Musim Kemarau Ekstrem, Enam Kabupaten di Jatim Siaga Darurat Kekeringan
Selasa, 19 Mei 2026 12:00 WIBOleh Tim Redaksi
Jawa Timur - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur melaporkan sebanyak enam kabupaten di wilayah setempat resmi menetapkan status siaga darurat kekeringan. Kebijakan ini diambil menyusul mulainya krisis pasokan air bersih yang melanda sejumlah kawasan akibat dampak cuaca kering.
Enam wilayah yang kini berada dalam status siaga darurat tersebut meliputi Kabupaten Bondowoso, Banyuwangi, Bangkalan, Lamongan, Lumajang, dan Blitar. Langkah cepat mulai diambil oleh otoritas terkait guna memastikan kebutuhan dasar masyarakat di daerah-daerah tersebut tetap terpenuhi.
Kepala Pelaksana BPBD Jatim, Gatot Soebroto, mengonfirmasi penanganan darurat di lapangan sudah mulai bergulir, salah satunya melalui penyaluran bantuan air ke wilayah yang mulai mengering.
“Dari enam daerah tersebut, penanganan darurat berupa distribusi air bersih sudah dilakukan di Kabupaten Bondowoso,” kata Gatot, Senin (18/05/2026).
Di wilayah Kabupaten Bondowoso, kelangkaan air bersih secara spesifik dilaporkan terjadi di Desa Klekean, Kecamatan Botolinggo. Distribusi bantuan air bersih difokuskan pada titik-titik krusial yang mengalami dampak paling parah, antara lain Dusun Banteng Lor, Dusun Sumber Waru, dan Dusun Banteng Duk Beto.
Merujuk pada data yang dihimpun oleh pihak BPBD, akumulasi warga yang terdampak di tiga dusun tersebut mencapai 140 kepala keluarga (KK). Otoritas kebencanaan langsung mengerahkan armada truk tangki guna menyuplai kebutuhan air warga di lokasi terdampak.
“Droping air bersih dilakukan sebanyak 10.000 liter untuk memenuhi kebutuhan 140 kepala keluarga,” ujar Gatot.
Kondisi kering ini sejalan dengan proyeksi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang memprakirakan bahwa musim kemarau di Jawa Timur pada tahun ini berpotensi terjadi secara lebih ekstrem jika dibandingkan dengan periode tahun lalu. Siklus tanpa hujan ini dilaporkan sudah mulai merambah sejak April lalu dan diperkirakan baru mencapai puncaknya pada Agustus mendatang.
Guna menekan risiko perluasan dampak kekeringan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama BPBD terus mengintensifkan pengawasan pada zona-zona rawan serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten setempat. Seluruh jajaran kebencanaan di tingkat daerah diimbau untuk bergerak taktis dalam melakukan mitigasi.
“BPBD juga meminta daerah meningkatkan kesiapsiagaan serta mempercepat langkah penanganan apabila wilayah terdampak kekeringan terus bertambah,” ujar Gatot.
Upaya kesiapsiagaan yang matang diharapkan dapat meminimalisir dampak sosial dan ekonomi masyarakat, terutama di sektor pertanian dan pemenuhan kebutuhan domestik sehari-hari selama masa puncak kemarau berlangsung.
