News Ticker
  • Tabrakan Motor di Ngraho Bojonegoro, Seorang Pengendara dan Seorang Pembonceng Luka-Luka
  • Tiga Unit Bangunan Warung di Jalan Hayam Wuruk Bojonegoro Ludes Terbakar
  • Berikut Ini Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro Terpilih dalam Pemilu 2019
  • KPU Bojonegoro Gelar Rapat Pleno Penetapan Perolehan Kursi dan Anggota DPRD, Pemilu 2019
  • Ratusan Jamaah Calon Haji Asal Blora, Berangkat Menuju Asrama Haji Donohudan
  • Kartu Petani Mandiri, Solusi Bagi Para Petani Bojonegoro, Hadapi Gagal Panen
  • Polisi Beri Pengamanan Maksimal, Laga Uji Coba Persibo Bojonegoro Vs Arema Malang United
  • Pertandingan Uji Coba, Persibo Bojonegoro Taklukkan Arema Malang United 4-1
  • Diduga Serangan Jantung, Warga Dander Bojonegoro Meninggal Dunia Saat Cari Damen
  • Tabrakan Motor di Balen Bojonegoro, Kedua Pengendara Luka-Luka
  • Kecelakaan di Baureno Bojonegoro, Seorang Pemotor Meninggal Dunia
  • Bupati Bojonegoro Lantik Kepala Bakorwil, Jadi Pejabat Sekda
  • Pengurus AMSI Terima Kunjungan 12 Perwira Sespimti Polri
  • Penetapan Perolehan Kursi dan Anggota DPRD Bojonegoro Dilaksanakan 22 Juli 2019
  • Polisi di Bojonegoro Bagi-Bagi Nasi Bungkus pada Abang Becak
  • Fenomena Hijrah Kaum Milenial, Gelombang Hijrah dan Respon Masyarakat
  • BNN dan Biro Hukum Pemprov Jatim, Gelar Sosialisasi Hukum di Desa Campurejo Bojonegoro
  • Pemkab Bojonegoro Gelar Pembinaan Kepala Desa, Sinkronisasi Program Pemkab dengan Pemdes
  • Lagi Kebakaran Terjadi di Bojonegoro, Kandang Milik Warga Kepohbaru Ludes Terbakar
  • Kekeringan Landa Bojonegoro, Ribuah Hektar Padi Gagal Panen
  • Lomba Panjat Pinang, TNI-Polri dan Masyarakat, Meriahkan Hari Bhayangkara ke-73
  • Kirab Ancak dan Kroyokan Meriahkan Tradisi Sedekah Bumi Desa Bogorejo Blora
  • Kegiatan di Lahan Jalur Pipa Minyak Banyu Urip, Harus Dapat Izin EMCL
  • EMCL Sosialisasi Keselamatan Jalur Pipa Minyak pada 17 Desa di Bojonegoro
  • Kendi Blora dan Poci Barongan Terpilih Sebagai Juara Lomba Desain Peralatan Minum

Hukum Nikah Sirri

*Oleh Drs H Sholikin Jamik SH MHes.

Istilah nikah sirri atau nikah yang dirahasiakan memang dikenal di kalangan para ulama, paling tidak sejak masa imam Malik bin Anas. Hanya saja nikah sirri yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah sirri pada masa sekarang. Pada masa dahulu yang dimaksud dengan nikah sirri yaitu pernikahan yang memenuhi unsur-unsur atau rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut syari'at, yaitu adanya mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, adanya ijab qabul yang dilakukan oleh wali dengan mempelai laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi, hanya saja si saksi diminta untuk merahasiakan atau tidak memberitahukan  terjadinya pernikahan tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada i'lanun-nikah dalam bentuk walimatul-'ursy atau dalam bentuk yang lain.

Yang dipersoalkan adalah apakah pernikahan yang dirahasiakan, tidak diketahui oleh orang lain sah atau tidak, karena nikahnya itu sendiri sudah memenuhi unsur-unsur dan syarat-syaratnya.

Adapun nikah sirri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini ialah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam, sehingga dengan sendirinya tidak mempunyai Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perkawinan yang demikian di kalangan masyarakat selain dikenal dengan istilah nikah sirri, dikenal juga dengan sebutan perkawinan di bawah tangan.

Nikah sirri yang dikenal masyarakat seperti disebutkan di atas muncul setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan selain harus dilakukan menurut ketentuan agama juga harus dicatatkan.

Dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan:

(1).   Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing  agama dan kepercayaannya itu.

(2).    Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan dari pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 selanjutnya  diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal-pasal yang berkaitan dengan tatacara perkawinan dan pencatatannya,  antara lain Pasal 10, 11, 12, dan 13.

Pasal 10 PP No. 9 Tahun1975 mengatur tatacara perkawinan. Dalam ayat (2) disebutkan: "Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya". Dalam ayat (3) disebutkan: "Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi".

Tentang pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 11:

(1).     Sesaat setelah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.

(2)    Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.

(3).  Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

Dalam Pasal 12 diatur hal-hal apa saja yang dimuat dalam akta perkawinan, dan dalam Pasal 13 diatur lebih lanjut tentang akta perkawinan dan kutipannya, yaitu:

(1).   Akta perkawinan dibuat dalam rangkap 2 (dua), helai pertama disimpan oleh Pegawai Pencatat, helai kedua disimpan pada Panitera Pengadilan dalam  wilayah Kantor pencatatan Perkawinan itu berada

(2).    Kepada suami dan isteri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan.

Dari ketentuan perundang-undangan di atas dapat diketahui bahwa peraturan perundang-undangan sama sekali tidak mengatur materi perkawinan, bahkan ditandaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan m

um masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Peraturan perundangan hanya mengatur perkawinan dari formalitasnya, yaitu perkawinan sebagai sebuah peristiwa hukum yang harus dilaksanakan menurut peraturan agar terjadi ketertiban dan kepastian hukumnya.

Berkaitan dengan pencatatan perkawinan, pada awalnya hukum Islam tidak secara konkret mengaturnya. Pada masa Rasulullah saw maupun sahabat belum dikenal adanya pencatatan perkawinan. Waktu itu perkawinan sah apabila telah memenuhi unsur-unsur dan syarat-syaratnya. Untuk diketahui warga masyarakat, pernikahan yang telah dilakukan hendaknya di'ilankan, diumumkan kepada khalayak luas, antara lain melalui media walimatul-'ursy. Nabi saw bersabda:

“Umumkanlah pernikahan dan pukullah rebana” [HR. Ibnu Majah dari 'Aisyah].

“Adakanlah walimah (perhelatan) meskipun hanya dengan memotong seekor kambing” [HR. al-Bukhari dari 'Abdurrahman bin 'Auf].

Apabila terjadi perselisihan atau pengingkaran telah terjadinya perkawinan, pembuktiannya cukup dengan alat bukti persaksian.

Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya karena perubahan dan tuntutan zaman dan dengan pertimbangan kemaslahatan, di beberapa negara muslim, termasuk di Indonesia, telah dibuat aturan yang mengatur perkawinan dan pencatatannya. Hal ini dilakukan untuk ketertiban pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat, adanya kepastian hukum, dan untuk melindungi pihak-pihak yang melakukan perkawinan itu sendiri serta akibat dari terjadinya perkawinan, seperti nafkah isteri, hubungan orang tua dengan anak, kewarisan, dan lain-lain.

Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, apabila terjadi perselisihan di antara sumai isteri, atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh haknya masing-masing, karena dengan akta nikah suami isteri memiliki bukti otentik atas perkawinan yang terjadi antara mereka.

Perubahan terhadap sesuatu termasuk institusi perkawinan dengan dibuatnya Undang-undang atau peraturan lainnya, adalah merupakan kebutuhan yang tidak bisa dihindarkan dan bukan sesuatu yang salah menurut hukum Islam. Perubahan hukum semacam ini adalah sah sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

“Tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman”

Ibnu al-Qayyim menyatakan :

“Perubahan fatwa dan perbedaannya terjadi menurut perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan adat istiadat” [I’lam al-Muwaqqi’in, Juz III, hlm. 3].

Selain itu pencatatan perkawinan selain substansinya untuk mewujudkan ketertiban hukum juga mempunyai manfaat preventif, seperti supaya tidak terjadi penyimpangan rukun dan syarat perkawinan, baik menurut ketentuan agama maupun peraturan perundang-undangan. Tidak terjadi perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang antara keduanya dilarang melakukan akad nikah. Menghindarkan terjadinya pemalsuan identitas para pihak yang akan kawin, seperti laki-laki yang mengaku jejaka tetapi sebenarnya dia mempunyai isteri dan anak. Tindakan preventif ini dalam peraturan perundangan direalisasikan dalam bentuk penelitian persyaratan perkawinan oleh Pegawai Pencatat, seperti yang diatur dalam Pasal 6 PP Nomor 9 Tahun 1975.

Keharusan mencatatkan perkawinan dan pembuatan akta perkawinan, dalam hukum Islam, diqiyaskan kepada pencatatan dalam peroalan mudayanah yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya, seperti disebutkan dalam firman Allah surat al-Baqarah ayat 282:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya ...”

Akad nikah bukanlah muamalah biasa akan tetapi perjanjian yang sangat kuat, seperti disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 21:

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”

Apabila akad hutang piutang atau hubungan kerja yang lain harus dicatatkan, mestinya akad nikah yang begitu luhur, agung, dan sakral lebih utama lagi untuk dicatatkan.

Dengan demikian mencatatkan perkawinan mengandung manfaat atau kemaslahatan, kebaikan yang besar dalam kehidupan masyarakat. Sebaliknya apabila perkawinan tidak diatur secara jelas melalui peraturan perundangan dan tidak dicatatkan akan digunakan oleh pihak-pihak yang melakukan perkawinan hanya untuk kepentingan pribadi dan merugikan pihak lain terutama isteri dan anak-anak. Penetapan hukum atas dasar kemaslahatan merupakan salah satu prinsip dalam penetapan hukum Islam, sebagaimana disebutkan dalam qaidah:

“Suatu tindakan pemerintah berintikan terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya.”

Atas dasar pertimbangan di atas, maka bagi kita wajib hukumnya mencatatkan perkawinan yang dilakukannya.dan kita wajib mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah. (*/imm)

*) Penulis: Kepala Panitera Pengadilan Agama Kelas 1A  Bojonegoro.

Ilustrasi: Pernikahan (Foto: pixabay)

Berita Terkait

Videotorial

Wakil Bupati Bojonegoro Sampaikan Ucapan Selamat Idulfitri 1440 H

Wakil Bupati Bojonegoro Sampaikan Ucapan Selamat Idulfitri 1440 H

Wakil Bupati Bojonegoro, Drs Budi Irawanto MPd, sampaikan ucapan Selamat Idulfitri 1440 Hijriyah. Taqabbalallahu minna waminkum, taqabbal minna ya karim, ...

Berita Video

Kebakaran Hanguskan Rumah Warga Gayam Bojonegoro

Berita Video

Kebakaran Hanguskan Rumah Warga Gayam Bojonegoro

Kebakaran tersebut menghanguskan rumah yang sekaligus dipergunakan sebagai tempat penggilingan padi, milik Moh Uzaini (58), warga Desa Gayam RT 004 ...

Teras

Hukum Mengapung di Atas Samudera Etika

Hukum Mengapung di Atas Samudera Etika

*Oleh Muhammad Roqib Akhir-akhir ini Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi , memberi perhatian lebih pada pentingnya etika ...

Opini

Fenomena Hijrah Kaum Milenial, Gelombang Hijrah dan Respon Masyarakat

Fenomena Hijrah Kaum Milenial, Gelombang Hijrah dan Respon Masyarakat

Di tengah situasi tahun politik yang panas akhir-akhir ini, muncul fenomena arus hijrah yang luar biasa dari kalangan generasi milenial. ...

Quote

Perbedaan Gugatan Cerai dan Permohonan Cerai Talak

Perbedaan Gugatan Cerai dan Permohonan Cerai Talak

Ketika memberi sosialisasi Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun ...

Sosok

Mochlasin Afan, Caleg DPRD Bojonegoro Partai Demokrat, Peraih Suara Terbanyak Pemilu 2019

Serba-Serbi Pemilu 2019

Mochlasin Afan, Caleg DPRD Bojonegoro Partai Demokrat, Peraih Suara Terbanyak Pemilu 2019

Bojonegoro - Proses rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2019 telah usai dilaksananan dan perolehan suara partai politik peserta Pemilu 2019 tingkat ...

Eksis

Talenta Kartika Putri, Pelajar SD Asal Blora Peraih Juara 3 Lomba Sempoa Tingkat Nasional

Talenta Kartika Putri, Pelajar SD Asal Blora Peraih Juara 3 Lomba Sempoa Tingkat Nasional

Blora - Prestasi membanggakan datang dari putra daerah Kabupaten Blora. Dia adalah Talenta Kartika Putri (11), siswi SDN Kunden 1 ...

Infotorial

Ikuti Giveaway HUT Bhayangkara ke-73 Polres Bojonegoro

Ikuti Giveaway HUT Bhayangkara ke-73 Polres Bojonegoro

Bojonegoro - Dalam rangka memperingati HUT Bhayangkara ke-73, Polres Bojonegoro menggelar kuis menarik melalui media sosial (facebook), yang diberi nama ...

Berita Foto

Foto-Foto Pertandingan Bola Voli Indoor Porprov Hari Kedua di GOR Dabonsia Bojonegoro

Porprov Jatim 2019

Foto-Foto Pertandingan Bola Voli Indoor Porprov Hari Kedua di GOR Dabonsia Bojonegoro

Bojonegoro - Pertandingan cabang olahraga Bola Voli Indoor, Pekan Olahraga Pelajar Provinsi (Porprov) Jawa Timur (Jatim) VI tahun 2019, hari ...

Feature

Sekjen Kemendes PDTT Dukung Pengembangan Wisata Heritage Loco Tour Cepu Blora

Sekjen Kemendes PDTT Dukung Pengembangan Wisata Heritage Loco Tour Cepu Blora

Blora - Wisata Heritage Loco Tour yang ada di kawasan KPH Cepu Kabupaten Blora Jawa Tengah, sebenarnya sangat menjanjikan untuk ...

Religi

Tuntunan Pelaksanaan dan Tata Cara Salat Idulfitri

Tuntunan Pelaksanaan dan Tata Cara Salat Idulfitri

Waktu dan Tempat Salat Id. Salat Idulfitri dikerjakan setelah matahari terbit dan berketinggian dua kali panjangnya penggalah (kurang lebih 6 ...

Pelesir

Air Terjun 'Niagara Mini' Kracakaan di Ngloram Blora, Mulai Ramai Didatangi Pengunjung

Air Terjun 'Niagara Mini' Kracakaan di Ngloram Blora, Mulai Ramai Didatangi Pengunjung

Blora - Datangnya musim kemarau membawa keberuntungan sendiri bagi warga di sekitar aliran Sungai Bengawan Solo, khususnya warga yang tinggal ...

Hiburan

Marching Band Taruna Satlak Hiu Latsitardanus ke-39, Pukau Warga Kota Bojonegoro

Marching Band Taruna Satlak Hiu Latsitardanus ke-39, Pukau Warga Kota Bojonegoro

Bojonegoro - Marching Band gabungan Taruna Akademi TNI, Akpol dan Praja IPDN, yang tergabung dalam Satlak Hiu Latihan Integrasi Taruna ...

Statistik

Hari ini

3.664 kunjungan

5.234 halaman dibuka

106 pengunjung online

Bulan ini

81.811 kunjungan

123.356 halaman dibuka

Tahun ini

1.158.960 kunjungan

1.862.721 halaman dibuka

Ranking Alexa 

Global: 668.531

Indonesia: 9.905

Ranking SimilarWeb 

Site Overview

Traffic Overview

Online sejak 1 Agustus 2015