News Ticker
  • Wisata di Tuban Perlu Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas
  • Sri Astini Manfaatkan Limbah Sedotan Jadi Tikar Cantik
  • Muspika Gayam Hadiri Peletakan Batu Pertama Pembangunan Aula Belajar Desa Beged
  • Polres Tuban Kembali Ringkus Dua Orang Produsen Miras
  • Mempersiapkan
  • Pemkab Bojonegoro Beri Santunan Kematian bagi Warga Miskin
  • Pemkab Bojonegoro Luncurkan Kartu Pedagang Produktif
  • Hindari Tabrakan, Truk di Margomulyo Bojonegoro Terguling ke Tebing Jalan
  • Diduga Serangan Jantung, Petani di Kanor Bojonegoro Meninggal di Sawah
  • Ketua KONI Bojonegoro yang Dilengserkan, Lukman Wafi, Akan Menghadap Bupati
  • Mosi Tidak Percaya, Ketua KONI Bojonegoro Dilengserkan
  • Urai Sampah, DLH Blora Gunakan Lalat Tentara Hitam
  • Problem Base Solution: Mengubah Masalah Rakyat Sebagai Masalah Pemerintah
  • Pemkab Blora Serahkan Hibah Bongkaran Bangunan Pasar
  • Kedekatan
  • Akibat Angin Kencang, Sejumlah Pohon di Padangan Bojonegoro Roboh
  • Menghadirkan
  • Bawaslu Undang Anam Warsito, Terkait Dugaan Pelanggaran Pemilu oleh Bupati Bojonegoro
  • Kasus Demam Berdarah di Tuban Meningkat
  • Motor Tabrak Sepeda di Dander Bojonegoro, 2 Orang Luka-Luka
  • Tabrakan Motor di Ngasem Bojonegoro, Seorang Kakek Patah Tulang Kaki
  • Bupati Bojonegoro Serahkan Sertifikat PTSL di Desa Jumput Sukosewu
  • Polisi Bojonegoro Gandeng Komunitas Offroad, Cek TPS Daerah Terpencil
  • Warga Lamongan, Tewas Tertabrak Kereta Api di Baureno Bojonegoro
  • Tabrak Lari di Padangan Bojonegoro, Seorang Pemotor Tewas di TKP

Hukum Nikah Sirri

*Oleh Drs H Sholikin Jamik SH MHes.

Istilah nikah sirri atau nikah yang dirahasiakan memang dikenal di kalangan para ulama, paling tidak sejak masa imam Malik bin Anas. Hanya saja nikah sirri yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah sirri pada masa sekarang. Pada masa dahulu yang dimaksud dengan nikah sirri yaitu pernikahan yang memenuhi unsur-unsur atau rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut syari'at, yaitu adanya mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, adanya ijab qabul yang dilakukan oleh wali dengan mempelai laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi, hanya saja si saksi diminta untuk merahasiakan atau tidak memberitahukan  terjadinya pernikahan tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada i'lanun-nikah dalam bentuk walimatul-'ursy atau dalam bentuk yang lain.

Yang dipersoalkan adalah apakah pernikahan yang dirahasiakan, tidak diketahui oleh orang lain sah atau tidak, karena nikahnya itu sendiri sudah memenuhi unsur-unsur dan syarat-syaratnya.

Adapun nikah sirri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini ialah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam, sehingga dengan sendirinya tidak mempunyai Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perkawinan yang demikian di kalangan masyarakat selain dikenal dengan istilah nikah sirri, dikenal juga dengan sebutan perkawinan di bawah tangan.

Nikah sirri yang dikenal masyarakat seperti disebutkan di atas muncul setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan selain harus dilakukan menurut ketentuan agama juga harus dicatatkan.

Dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan:

(1).   Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing  agama dan kepercayaannya itu.

(2).    Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan dari pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 selanjutnya  diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal-pasal yang berkaitan dengan tatacara perkawinan dan pencatatannya,  antara lain Pasal 10, 11, 12, dan 13.

Pasal 10 PP No. 9 Tahun1975 mengatur tatacara perkawinan. Dalam ayat (2) disebutkan: "Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya". Dalam ayat (3) disebutkan: "Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi".

Tentang pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 11:

(1).     Sesaat setelah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.

(2)    Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.

(3).  Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

Dalam Pasal 12 diatur hal-hal apa saja yang dimuat dalam akta perkawinan, dan dalam Pasal 13 diatur lebih lanjut tentang akta perkawinan dan kutipannya, yaitu:

(1).   Akta perkawinan dibuat dalam rangkap 2 (dua), helai pertama disimpan oleh Pegawai Pencatat, helai kedua disimpan pada Panitera Pengadilan dalam  wilayah Kantor pencatatan Perkawinan itu berada

(2).    Kepada suami dan isteri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan.

Dari ketentuan perundang-undangan di atas dapat diketahui bahwa peraturan perundang-undangan sama sekali tidak mengatur materi perkawinan, bahkan ditandaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan m

um masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Peraturan perundangan hanya mengatur perkawinan dari formalitasnya, yaitu perkawinan sebagai sebuah peristiwa hukum yang harus dilaksanakan menurut peraturan agar terjadi ketertiban dan kepastian hukumnya.

Berkaitan dengan pencatatan perkawinan, pada awalnya hukum Islam tidak secara konkret mengaturnya. Pada masa Rasulullah saw maupun sahabat belum dikenal adanya pencatatan perkawinan. Waktu itu perkawinan sah apabila telah memenuhi unsur-unsur dan syarat-syaratnya. Untuk diketahui warga masyarakat, pernikahan yang telah dilakukan hendaknya di'ilankan, diumumkan kepada khalayak luas, antara lain melalui media walimatul-'ursy. Nabi saw bersabda:

“Umumkanlah pernikahan dan pukullah rebana” [HR. Ibnu Majah dari 'Aisyah].

“Adakanlah walimah (perhelatan) meskipun hanya dengan memotong seekor kambing” [HR. al-Bukhari dari 'Abdurrahman bin 'Auf].

Apabila terjadi perselisihan atau pengingkaran telah terjadinya perkawinan, pembuktiannya cukup dengan alat bukti persaksian.

Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya karena perubahan dan tuntutan zaman dan dengan pertimbangan kemaslahatan, di beberapa negara muslim, termasuk di Indonesia, telah dibuat aturan yang mengatur perkawinan dan pencatatannya. Hal ini dilakukan untuk ketertiban pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat, adanya kepastian hukum, dan untuk melindungi pihak-pihak yang melakukan perkawinan itu sendiri serta akibat dari terjadinya perkawinan, seperti nafkah isteri, hubungan orang tua dengan anak, kewarisan, dan lain-lain.

Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, apabila terjadi perselisihan di antara sumai isteri, atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh haknya masing-masing, karena dengan akta nikah suami isteri memiliki bukti otentik atas perkawinan yang terjadi antara mereka.

Perubahan terhadap sesuatu termasuk institusi perkawinan dengan dibuatnya Undang-undang atau peraturan lainnya, adalah merupakan kebutuhan yang tidak bisa dihindarkan dan bukan sesuatu yang salah menurut hukum Islam. Perubahan hukum semacam ini adalah sah sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

“Tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman”

Ibnu al-Qayyim menyatakan :

“Perubahan fatwa dan perbedaannya terjadi menurut perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan adat istiadat” [I’lam al-Muwaqqi’in, Juz III, hlm. 3].

Selain itu pencatatan perkawinan selain substansinya untuk mewujudkan ketertiban hukum juga mempunyai manfaat preventif, seperti supaya tidak terjadi penyimpangan rukun dan syarat perkawinan, baik menurut ketentuan agama maupun peraturan perundang-undangan. Tidak terjadi perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang antara keduanya dilarang melakukan akad nikah. Menghindarkan terjadinya pemalsuan identitas para pihak yang akan kawin, seperti laki-laki yang mengaku jejaka tetapi sebenarnya dia mempunyai isteri dan anak. Tindakan preventif ini dalam peraturan perundangan direalisasikan dalam bentuk penelitian persyaratan perkawinan oleh Pegawai Pencatat, seperti yang diatur dalam Pasal 6 PP Nomor 9 Tahun 1975.

Keharusan mencatatkan perkawinan dan pembuatan akta perkawinan, dalam hukum Islam, diqiyaskan kepada pencatatan dalam peroalan mudayanah yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya, seperti disebutkan dalam firman Allah surat al-Baqarah ayat 282:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya ...”

Akad nikah bukanlah muamalah biasa akan tetapi perjanjian yang sangat kuat, seperti disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 21:

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”

Apabila akad hutang piutang atau hubungan kerja yang lain harus dicatatkan, mestinya akad nikah yang begitu luhur, agung, dan sakral lebih utama lagi untuk dicatatkan.

Dengan demikian mencatatkan perkawinan mengandung manfaat atau kemaslahatan, kebaikan yang besar dalam kehidupan masyarakat. Sebaliknya apabila perkawinan tidak diatur secara jelas melalui peraturan perundangan dan tidak dicatatkan akan digunakan oleh pihak-pihak yang melakukan perkawinan hanya untuk kepentingan pribadi dan merugikan pihak lain terutama isteri dan anak-anak. Penetapan hukum atas dasar kemaslahatan merupakan salah satu prinsip dalam penetapan hukum Islam, sebagaimana disebutkan dalam qaidah:

“Suatu tindakan pemerintah berintikan terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya.”

Atas dasar pertimbangan di atas, maka bagi kita wajib hukumnya mencatatkan perkawinan yang dilakukannya.dan kita wajib mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah. (*/imm)

*) Penulis: Kepala Panitera Pengadilan Agama Kelas 1A  Bojonegoro.

Ilustrasi: Pernikahan (Foto: pixabay)

Berita Terkait

Videotorial

Festival Banyu Urip 2018, Destinasi Wisata Hiburan di Bojonegoro

Festival Banyu Urip 2018, Destinasi Wisata Hiburan di Bojonegoro

Oleh Imam Nurcahyo Bojonegoro - Ribuan warga memadati jalan-jalan, warung-warung dan lapangan sepakbola Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro saat digelar perhelatan ...

Teras

Gantung Diri, Tanggung Jawab Siapa?

Gantung Diri, Tanggung Jawab Siapa?

Kejadian bunuh diri atau gantung diri di wilayah Kabupaten Bojonegoro selama tahun 2018, menunjukkan angka yang relatif cukup tinggi. Lantas ...

Opini

Problem Base Solution: Mengubah Masalah Rakyat Sebagai Masalah Pemerintah

Problem Base Solution: Mengubah Masalah Rakyat Sebagai Masalah Pemerintah

Jumlah lembaga, aparatur dan anggaran masing lembaga boleh dibilang cukup untuk menjalankan misi pemerintahan efektif. Sudah umum didengar keluhan adanya ...

Quote

Mempersiapkan

Mempersiapkan

Dalam menapaki perjalanan hidup dan banyaknya aktivitas, alangkah baik bila diawali dengan kemampuan, pemahamam lebih dan mempersiapkan diri dengan matang, ...

Sosok

Sari Koeswoyo, Antara Seorang Ibu dan Pelaku Seni

Sosok

Sari Koeswoyo, Antara Seorang Ibu dan Pelaku Seni

Oleh Muliyanto Tanggal 22 Desember, diperingati sebagai Hari Ibu. Hari di mana perempuan-perempuan Indonesia menyelenggarakan Kongres Perempuan Pertama pada 22 ...

Eksis

Sepasang Kakak-Adik di Blora Ciptakan Lampu Emergency Hemat Listrik

Sepasang Kakak-Adik di Blora Ciptakan Lampu Emergency Hemat Listrik

Oleh Priyo Spd Blora- Sering terjadinya listrik padam di wilayah Blora, membuat sepasang kakak-adik, warga Kelurahan Jetis Kecamatan Blora, menciptakan ...

Religi

Hukum Nikah Sirri

Hukum Nikah Sirri

*Oleh Drs H Sholikin Jamik SH MHes. Istilah nikah sirri atau nikah yang dirahasiakan memang dikenal di kalangan para ulama, ...

Infotorial

Ibu Inspiratif, Mengubah “Limbah” Menjadi Berkah

Ibu Inspiratif, Mengubah “Limbah” Menjadi Berkah

Oleh Imam Nurcahyo Ngaisah namanya. Perempuan kelahiran 44 tahun lalu ini ibu rumah tangga biasa, layaknya perempuan desa di sekitarnya. ...

Berita Foto

Festival Perahu Hias, Bengawan Solo Bojonegoro

Festival Perahu Hias, Bengawan Solo Bojonegoro

Festival Perahu Hias merupakan rangkaian dari Festival Bengawan Bojonegoro 2018, digelar Minggu, 30 Desember 2018. Festival Bengawan Bojonegoro 2018, digelar ...

Feature

Miniatur Motor Berbahan Limbah Bambu

Miniatur Motor Berbahan Limbah Bambu

Oleh Priyo SPd Blora - Banyaknya pohon bambu yang tumbuh di wilayah Desa Sumurboto Kecamatan Jepon Kabupaten Blora, membuat warga ...

Resensi

Alice in Cheongdam Dong 2

Alice in Cheongdam Dong 2

Oleh Delfariza Amaliya Penulis : Ahn Jae Kyung Penerjemah : Dwita Rizki Nientyas Tahun : 2014 Penerbit : Qanita, PT ...

Pelesir

Waduk Selo Parang di Blora Pikat Pengunjung Wisata

Waduk Selo Parang di Blora Pikat Pengunjung Wisata

Blora- Masyarakat Desa Tempel Lemahbang, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Jawa Tengah memanfaatkan kawasan waduk Selo Parang menjadi tempat wisata baru ...

Hiburan

Barista Asal Mojokerto Juarai Latte Art Battle di Bojonegoro

Barista Asal Mojokerto Juarai Latte Art Battle di Bojonegoro

Oleh Imam Nurcahyo Bojonegoro - Dalam partai final Latte Art Battle di KDS Toserba Bojonegoro yang digelar pada Sabtu (01/12/2018) ...

Statistik

Hari ini

3.869 kunjungan

6.328 halaman dibuka

120 pengunjung online

Bulan ini

77.007 kunjungan

132.981 halaman dibuka

Tahun ini

77.007 kunjungan

132.981 halaman dibuka

Ranking Alexa 

Global: 745.953

Indonesia: 11.435

Ranking SimilarWeb 

Site Overview

Traffic Overview

Online sejak 1 Agustus 2015