ini akan menjadi penyakit TBC yang sudah ratusan tahun kita ...

Quote

Tuntunan Ibadah Salat Tarawih di Rumah Saja, saat Pandemi Covid-19

Quote Islami

Tuntunan Ibadah Salat Tarawih di Rumah Saja, saat Pandemi Covid-19

KONDISI mewabahnya virus Corona (Covid-19) dalam bulan Ramadan ini tidak mengalami penurunan, bahkan semakin meningkat, maka untuk mencegah bahkan memutus ...

Sosok

Pameran Foto: Jejak Karya Almarhum Budi 'Uglu' Sugiharto

Pameran Foto: Jejak Karya Almarhum Budi 'Uglu' Sugiharto

Surabaya - Budi Sugiharto yang akrab disapa Uglu, pada Selasa (16/03/2021) sekitar pukul 06.00 WIB, tutup usia. Fotografer sekaligus wartawan ...

Eksis

Komunitas Difabel Blora Segera Punya Kantor Sekretariat

Komunitas Difabel Blora Segera Punya Kantor Sekretariat

Blora - Setelah belasan tahun numpang di rumah salah satu anggota, Komunitas Difabel Blora Mustika (DBM) akan segera memiliki kantor ...

Infotorial

5 Kegiatan Bareng Orang Tua Ini Bantu Si Kecil Jalani Puasa Secara Maksimal

5 Kegiatan Bareng Orang Tua Ini Bantu Si Kecil Jalani Puasa Secara Maksimal

BAGI setiap orang tua, keistimewaan untuk dapat menyelesaikan tanggung jawab kantor tanpa perlu berat hati meninggalkan si kecil di rumah ...

Berita Foto

Foto: Goa Janggut di Kawasan Hutan Ngorogunung, Bubulan, Bojonegoro

Berita Foto

Foto: Goa Janggut di Kawasan Hutan Ngorogunung, Bubulan, Bojonegoro

Bojonegoro - Goa Janggut memang masih belum banyak dikenal orang. Namun goa ini menyimpan keindahan berupa stalaktit dan stalagmit berusia ...

Feature

Desa Ngunut, Dander, Bojonegoro, Berupaya Kembangkan Agrowisata Jeruk Keprok

Desa Ngunut, Dander, Bojonegoro, Berupaya Kembangkan Agrowisata Jeruk Keprok

Bojonegoro - Desa Ngunut, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, selama ini dikenal karena memiliki objek wisata air Grogoland. Namun kini, sejumlah ...

Religi

Tata Cara Salat Idulfitri di Rumah saat Pandemi Virus Corona

Oase Ramadan

Tata Cara Salat Idulfitri di Rumah saat Pandemi Virus Corona

KARENA pelaksanaan salat idulfitri berjamaah di tanah lapang atau di masjid rentan mengorbankan kepentingan yang lebih utama, yaitu memutus rantai ...

Pelesir

Melihat Keindahan Goa Janggut di Kawasan Hutan Ngorogunung, Bubulan, Bojonegoro

Wisata Alam

Melihat Keindahan Goa Janggut di Kawasan Hutan Ngorogunung, Bubulan, Bojonegoro

Bojonegoro - Goa Janggut, merupakan goa yang berada di kawasan hutan lindung milik Perhutani, tepatnya di RPH Ngorogunung, BKPH Cilebung, ...

Hiburan

Peringati Hari Kartini, Pelukis Perempuan Bojonegoro Gelar Pameran Lukisan

Peringati Hari Kartini, Pelukis Perempuan Bojonegoro Gelar Pameran Lukisan

Bojonegoro - Sebanyak 50 lukisan hasil karya seni 16 pelukis perempuan Bojonegoro dan 5 pelukis perempuan dari Solo, Surabaya, dan ...

Statistik

Hari ini

1.630 kunjungan

2.204 halaman dibuka

117 pengunjung online

Bulan ini

35.270 kunjungan

51.961 halaman dibuka

Tahun ini

378.551 kunjungan

533.768 halaman dibuka

Ranking Alexa 

Global: 1.513.774

Indonesia: 36.497

Ranking SimilarWeb 

Site Overview

Traffic Overview

Online sejak 1 Agustus 2015

1618055699.9508 at start, 1618055700.0716 at end, 0.12081003189087 sec elapsed