Ketua AKD Bojonegoro Dukung 10 Persen ADD untuk Pengentasan Kemiskinan
Kamis, 20 Maret 2025 08:00 WIBOleh Tim Redaksi
Bojonegoro - Kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro agar 10 persen alokasi dana desa (ADD) dialokasikan untuk pengentasan kemiskinan melalui program pemberdayaan mandiri keluarga berupa ayam petelor mendapat dukungan Asosiasi Kepala Desa (AKD).
Namun, AKD Bojonegoro menyarankan kepada Pemkab untuk memaksimalkan sumber daya lokal di setiap desa dalam pelaksanaan program ayam petelor bagi keluarga miskin, agar bisa memberikan multiplier effect bagi masyarakat.
Ketua AKD Bojonegoro KRAT Sudawam SH menilai, program ayam petelor bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem ini merupakan terobosan inovatif untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro. Sebab setiap desa diwajibkan untuk mengalokasikan 10 persen ADD yang diterima untuk program tersebut.
"Tentu kami sangat mendukung kebijakan ini. Selain untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga, program ayam petelor juga diharapkan memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat," kata pria yang menjabat Kepala Desa Pelem, Kecamatan Purwosari ini.
Menurut Sudawam perlu perencanaan matang agar program ayam petelor bagi keluarga miskin ini berjalan maksimal dan bisa membawa kemakmuran. Yakni harus memaksimalkan sumber daya lokal yang ada di masing-masing desa.
"Memaksimalkan sumber daya lokal ini memiliki beberapa keuntungan bagi masyarakat," tuturnya.
Pembuatan kandang ayam bisa menggunakan sumber daya alam yang ada di desa seperti dari bambu. Pembuatan kandang ayam juga bisa melibatkan penerima manfaat dan tukang kayu yang ada di setiap desa.
"Ini akan lebih efisien dan bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi masyarakat mulai dari awal program dilaksanakan," tutur kepala desa tiga periode ini.
Sebab menurutnya, bahan kandang dari bambu mudah didapat dan bisa mempekerjakan tukang yang ada di setiap desa sehingga bisa mendapat tambahan penghasilan dari membuat kandang
"Beda lagi jika pembuatan kandang dan tempat pakan ayam ini dari pabrikan. Tidak ada nilai tambah ekonomi yang diterima warga, karena sudah dimonopoli," kata Sudawam.
"Penerima manfaat hanya perlu diajari cara membuatnya, sehingga ada pemberdayaannya. Dengan begitu akan lebih efisien sehingga anggaran untuk kebutuhan pembelian kandang dan pakan bisa untuk memperluas penerima manfaat atau menambah populasi ayam petelor," kata Sudawam.
Sementara untuk penjualan dari produksi ayam petelor, nantinya bisa melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes bisa melakukan pembelian telor dari penerima manfaat program dan bisa dijual lagi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebab produksi telor saat ini baru bisa mencukupi 30 persen kebutuhan masyarakat Bojonegoro.
"Artinya, ini bisa menjadi peluang bisnis bagi BUMDes, karena 70 persen kebutuhan telor di Bojonegoro dipasok dari luar kabupaten," kata kepala desa yang berhasil budidaya alpukat dan durian ini.
Sudawam menambahkan agar program ayam petelor bagi keluarga miskin ini bisa memberikan multiplier effect maksimal diperlukan penjabaran dari Peraturan Bupati (Perbup) terkait ADD untuk mengatur secara teknis dan detail pelaksanaan program.
"Bisa Instruksi Bupati atau surat edaran. Ini penting, karena sebagai acuan bagi setiap desa dalam melaksanakan program. Mulai dari pembuatan kandang, penyediaan pakan, pasar produksi hingga pemanfaatan limbah dari kotoran ayam untuk diolah menjadi pupuk," kata Sudawam.
"Sasarannya keluarga prasejahtera yang berada di desil 2 dan 3, dan ini hukumnya wajib untuk tahun ini," kata Bupati saat membuka Sosialisasi Percepatan Penyaluran Dana Transfer ke Desa Tahun 2025 dan Kebijakan Pengalokasian Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa di ruang Angling Dharma Gedung Pemkab belum lama ini.
Bupati Wahono menambahkan, alokasi 10 persen dari ADD untuk program ayam petelor bagi keluarga miskin ini menjadi salah satu syarat bagi penyaluran bantuan keuangan khusus (BKK) Desa. (red/imm)
Penulis: Tim Redaksi
Editor: Imam Nurcahyo
Publisher: Imam Nurcahyo
