Pemkab Bojonegoro Raih Predikat Kepatuhan Tinggi dalam Standar Pelayanan Publik
Selasa, 11 Desember 2018 09:00 WIBOleh Muliyanto
Oleh Muliyanto
Jakarta - Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mendapatkan anugerah Kepatuhan Tinggi terhadap Standar Pelayanan Publik, untuk kategori Pemerintah Kabupaten dari Ombudsman RI. Penghargaan tersebut diterima Wakil Bupati Bojonegoro Drs Budi Irawanto MPd pada senin (10/12/2018) di Auditorium TVRI Jakarta.
Anggota Ombudsman RI, Dendi Ramadhina, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Ombudsman RI, adalah lembaga negara pengawas pelayanan publik, pada tahun ini melaksanakan survei kepatuhan bagi instansi pemerintah terhadap standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 25 tahun 2009, tentang Pelayanan Publik.
Menurutnya, survei dilakukan terhadap 9 kementerian, 4 lembaga, 49 kota, dan 199 kabupaten.
“Survey ini merupakan acuan utama bagi penyedia layanan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mencegah terjadinya mal administrasi,” tutur Dendi Ramadhina .
Wakil Bupati Bojonegoro, Drs Budi Irawanto MPd menjelaskan bahwa dalam penganugerahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mendaptkan anugerah kepatuhan tinggi kategori Pemerintah kabupaten zona hijau dengan nilai 88.20.
“Indikator yang membuat Pemkab Bojonegoro masuk dalam zona hijau karena dianggap mampu dan sudah memenuhi kriteria dasar standart pelayanan publik, sesuai dengan UU 25 tahun 2009, tentang pelayanan publik.” tutur Wakil Bupati.
Wakil Bupati menambahkan, bahwa beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai standart pelayanan publiknya oleh Obudsman RI meliputi, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan.
Kriteria dasar pelayanan meliputi ruang tunggu yang nyaman dan layak, fasilitas khusus untuk difable, ruang laktasi, ruang pengaduan, dan indikator kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.
“Serta adanya standart operasional prosedur yang dipatuhi.” kata Wakil Bupati. (red/imm)
