News Ticker
  • Inilah Hasil Pilkades Serentak 2020, Kecamatan Sugihwaras Bojonegoro
  • Inilah Hasil Pilkades Serentak 2020, Kecamatan Sekar Bojonegoro
  • Inilah Hasil Pilkades Serentak 2020, Kecamatan Purwosari Bojonegoro
  • Inilah Hasil Pilkades Serentak 2020, Kecamatan Ngasem Bojonegoro
  • Inilah Hasil Pilkades Serentak 2020, Kecamatan Margomulyo Bojonegoro
  • Inilah Hasil Pilkades Serentak 2020, Kecamatan Kepohbaru Bojonegoro
  • Inilah Hasil Pilkades Serentak 2020, Kecamatan Kedungadem Bojonegoro
  • Inilah Hasil Pilkades Serentak 2020, Kecamatan Kasiman Bojonegoro
  • Inilah Hasil Pilkades Serentak 2020, Kecamatan Kapas Bojonegoro
  • Inilah Hasil Pilkades Serentak 2020, Kecamatan Gayam Bojonegoro
  • Inilah Hasil Pilkades Serentak 2020, Kecamatan Dander Bojonegoro
  • Inilah Hasil Pilkades Serentak 2020, Kecamatan Tambakrejo Bojonegoro
  • Inilah Hasil Pilkades Serentak 2020, Kecamatan Ngraho Bojonegoro
  • Inilah Hasil Pilkades Serentak 2020, Kecamatan Ngambon Bojonegoro
  • Inilah Hasil Pilkades Serentak 2020, Kecamatan Kedewan Bojonegoro
  • Inilah Hasil Pilkades Serentak 2020, Kecamatan Kalitidu Bojonegoro
  • Inilah Hasil Pilkades Serentak 2020, Kecamatan Gondang Bojonegoro
  • Inilah Hasil Pilkades Serentak 2020, Kecamatan Bubulan Bojonegoro
  • Inilah Hasil Pilkades Serentak 2020, Kecamatan Bojonegoro Kota
  • Inilah Hasil Pilkades Serentak 2020, Kecamatan Kanor Bojonegoro
  • Inilah Hasil Pilkades Serentak 2020, Kecamatan Sumberrejo Bojonegoro
  • Inilah Hasil Pilkades Serentak 2020, Kecamatan Malo Bojonegoro
  • Serba-Serbi Pilkades Serentak 2020 di Kabupaten Bojonegoro
  • DPC PKB Blora Bangga Kadernya Diusung PDIP dalam Pilkada 2020
  • DPP PKB Usung Pasangan Arief Rohman - Etyk, dalam Pilkada Blora 2020

Hukum Nikah Sirri

*Oleh Drs H Sholikin Jamik SH MHes.

Istilah nikah sirri atau nikah yang dirahasiakan memang dikenal di kalangan para ulama, paling tidak sejak masa imam Malik bin Anas. Hanya saja nikah sirri yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah sirri pada masa sekarang. Pada masa dahulu yang dimaksud dengan nikah sirri yaitu pernikahan yang memenuhi unsur-unsur atau rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut syari'at, yaitu adanya mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, adanya ijab qabul yang dilakukan oleh wali dengan mempelai laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi, hanya saja si saksi diminta untuk merahasiakan atau tidak memberitahukan  terjadinya pernikahan tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada i'lanun-nikah dalam bentuk walimatul-'ursy atau dalam bentuk yang lain.

Yang dipersoalkan adalah apakah pernikahan yang dirahasiakan, tidak diketahui oleh orang lain sah atau tidak, karena nikahnya itu sendiri sudah memenuhi unsur-unsur dan syarat-syaratnya.

Adapun nikah sirri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini ialah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam, sehingga dengan sendirinya tidak mempunyai Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perkawinan yang demikian di kalangan masyarakat selain dikenal dengan istilah nikah sirri, dikenal juga dengan sebutan perkawinan di bawah tangan.

Nikah sirri yang dikenal masyarakat seperti disebutkan di atas muncul setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan selain harus dilakukan menurut ketentuan agama juga harus dicatatkan.

Dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan:

(1).   Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing  agama dan kepercayaannya itu.

(2).    Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan dari pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 selanjutnya  diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal-pasal yang berkaitan dengan tatacara perkawinan dan pencatatannya,  antara lain Pasal 10, 11, 12, dan 13.

Pasal 10 PP No. 9 Tahun1975 mengatur tatacara perkawinan. Dalam ayat (2) disebutkan: "Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya". Dalam ayat (3) disebutkan: "Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi".

Tentang pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 11:

(1).     Sesaat setelah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.

(2)    Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.

(3).  Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

Dalam Pasal 12 diatur hal-hal apa saja yang dimuat dalam akta perkawinan, dan dalam Pasal 13 diatur lebih lanjut tentang akta perkawinan dan kutipannya, yaitu:

(1).   Akta perkawinan dibuat dalam rangkap 2 (dua), helai pertama disimpan oleh Pegawai Pencatat, helai kedua disimpan pada Panitera Pengadilan dalam  wilayah Kantor pencatatan Perkawinan itu berada

(2).    Kepada suami dan isteri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan.

Dari ketentuan perundang-undangan di atas dapat diketahui bahwa peraturan perundang-undangan sama sekali tidak mengatur materi perkawinan, bahkan ditandaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan m

um masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Peraturan perundangan hanya mengatur perkawinan dari formalitasnya, yaitu perkawinan sebagai sebuah peristiwa hukum yang harus dilaksanakan menurut peraturan agar terjadi ketertiban dan kepastian hukumnya.

Berkaitan dengan pencatatan perkawinan, pada awalnya hukum Islam tidak secara konkret mengaturnya. Pada masa Rasulullah saw maupun sahabat belum dikenal adanya pencatatan perkawinan. Waktu itu perkawinan sah apabila telah memenuhi unsur-unsur dan syarat-syaratnya. Untuk diketahui warga masyarakat, pernikahan yang telah dilakukan hendaknya di'ilankan, diumumkan kepada khalayak luas, antara lain melalui media walimatul-'ursy. Nabi saw bersabda:

“Umumkanlah pernikahan dan pukullah rebana” [HR. Ibnu Majah dari 'Aisyah].

“Adakanlah walimah (perhelatan) meskipun hanya dengan memotong seekor kambing” [HR. al-Bukhari dari 'Abdurrahman bin 'Auf].

Apabila terjadi perselisihan atau pengingkaran telah terjadinya perkawinan, pembuktiannya cukup dengan alat bukti persaksian.

Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya karena perubahan dan tuntutan zaman dan dengan pertimbangan kemaslahatan, di beberapa negara muslim, termasuk di Indonesia, telah dibuat aturan yang mengatur perkawinan dan pencatatannya. Hal ini dilakukan untuk ketertiban pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat, adanya kepastian hukum, dan untuk melindungi pihak-pihak yang melakukan perkawinan itu sendiri serta akibat dari terjadinya perkawinan, seperti nafkah isteri, hubungan orang tua dengan anak, kewarisan, dan lain-lain.

Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, apabila terjadi perselisihan di antara sumai isteri, atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh haknya masing-masing, karena dengan akta nikah suami isteri memiliki bukti otentik atas perkawinan yang terjadi antara mereka.

Perubahan terhadap sesuatu termasuk institusi perkawinan dengan dibuatnya Undang-undang atau peraturan lainnya, adalah merupakan kebutuhan yang tidak bisa dihindarkan dan bukan sesuatu yang salah menurut hukum Islam. Perubahan hukum semacam ini adalah sah sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

“Tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman”

Ibnu al-Qayyim menyatakan :

“Perubahan fatwa dan perbedaannya terjadi menurut perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan adat istiadat” [I’lam al-Muwaqqi’in, Juz III, hlm. 3].

Selain itu pencatatan perkawinan selain substansinya untuk mewujudkan ketertiban hukum juga mempunyai manfaat preventif, seperti supaya tidak terjadi penyimpangan rukun dan syarat perkawinan, baik menurut ketentuan agama maupun peraturan perundang-undangan. Tidak terjadi perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang antara keduanya dilarang melakukan akad nikah. Menghindarkan terjadinya pemalsuan identitas para pihak yang akan kawin, seperti laki-laki yang mengaku jejaka tetapi sebenarnya dia mempunyai isteri dan anak. Tindakan preventif ini dalam peraturan perundangan direalisasikan dalam bentuk penelitian persyaratan perkawinan oleh Pegawai Pencatat, seperti yang diatur dalam Pasal 6 PP Nomor 9 Tahun 1975.

Keharusan mencatatkan perkawinan dan pembuatan akta perkawinan, dalam hukum Islam, diqiyaskan kepada pencatatan dalam peroalan mudayanah yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya, seperti disebutkan dalam firman Allah surat al-Baqarah ayat 282:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya ...”

Akad nikah bukanlah muamalah biasa akan tetapi perjanjian yang sangat kuat, seperti disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 21:

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”

Apabila akad hutang piutang atau hubungan kerja yang lain harus dicatatkan, mestinya akad nikah yang begitu luhur, agung, dan sakral lebih utama lagi untuk dicatatkan.

Dengan demikian mencatatkan perkawinan mengandung manfaat atau kemaslahatan, kebaikan yang besar dalam kehidupan masyarakat. Sebaliknya apabila perkawinan tidak diatur secara jelas melalui peraturan perundangan dan tidak dicatatkan akan digunakan oleh pihak-pihak yang melakukan perkawinan hanya untuk kepentingan pribadi dan merugikan pihak lain terutama isteri dan anak-anak. Penetapan hukum atas dasar kemaslahatan merupakan salah satu prinsip dalam penetapan hukum Islam, sebagaimana disebutkan dalam qaidah:

“Suatu tindakan pemerintah berintikan terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya.”

Atas dasar pertimbangan di atas, maka bagi kita wajib hukumnya mencatatkan perkawinan yang dilakukannya.dan kita wajib mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah. (*/imm)

*) Penulis: Kepala Panitera Pengadilan Agama Kelas 1A  Bojonegoro.

Ilustrasi: Pernikahan (Foto: pixabay)

Berita Terkait

Videotorial

Kalender Event Bojonegoro 2020

Videotorial

Kalender Event Bojonegoro 2020

Kalender Event Bojonegoro 2020 Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, pada Jumat (31/01/2020) malam, bertempat di Taman Lokomotif, melaunching Kalender Event Bojonegoro 2020, ...

Berita Video

Ini Kata Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, di Momen Peringatan Hari Ibu 2019

Ini Kata Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, di Momen Peringatan Hari Ibu 2019

Bojonegoro - Nyai Dr HC Hj Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Istri Presiden RI ke-4, Almarhum KH Abdurrahman Wahid dan Gubernur ...

Teras

Hari Batik Nasional, Sudahkah Anda Menggunakan Batik?

Hari Batik Nasional, Sudahkah Anda Menggunakan Batik?

HARI INI, 2 Oktober 2019, Indonesia memperingati Hari Batik Nasional. Peringatan Hari Batik Nasional ini terjadi ketika pada 2 Oktober ...

Opini

Stunting, Masalah Gizi di Era Milenial

Opini

Stunting, Masalah Gizi di Era Milenial

DALAM 10 tahun terakhir, kita ramai mendapat peristilahan baru pada masalah gizi, yaitu istilah stunting, yang seolah-olah istilah baru di ...

Quote

Pendekatan

Quote

Pendekatan

Seorang kepala sekolah selalu datang 30 menit sebelum jadwal pelajaran dimulai atau pintu gerbang ditutup untuk memberi salam, berjabat tangan ...

Sosok

13 Tahun Tak ada Kabar, Sri Naning Wahyu Kurniawati, TKI Asal Blora Ini Akhirnya Pulang

Sosok

13 Tahun Tak ada Kabar, Sri Naning Wahyu Kurniawati, TKI Asal Blora Ini Akhirnya Pulang

Blora - Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker) Kabupaten Blora, pada Jumat (17/01/2020), menerima kepulangan Sri Naning Wahyu Kurniawati (26) ...

Eksis

Komunitas Otomotif di Bojonegoro Gelar Bakti Sosial pada Warga Terdampak Bencana di Sekar

Komunitas Otomotif di Bojonegoro Gelar Bakti Sosial pada Warga Terdampak Bencana di Sekar

Bojonegoro - Komunitas otomotif yang tergabung dalam Suzuki Jimny Katana Indonesia (SKIN) Chapter Bojonegoro dan Indonesia Off-Road Federation (IOF) Pengcab ...

Infotorial

Zumba Party, Dalam Rangka HUT Aston dan Fave Hotel Bojonegoro Berlangsung Meriah

Zumba Party, Dalam Rangka HUT Aston dan Fave Hotel Bojonegoro Berlangsung Meriah

Bojonegoro - Zumba Party, sebagai rangkaian Road to Anniversary Aston Bojonegoro City Hotel and Fave Hotel Sudirman Bojonegoro, dalam rangka ...

Berita Foto

Serba-Serbi Pilkades Serentak 2020 di Kabupaten Bojonegoro

Berita Foto

Serba-Serbi Pilkades Serentak 2020 di Kabupaten Bojonegoro

Bojonegoro - Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak di Kabupaten Bojonegoro, pada Rabu (19/02/2020) hari ini, digelar di 233 desa di ...

Feature

Tradisi Nyadran di Desa Napis Tambakrejo Bojonegoro, Kearifan Lokal yang Masih Dilestarikan

Tradisi Nyadran di Desa Napis Tambakrejo Bojonegoro, Kearifan Lokal yang Masih Dilestarikan

Bojonegoro - Sebagian masyarakat Desa Napis Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro pada Jumat (07/02/2020) pagi, menggelar tradisi Nyadran atau Manganan, dengan ...

Religi

Sinta Nuriyah dan Khofifah, Hadiri Pengajian Akbar di Ponpes Modern Al Fatimah Bojonegoro

Sinta Nuriyah dan Khofifah, Hadiri Pengajian Akbar di Ponpes Modern Al Fatimah Bojonegoro

Bojonegoro - Nyai Dr HC Hj Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Istri Presiden RI ke-4, Almarhum KH Abdurrahman Wahid; Gubernur Jawa ...

Pelesir

'Full Moon Golden Festival' Negeri Atas Angin Bojonegoro, Berlangsung Meriah

Wisata

'Full Moon Golden Festival' Negeri Atas Angin Bojonegoro, Berlangsung Meriah

Bojonegoro - Bupati Bojonegoro, Dr Hj Anna Muawanah benar-benar ingin memajukan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Bojonegoro, salah satunya ...

Hiburan

Kapolres Bojonegoro Ajak Pelajar, Netizen dan Awak Media, Nonton Bareng Film Sang Prawira

Kapolres Bojonegoro Ajak Pelajar, Netizen dan Awak Media, Nonton Bareng Film Sang Prawira

Bojonegoro - Kapolres Bojonegoro, AKBP M Budi Hendrawan SIK MH, pada Rabu (04/12/2019) malam, mengajak sejumlah pelajar, netizen dan awak ...

Statistik

Hari ini

16.533 kunjungan

37.114 halaman dibuka

608 pengunjung online

Bulan ini

210.817 kunjungan

319.026 halaman dibuka

Tahun ini

475.383 kunjungan

683.498 halaman dibuka

Ranking Alexa 

Global: 578.502

Indonesia: 9.789

Ranking SimilarWeb 

Site Overview

Traffic Overview

Online sejak 1 Agustus 2015

1582186908.6873 at start, 1582186908.9065 at end, 0.21921396255493 sec elapsed