News Ticker
  • Ketua MUI Bojonengoro Prihatin dan Kecam Perusuh di Aksi 21 dan 22 Mei di Jakarta
  • Undang Awak Media, Pemkab Bojonegoro Ingin Tingkatkan Kemitraan dengan Media Siber
  • Pemkab Bersama Polres Bojonegoro Gelar Rakor Pengamanan Mudik Lebaran 2019
  • Peringati Nuzulul Quran, Polres Bojonegoro Gelar Tabligh Akbar Bersama KH Anwar Zahid
  • AMSI Imbau Publik Baca Berita dari Sumber Yang Dipercaya
  • Pembuat Kue Kering di Blora, Kebanjiran Order Hingga Kuwalahan Penuhi Pesanan
  • Warga Boyolali Ditemukan Meninggal Dunia di Pinggir Jalan di Kedungadem Bojonegoro
  • Aula Belajar Maslakul Huda Gayam Bojonegoro Resmi Dibuka untuk Kegiatan Belajar Mengajar
  • Antisipasi Mobilisasi Massa, Polres Bojonegoro Lakukan Penyekatan Jalur Menuju Jakarta
  • Ketua DPRD Bojonegoro Sampaikan Ucapan Selamat Kepada Jokowi - Makruf Amin
  • Pemerikssaan Kesiapan Armada Mudik Lebaran di Blora, Petugas Dapati Bus di Luar Trayek
  • Untuk Kelima Kalinya, Pemkab Bojonegoro Raih Predikat Opini WTP atas LKPD
  • Antisipasi People Power, Polres Bojonegoro Kembali Lakukan Penyekatan Jalur Menuju Jakarta
  • Pantau Stabilitas Harga Sembako, Kapolres Patroli di Pasar Kota Bojonegoro
  • Bulan Mei: Hari Buku dan Kebangkitan Pendidikan di Bojonegoro dan Tuban
  • Kejar Target Drilling 2019, Pertamina EP Cepu Lakukan Sinergi dengan PDSI
  • Selama Ramadan dan Jelang Idulfitri, Polres Blora Giatkan Patroli Dini Hari
  • 9.953 Rumah Tangga Miskin di Blora Akan Terima Bantuan Ternak Ayam Joper
  • Polres Bojonegoro Gelar Razia Penumpang Kereta Api, Cegah Mobilisasi Massa People Power
  • Penyelengara Pemilu asal Bojonegoro Yang Meninggal, Terima Santunan dari Gubernur Jatim
  • Aliansi Mahasiswa di Bojonegoro Tolak People Power
  • Gelar Aksi Damai, Aliansi Mahasiswa di Bojonegoro Beri Dukungan pada KPU
  • Motor Tabrak Pejalan Kaki di Kepohbaru Bojonegoro, 2 Orang Luka Berat
  • Perbedaan Gugatan Cerai dan Permohonan Cerai Talak
  • Kapolres Bersama Komunitas Offroad, Bagi Takjil di Alun-Alun Bojonegoro

Hukum Nikah Sirri

*Oleh Drs H Sholikin Jamik SH MHes.

Istilah nikah sirri atau nikah yang dirahasiakan memang dikenal di kalangan para ulama, paling tidak sejak masa imam Malik bin Anas. Hanya saja nikah sirri yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah sirri pada masa sekarang. Pada masa dahulu yang dimaksud dengan nikah sirri yaitu pernikahan yang memenuhi unsur-unsur atau rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut syari'at, yaitu adanya mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, adanya ijab qabul yang dilakukan oleh wali dengan mempelai laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi, hanya saja si saksi diminta untuk merahasiakan atau tidak memberitahukan  terjadinya pernikahan tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada i'lanun-nikah dalam bentuk walimatul-'ursy atau dalam bentuk yang lain.

Yang dipersoalkan adalah apakah pernikahan yang dirahasiakan, tidak diketahui oleh orang lain sah atau tidak, karena nikahnya itu sendiri sudah memenuhi unsur-unsur dan syarat-syaratnya.

Adapun nikah sirri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini ialah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam, sehingga dengan sendirinya tidak mempunyai Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perkawinan yang demikian di kalangan masyarakat selain dikenal dengan istilah nikah sirri, dikenal juga dengan sebutan perkawinan di bawah tangan.

Nikah sirri yang dikenal masyarakat seperti disebutkan di atas muncul setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan selain harus dilakukan menurut ketentuan agama juga harus dicatatkan.

Dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan:

(1).   Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing  agama dan kepercayaannya itu.

(2).    Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan dari pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 selanjutnya  diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal-pasal yang berkaitan dengan tatacara perkawinan dan pencatatannya,  antara lain Pasal 10, 11, 12, dan 13.

Pasal 10 PP No. 9 Tahun1975 mengatur tatacara perkawinan. Dalam ayat (2) disebutkan: "Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya". Dalam ayat (3) disebutkan: "Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi".

Tentang pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 11:

(1).     Sesaat setelah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.

(2)    Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.

(3).  Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

Dalam Pasal 12 diatur hal-hal apa saja yang dimuat dalam akta perkawinan, dan dalam Pasal 13 diatur lebih lanjut tentang akta perkawinan dan kutipannya, yaitu:

(1).   Akta perkawinan dibuat dalam rangkap 2 (dua), helai pertama disimpan oleh Pegawai Pencatat, helai kedua disimpan pada Panitera Pengadilan dalam  wilayah Kantor pencatatan Perkawinan itu berada

(2).    Kepada suami dan isteri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan.

Dari ketentuan perundang-undangan di atas dapat diketahui bahwa peraturan perundang-undangan sama sekali tidak mengatur materi perkawinan, bahkan ditandaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan m

um masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Peraturan perundangan hanya mengatur perkawinan dari formalitasnya, yaitu perkawinan sebagai sebuah peristiwa hukum yang harus dilaksanakan menurut peraturan agar terjadi ketertiban dan kepastian hukumnya.

Berkaitan dengan pencatatan perkawinan, pada awalnya hukum Islam tidak secara konkret mengaturnya. Pada masa Rasulullah saw maupun sahabat belum dikenal adanya pencatatan perkawinan. Waktu itu perkawinan sah apabila telah memenuhi unsur-unsur dan syarat-syaratnya. Untuk diketahui warga masyarakat, pernikahan yang telah dilakukan hendaknya di'ilankan, diumumkan kepada khalayak luas, antara lain melalui media walimatul-'ursy. Nabi saw bersabda:

“Umumkanlah pernikahan dan pukullah rebana” [HR. Ibnu Majah dari 'Aisyah].

“Adakanlah walimah (perhelatan) meskipun hanya dengan memotong seekor kambing” [HR. al-Bukhari dari 'Abdurrahman bin 'Auf].

Apabila terjadi perselisihan atau pengingkaran telah terjadinya perkawinan, pembuktiannya cukup dengan alat bukti persaksian.

Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya karena perubahan dan tuntutan zaman dan dengan pertimbangan kemaslahatan, di beberapa negara muslim, termasuk di Indonesia, telah dibuat aturan yang mengatur perkawinan dan pencatatannya. Hal ini dilakukan untuk ketertiban pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat, adanya kepastian hukum, dan untuk melindungi pihak-pihak yang melakukan perkawinan itu sendiri serta akibat dari terjadinya perkawinan, seperti nafkah isteri, hubungan orang tua dengan anak, kewarisan, dan lain-lain.

Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, apabila terjadi perselisihan di antara sumai isteri, atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh haknya masing-masing, karena dengan akta nikah suami isteri memiliki bukti otentik atas perkawinan yang terjadi antara mereka.

Perubahan terhadap sesuatu termasuk institusi perkawinan dengan dibuatnya Undang-undang atau peraturan lainnya, adalah merupakan kebutuhan yang tidak bisa dihindarkan dan bukan sesuatu yang salah menurut hukum Islam. Perubahan hukum semacam ini adalah sah sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

“Tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman”

Ibnu al-Qayyim menyatakan :

“Perubahan fatwa dan perbedaannya terjadi menurut perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan adat istiadat” [I’lam al-Muwaqqi’in, Juz III, hlm. 3].

Selain itu pencatatan perkawinan selain substansinya untuk mewujudkan ketertiban hukum juga mempunyai manfaat preventif, seperti supaya tidak terjadi penyimpangan rukun dan syarat perkawinan, baik menurut ketentuan agama maupun peraturan perundang-undangan. Tidak terjadi perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang antara keduanya dilarang melakukan akad nikah. Menghindarkan terjadinya pemalsuan identitas para pihak yang akan kawin, seperti laki-laki yang mengaku jejaka tetapi sebenarnya dia mempunyai isteri dan anak. Tindakan preventif ini dalam peraturan perundangan direalisasikan dalam bentuk penelitian persyaratan perkawinan oleh Pegawai Pencatat, seperti yang diatur dalam Pasal 6 PP Nomor 9 Tahun 1975.

Keharusan mencatatkan perkawinan dan pembuatan akta perkawinan, dalam hukum Islam, diqiyaskan kepada pencatatan dalam peroalan mudayanah yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya, seperti disebutkan dalam firman Allah surat al-Baqarah ayat 282:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya ...”

Akad nikah bukanlah muamalah biasa akan tetapi perjanjian yang sangat kuat, seperti disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 21:

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”

Apabila akad hutang piutang atau hubungan kerja yang lain harus dicatatkan, mestinya akad nikah yang begitu luhur, agung, dan sakral lebih utama lagi untuk dicatatkan.

Dengan demikian mencatatkan perkawinan mengandung manfaat atau kemaslahatan, kebaikan yang besar dalam kehidupan masyarakat. Sebaliknya apabila perkawinan tidak diatur secara jelas melalui peraturan perundangan dan tidak dicatatkan akan digunakan oleh pihak-pihak yang melakukan perkawinan hanya untuk kepentingan pribadi dan merugikan pihak lain terutama isteri dan anak-anak. Penetapan hukum atas dasar kemaslahatan merupakan salah satu prinsip dalam penetapan hukum Islam, sebagaimana disebutkan dalam qaidah:

“Suatu tindakan pemerintah berintikan terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya.”

Atas dasar pertimbangan di atas, maka bagi kita wajib hukumnya mencatatkan perkawinan yang dilakukannya.dan kita wajib mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah. (*/imm)

*) Penulis: Kepala Panitera Pengadilan Agama Kelas 1A  Bojonegoro.

Ilustrasi: Pernikahan (Foto: pixabay)

Berita Terkait

Videotorial

Ketua DPRD Bojonegoro Sampaikan Ucapan Selamat Kepada Jokowi - Makruf Amin

Ketua DPRD Bojonegoro Sampaikan Ucapan Selamat Kepada Jokowi - Makruf Amin

Bojonegoro - Ketua Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Sigit Kushariyanto SE MM, mengucapkan selamat atas terpilihnya Ir H ...

Berita Video

Antisipasi Mobilisasi Massa, Polres Bojonegoro Lakukan Penyekatan Jalur Menuju Jakarta

Antisipasi Mobilisasi Massa, Polres Bojonegoro Lakukan Penyekatan Jalur Menuju Jakarta

Polres Bojonegoro pada Selasa (21/05/2019), kembali gelar penyekatan dan sweeping kendaraan, di sejumlah titik jalur menuju Jakarta. Kegiatan penyekatan tersebut ...

Teras

Gantung Diri, Tanggung Jawab Siapa?

Gantung Diri, Tanggung Jawab Siapa?

Kejadian bunuh diri atau gantung diri di wilayah Kabupaten Bojonegoro selama tahun 2018, menunjukkan angka yang relatif cukup tinggi. Lantas ...

Opini

Stroke, Komplikasi Hipertensi

Hari Hipertensi Sedunia

Stroke, Komplikasi Hipertensi

Hari ini 17 Mei, diperingati sebagai Hari Hipertensi Sedunia. Penyakit yang menempati 10 besar penyakit di hampir setiap rumah sakit. ...

Quote

Perbedaan Gugatan Cerai dan Permohonan Cerai Talak

Perbedaan Gugatan Cerai dan Permohonan Cerai Talak

Ketika memberi sosialisasi Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun ...

Sosok

Mochlasin Afan, Caleg DPRD Bojonegoro Partai Demokrat, Peraih Suara Terbanyak Pemilu 2019

Serba-Serbi Pemilu 2019

Mochlasin Afan, Caleg DPRD Bojonegoro Partai Demokrat, Peraih Suara Terbanyak Pemilu 2019

Bojonegoro - Proses rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2019 telah usai dilaksananan dan perolehan suara partai politik peserta Pemilu 2019 tingkat ...

Eksis

Kombat, Komunitas Pecinta Musang Dari Bojonegoro

Kombat, Komunitas Pecinta Musang Dari Bojonegoro

Bojonegoro - Setiap malam minggu, di seputar Taman Rajekwesi yang terletak di Jalan Rajekwesi Bojonegoro, tampak perkumpulan anak-anak millennial, bercengkerama ...

Infotorial

Bulan Mei: Hari Buku dan Kebangkitan Pendidikan di Bojonegoro dan Tuban

Bulan Mei: Hari Buku dan Kebangkitan Pendidikan di Bojonegoro dan Tuban

Bulan Mei merupakan bulan penting dalam dunia pendidikan. Selain memperingati Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada 2 Mei, juga ada ...

Berita Foto

Kebakaran Sepeda Motor di SPBU Padangan Bojonegoro

Berita Foto

Kebakaran Sepeda Motor di SPBU Padangan Bojonegoro

Satu unit sepeda motor yang usai mengisi bahan bakar minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang berada ...

Feature

Pembuat Kue Kering di Blora, Kebanjiran Order Hingga Kuwalahan Penuhi Pesanan

Pembuat Kue Kering di Blora, Kebanjiran Order Hingga Kuwalahan Penuhi Pesanan

Blora - Memasuki pertengahan di bulan Ramadan, sejumlah pembuat kue kering di Blora mulai kebanjiran order. bahkan begitu banyaknya pesanan ...

Religi

Meminta dan Memberi Maaf

Quote Islami

Meminta dan Memberi Maaf

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh. (QS. Al-A raf ...

Pelesir

Migas Cepu Edupark Resmi Dibuka, Jadi Tempat Wisata Baru di Blora

Migas Cepu Edupark Resmi Dibuka, Jadi Tempat Wisata Baru di Blora

Blora - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pada Minggu (31/3/2019), meresmikan Migas Cepu Edupark (MC Edupark), objek wisata ...

Hiburan

Marching Band Taruna Satlak Hiu Latsitardanus ke-39, Pukau Warga Kota Bojonegoro

Marching Band Taruna Satlak Hiu Latsitardanus ke-39, Pukau Warga Kota Bojonegoro

Bojonegoro - Marching Band gabungan Taruna Akademi TNI, Akpol dan Praja IPDN, yang tergabung dalam Satlak Hiu Latihan Integrasi Taruna ...

Statistik

Hari ini

139 kunjungan

250 halaman dibuka

33 pengunjung online

Bulan ini

153.265 kunjungan

265.408 halaman dibuka

Tahun ini

911.798 kunjungan

1.479.698 halaman dibuka

Ranking Alexa 

Global: 668.531

Indonesia: 9.905

Ranking SimilarWeb 

Site Overview

Traffic Overview

Online sejak 1 Agustus 2015