Bupati Bojonegoro Hadiri Raker TKSK Program Keluarga Harapan
Senin, 29 April 2019 15:00 WIBOleh Imam Nurcahyo
Bojonegoro - Bupati Bojonegoro Dr Hj Anna Muawanah, pada Senin (29/04/2019), hadiri dan beri pengarahan dalam Rapat Kerja (Raker) tentang tugas-tugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Program Keluarga Harapan (PKH), yang digelar di Ruang Angling Dharma, Pemkab Bojonegoro.
Turut hadiri dalam kegiatan tersebut, Ketua DRD Kabupaten Bojonegoro, Pj Sekretariat Daerah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Dinas Sosial, Kepala Bappeda, Plt Kepala DPMD dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dari 28 kecamatan serta 220 Orang penerima PKH.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, Helmy Elisabeth SP, saat beri sambutan dalam Raker TKSK Program Keluarga Harapan. Senin (29/04/2019).
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, Helmy Elisabeth SP, dalam sambutannya menyampaikan bahwa program Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menargetkan penurunan angka kemiskinan 2 persen per tahun.
“Untuk bisa melaksanakan atau mencapai target tersebut, pemerintah daerah harus bersinergi dengan pemerintah provinsi dan pusat.” kata Helmy Elisabeth.
Menurutnya, Sebagai TKSK PKH, tugasnya di lapangan sangat strategis, oleh karena itu para TKSK PKH harus mendampingi keluarga penerima manfaat dan penerima program.
“Harapannya untuk program penanganan kemiskinan ini bisa berkelanjutan, dalam hal ini berkelanjutan memiliki arti yang mendapatkan bantuan agar bisa segera dientaskan.” katanya mengimbuhkan.
Bupati Bojonegoro Dr Hj Anna Muawanah, saat hadiri dan beri pengarahan dalam Raker TKSK Program Keluarga Harapan. Senin (29/04/2019).
Bupati Bojonegoro, Dr Hj Anna Muawanah, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pada tahun 2018 penurunan kemiskinan di Bojonegoro mencapai 1,08 persen.
“Kabupaten Bojonegoro sekarang menduduki peringkat 11 yang sudah keluar dari angka kemiskinan.” kata Bupati Anna Muawanah.
Bupati juga menuturkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada 2019, dalam P-APBD nanti akan mengcover yang Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Daerah. Menurut Bupati, BPNT Daerah akan dimutakhirkan sepanjang yang bersangkutan memang tidak mempunyai penerimaan BPNT dari Pusat
“Itu merupakan salah satu program untuk pengurangan angka kemiskinan di Bojonegoro.” kata Bupati.
Di akhir sambutannya, Bupati mengajak para TKSK PKH untuk bersama-sama membangun Bojonegoro salah satunya dengan penurunan angka kemiskinan.
“Mari bekerja maksimal agar target penurunan angka kemiskinan 2 persen per tahun di Bojonegoro segera tercapai.”kata Bupati berharap. (red/imm)
