Aktivis PMII Berunjuk Rasa Menuntut Naiknya Harga Gabah

Senin, 29 Februari 2016 12:00 WIBOleh M Nur Khozin

Oleh M Nur Khozin

Kota - Sedikitnya 40 aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Senin (29/02) pagi sekitar pukul 10.10 WIB, mengelar unjuk rasa di Bundaran Patung Adipura, Kelurahan Sumbang, Kota Bojonegoro. Mereka menuntut pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk segera menindak para pedagang nakal yang mempermainkan harga gabah di bawah HPP sesuai Instruksi Presiden (Inpres) No. 5 Tahun 2015.

Berdasarkan pantauan di lapangan, PMII menemukan rata-rata harga gabah di tingkat petani hanya Rp 3.400 per kilogram. Padahal, sesuai Inpres No. 5 Tahun 2015, ditetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar harga gabah kering sawah Rp 3.700 dan harga gabah giling Rp 4.600 per kilogram.

Koordinator Aksi Ahmad Bagus Mujahidin, dalam orasinya menyampaikan bahwa pemerintah sangat berperan pada perubahan kondisi petani saat ini. Kebijakan pemerintah sudah seharusnya jangan malah merugikan rakyat.

"Sudah selayaknya petani bisa merasakan harga panen yang tinggi. Tentu pemerintah juga diuntungkan dengan kestabilan ekonomi, termasuk di Bojonegoro," tandas Bagus.

Usai unjuk rasa dan melakukan aksi teatrikal, serta bagi-bagi selebaran di Bundaran Adipura, para aktivis PMII melanjutkan perjalanan ke gedung DPRD dan Pemkab Bojonegoro untuk menyampaikan aspirasi. Pengunjuk rasa dikawal ketat 30 anggota kepolisian yang dipimpin Kapolsek Bojonegoro Kota Komisaris Polisi M Usman SPd MMPd.

Saat unjuk rasa di depan gedung DPRD Bojonegoro, sekitar pukul 11.15 WIB, para aktivis PMII ditemui Ketua DPRD Mitro'atin, Wakil Ketua Sukur Priyanto, Wakil Bupati Setyo Hartono, Wakil Kepala Bulog Bojonegoro Umar Syarif, dan Kepala Disperindag Basuki. Di hadapan para pemangku kepentingan itu aktivis pengunjuk rasa menyampaikan beberapa tuntutan.  

Di antaranya  mendesak Pemkab menerapkan harga gabah sesuai Inpres No. 5 Tahun 2015 dan harus proaktif menjaga stabilitas harga gabah. Bulog juga diminta melindungi harga gabah petani. Selain itu, lumbung padi di setiap desa mesti dioptimalkan fungsinya.

"Hal yang belum diatur dalam Inpres No. 5 Tahun 2015, maka bila dirasa perlu Pemkab dan DPRD menyusun Perda perlindungan harga gabah bagi petani," kata Bagus.

Menanggapi tuntutan para pengunjuk rasa, Wakil Ketua DPRD Sukur Priyanto, mengatakan, memang benar banyak petani sekarang ini belum sejahtera. Petani masih butuh solusi untuk mendongkrak kesejahteraannya. Terkait harga gabah dari tahun ke tahun memang selalu mengalami perubahan. "Sekarang memang musim panen, tapi juga sedang musim hujan, jadi mempengaruhi harga gabah," ujarnya.          

Wakil Kepala Bulog Bojonegoro Umar Syarif, menandaskan, pihaknya sudah melakukan sosialisasi kepada petani, agar menjual gabah hasil panen pada Bulog saja. "Jangan mau menjual gabah dengan harga tidak sesuai HPP," tandasnya.                                         

Hal senada disampaikan Kepala Disperindag Basuki. Dia menyampaikan, tuntutan para aktivis ini menjadi masukan sangat berharga bagi pihak Disperindag. Ke depan, kalau harga gabah tinggi pihaknya bisa menegur Bulog, sebaliknya kalau harganya rendah pihaknya juga mengingatkan agar membeli sesuai HPP.

"Untuk permintaan alat pengeringan padi, ini sangat baik untuk ke depan, tapi pembangunannya jelas bertahap. Saat ini baru ada 2 tempat pengeringan, yakni di Dander dan Padangan," katanya.                                             

Sementara itu Wakil Bupati Bojonegoro Setyo Hartono mengapresiasi tuntutan para aktivis PMII. "Terima kasih kepada Bulog yang sudah menyanggupi tuntutan tersebut, juga kepada Disperindag yang telah datang dan mengingatkan Bulog agar memantau harga gabah di tingkat petani," ucapnya. (zin/tap)