News Ticker
  • Bupati Bojonegoro dan Bupati Blora Tinjau Lokasi Pembangunan Jembatan Penghubung
  • Pelajar di Bojonegoro Ikuti Edukasi Tosan Aji pada Gelaran Festival Pusaka Nusantara 2018
  • Usia Hujan Deras Disertai Angin, Aparat dan Warga di Blora Lakukan Kerja-bakti
  • Memperingati
  • YKIB Tampilkan Program Magang di Festival Banyu Urip 2018
  • Diduga Korupsi Alokasi Dana Desa, Kades Sukosewu Bojonegoro Ditahan Polisi
  • Ditabrak Motor, Seorang Pejalan Kaki di Malo Bojonegoro Luka Berat
  • Hujan Deras Disertai Angin dan Petir Landa Sejumlah Wilayah di Blora
  • Festival Pusaka Nusantara 2018 Digelar di Bojonegoro
  • Festival Banyu Urip Digelar Mulai Hari Ini
  • BPBD Bojonegoro Imbau Masyarakat Waspadai Potensi Banjir, Longsor, dan Angin Kencang
  • Berhasil Dorong UMKM, Pemkab Tuban Raih Penghargaan Natamukti
  • KUPP Brondong Gelar Sosialisasi Keselamatan dan Keamanan Pelayaran pada Nelayan
  • Kopi Biji Secang, Minuman Herbal Produk Pondok Pesantren
  • Kepemimpinan Perempuan Bojonegoro dalam Usaha Kecil dan Mikro
  • Job Fair Bojonegoro 2018 Diharapkan Tekan Angka Pengangguran
  • 3 Kendaraan Terlibat Kecelakaan Beruntun di Kalitidu Bojonegoro
  • Seorang Perempuan Asal Kedungadem Bojonegoro Dilaporkan Hilang
  • Ribuan Guru TPQ Tuban Geruduk Pendapa Kridho Manunggal
  • Operasi Zebra 2018 di Bojonegoro, Potensi Laka Lantas dan Pelanggaran Menurun
Hukum Nikah Sirri

Hukum Nikah Sirri

*Oleh Drs H Sholikin Jamik SH MHes.

Istilah nikah sirri atau nikah yang dirahasiakan memang dikenal di kalangan para ulama, paling tidak sejak masa imam Malik bin Anas. Hanya saja nikah sirri yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah sirri pada masa sekarang. Pada masa dahulu yang dimaksud dengan nikah sirri yaitu pernikahan yang memenuhi unsur-unsur atau rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut syari'at, yaitu adanya mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, adanya ijab qabul yang dilakukan oleh wali dengan mempelai laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi, hanya saja si saksi diminta untuk merahasiakan atau tidak memberitahukan  terjadinya pernikahan tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada i'lanun-nikah dalam bentuk walimatul-'ursy atau dalam bentuk yang lain.

Yang dipersoalkan adalah apakah pernikahan yang dirahasiakan, tidak diketahui oleh orang lain sah atau tidak, karena nikahnya itu sendiri sudah memenuhi unsur-unsur dan syarat-syaratnya.

Adapun nikah sirri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini ialah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam, sehingga dengan sendirinya tidak mempunyai Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perkawinan yang demikian di kalangan masyarakat selain dikenal dengan istilah nikah sirri, dikenal juga dengan sebutan perkawinan di bawah tangan.

Nikah sirri yang dikenal masyarakat seperti disebutkan di atas muncul setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan selain harus dilakukan menurut ketentuan agama juga harus dicatatkan.

Dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan:

(1).   Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing  agama dan kepercayaannya itu.

(2).    Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan dari pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 selanjutnya  diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal-pasal yang berkaitan dengan tatacara perkawinan dan pencatatannya,  antara lain Pasal 10, 11, 12, dan 13.

Pasal 10 PP No. 9 Tahun1975 mengatur tatacara perkawinan. Dalam ayat (2) disebutkan: "Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya". Dalam ayat (3) disebutkan: "Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi".

Tentang pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 11:

(1).     Sesaat setelah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.

(2)    Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.

(3).  Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

Dalam Pasal 12 diatur hal-hal apa saja yang dimuat dalam akta perkawinan, dan dalam Pasal 13 diatur lebih lanjut tentang akta perkawinan dan kutipannya, yaitu:

(1).   Akta perkawinan dibuat dalam rangkap 2 (dua), helai pertama disimpan oleh Pegawai Pencatat, helai kedua disimpan pada Panitera Pengadilan dalam  wilayah Kantor pencatatan Perkawinan itu berada

(2).    Kepada suami dan isteri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan.

Dari ketentuan perundang-undangan di atas dapat diketahui bahwa peraturan perundang-undangan sama sekali tidak mengatur materi perkawinan, bahkan ditandaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan m

um masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Peraturan perundangan hanya mengatur perkawinan dari formalitasnya, yaitu perkawinan sebagai sebuah peristiwa hukum yang harus dilaksanakan menurut peraturan agar terjadi ketertiban dan kepastian hukumnya.

Berkaitan dengan pencatatan perkawinan, pada awalnya hukum Islam tidak secara konkret mengaturnya. Pada masa Rasulullah saw maupun sahabat belum dikenal adanya pencatatan perkawinan. Waktu itu perkawinan sah apabila telah memenuhi unsur-unsur dan syarat-syaratnya. Untuk diketahui warga masyarakat, pernikahan yang telah dilakukan hendaknya di'ilankan, diumumkan kepada khalayak luas, antara lain melalui media walimatul-'ursy. Nabi saw bersabda:

“Umumkanlah pernikahan dan pukullah rebana” [HR. Ibnu Majah dari 'Aisyah].

“Adakanlah walimah (perhelatan) meskipun hanya dengan memotong seekor kambing” [HR. al-Bukhari dari 'Abdurrahman bin 'Auf].

Apabila terjadi perselisihan atau pengingkaran telah terjadinya perkawinan, pembuktiannya cukup dengan alat bukti persaksian.

Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya karena perubahan dan tuntutan zaman dan dengan pertimbangan kemaslahatan, di beberapa negara muslim, termasuk di Indonesia, telah dibuat aturan yang mengatur perkawinan dan pencatatannya. Hal ini dilakukan untuk ketertiban pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat, adanya kepastian hukum, dan untuk melindungi pihak-pihak yang melakukan perkawinan itu sendiri serta akibat dari terjadinya perkawinan, seperti nafkah isteri, hubungan orang tua dengan anak, kewarisan, dan lain-lain.

Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, apabila terjadi perselisihan di antara sumai isteri, atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh haknya masing-masing, karena dengan akta nikah suami isteri memiliki bukti otentik atas perkawinan yang terjadi antara mereka.

Perubahan terhadap sesuatu termasuk institusi perkawinan dengan dibuatnya Undang-undang atau peraturan lainnya, adalah merupakan kebutuhan yang tidak bisa dihindarkan dan bukan sesuatu yang salah menurut hukum Islam. Perubahan hukum semacam ini adalah sah sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

“Tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman”

Ibnu al-Qayyim menyatakan :

“Perubahan fatwa dan perbedaannya terjadi menurut perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan adat istiadat” [I’lam al-Muwaqqi’in, Juz III, hlm. 3].

Selain itu pencatatan perkawinan selain substansinya untuk mewujudkan ketertiban hukum juga mempunyai manfaat preventif, seperti supaya tidak terjadi penyimpangan rukun dan syarat perkawinan, baik menurut ketentuan agama maupun peraturan perundang-undangan. Tidak terjadi perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang antara keduanya dilarang melakukan akad nikah. Menghindarkan terjadinya pemalsuan identitas para pihak yang akan kawin, seperti laki-laki yang mengaku jejaka tetapi sebenarnya dia mempunyai isteri dan anak. Tindakan preventif ini dalam peraturan perundangan direalisasikan dalam bentuk penelitian persyaratan perkawinan oleh Pegawai Pencatat, seperti yang diatur dalam Pasal 6 PP Nomor 9 Tahun 1975.

Keharusan mencatatkan perkawinan dan pembuatan akta perkawinan, dalam hukum Islam, diqiyaskan kepada pencatatan dalam peroalan mudayanah yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya, seperti disebutkan dalam firman Allah surat al-Baqarah ayat 282:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya ...”

Akad nikah bukanlah muamalah biasa akan tetapi perjanjian yang sangat kuat, seperti disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 21:

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”

Apabila akad hutang piutang atau hubungan kerja yang lain harus dicatatkan, mestinya akad nikah yang begitu luhur, agung, dan sakral lebih utama lagi untuk dicatatkan.

Dengan demikian mencatatkan perkawinan mengandung manfaat atau kemaslahatan, kebaikan yang besar dalam kehidupan masyarakat. Sebaliknya apabila perkawinan tidak diatur secara jelas melalui peraturan perundangan dan tidak dicatatkan akan digunakan oleh pihak-pihak yang melakukan perkawinan hanya untuk kepentingan pribadi dan merugikan pihak lain terutama isteri dan anak-anak. Penetapan hukum atas dasar kemaslahatan merupakan salah satu prinsip dalam penetapan hukum Islam, sebagaimana disebutkan dalam qaidah:

“Suatu tindakan pemerintah berintikan terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya.”

Atas dasar pertimbangan di atas, maka bagi kita wajib hukumnya mencatatkan perkawinan yang dilakukannya.dan kita wajib mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah. (*/imm)

*) Penulis: Kepala Panitera Pengadilan Agama Kelas 1A  Bojonegoro.

Ilustrasi: Pernikahan (Foto: pixabay)

Berita Bojonegoro
Berita Terkait
Berita Bojonegoro
Berita Bojonegoro
Berita Bojonegoro

Teras

Kesultanan Melaka dan Konstitusi Malaysia

Kesultanan Melaka dan Konstitusi Malaysia

Oleh Muhammad Roqib Kuliah tamu bersama Dr Norazlina binti Abdul Azis dari Faculty Law UITM Malaysia di Pascasarjana Ilmu Hukum ...

Opini

Generasi Muda dalam Jeratan Kapitalisme Liberal

Opini

Generasi Muda dalam Jeratan Kapitalisme Liberal

*Oleh Rizki Amelia Kurnia Dewi SIKom PEMUDA adalah tonggak perubahan bangsa. Di pundak-pundak merekalah masa depan bangsa digantungkan. Pemuda sejatinya ...

Quote

Memperingati

Memperingati

Oleh Dr Hj Sri Minarti, M.Pd.I Memperingati dapat diartikan mengadakan suatu kegiatan untuk mengenang atau memulyakan suatu peristiwa, mencatat suatu ...

Sosok

Kopi Biji Secang, Minuman Herbal Produk Pondok Pesantren

Kopi Biji Secang, Minuman Herbal Produk Pondok Pesantren

Oleh Nova Andriyanto Bojonegoro - Kopi biji secang, adalah minuman ringan dari olahan biji secang. Leluhur dulu biasa menggunakan kayu ...

Eksis

Warga Kerek Tuban Raup Puluhan Juta Rupiah dari Budidaya Jamur Tiram

Warga Kerek Tuban Raup Puluhan Juta Rupiah dari Budidaya Jamur Tiram

Oleh Achmad Junaidi Tuban (Kerek) Salah satu warga Desa Tlogowaru Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban, Darmaun (39), sukses menjadi pembudidaya jamur ...

Religi

Hukum Nikah Sirri

Hukum Nikah Sirri

*Oleh Drs H Sholikin Jamik SH MHes. Istilah nikah sirri atau nikah yang dirahasiakan memang dikenal di kalangan para ulama, ...

Infotorial

Program Peningkatan Literasi Siswa

Program Peningkatan Literasi Siswa

Oleh Imam Nurcahyo Bojonegoro - Universitas Bojonegoro (Unigoro) bekerjasama dengan ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) gelar kegiatan Pelatihan Karya Tulis Ilmiah ...

Berita Foto

Inilah Prosesi Kegiatan Menuju Grebeg Berkah Jonegaran, HJB ke 341

Berita Foto

Inilah Prosesi Kegiatan Menuju Grebeg Berkah Jonegaran, HJB ke 341

Oleh Imam Nurcahyo Bojonegoro - Rangkaian kegiatan peringatan Hari Jadi Bojonegoro (HJB) ke 341 tahun 2018, telah dilaksanakan pada Jumat ...

Feature

Udek, Tradisi Unik Masyarakat Desa Turigede Kecamatan Kepohbaru, Bojonegoro

Udek, Tradisi Unik Masyarakat Desa Turigede Kecamatan Kepohbaru, Bojonegoro

Oleh Muliyanto Bojonegoro (Kepohbaru) - Lain ladang, lain belalang. lain lubuk, lain ikannya. barangkali ibarat pepatah itulah yang dilakukan masyarakat ...

Resensi

Alice in Cheongdam Dong 2

Alice in Cheongdam Dong 2

Oleh Delfariza Amaliya Penulis : Ahn Jae Kyung Penerjemah : Dwita Rizki Nientyas Tahun : 2014 Penerbit : Qanita, PT ...

Pelesir

Bukit Kunci di Blora, Jadi Tempat Pemburu Sunrise

Bukit Kunci di Blora, Jadi Tempat Pemburu Sunrise

Oleh Priyo Spd Blora - Panorama indah matahari pagi (sunrise) dan pemandangan Gunung Lawu di pagi hari menjadikan salah suasana ...

Statistik

Hari ini

183 kunjungan

314 halaman dibuka

10 pengunjung online

Bulan ini

63.704 kunjungan

112.752 halaman dibuka

Tahun ini

1.193.304 kunjungan

2.098.630 halaman dibuka

Ranking Alexa 

Global: 640.776

Indonesia: 12.085

Ranking SimilarWeb 

Site Overview

Traffic Overview

Online sejak 1 Agustus 2015