Mahasiswa Program Doktoral Universitas of Tokyo Lakukan Riset di Bojonegoro

Senin, 08 Agustus 2016 15:00 WIBOleh Vera Astanti

Oleh Vera Astanti

Bojonegoro Kota - Ali Muhidin, seorang mahasiswa program doktoral University of Tokyo, Senin (08/08/2016) pagi, mengunjungi rumah dinas Bupati Bojonegoro. Kedatangan dosen Fakultas Ilmu Politik dan Sosial Universitas Indonesia ini ditemui langsung Bupati Bojonegoro Drs H Suyoto MSi.

Kepada Bupati Suyoto, Ali Muhidin menyatakan, dirinya saat ini tengah melakukan riset dengan fokus utama kebijakan pemerintah atau peraturan daerah (perda) yang bernuansa islami. Riset dilakukan di 10 provinsi, antara lain Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.

"Untuk wilayah Jawa Timur, sasaran riset meliputi Kabupaten Tuban, Lamongan, Gresik, dan Bojonegoro," ujarnya.

Menanggapi penjelasan Ali Muhidin, Bupati Suyoto menyampaikan bahwa di Kabupaten Bojonegoro ini tidak ada perda atau kebijakan yang bernuansa islami. Menurutnya, Bojonegoro adalah miniatur Indonesia. Simbol nilai-nilai islami, yakni rukun iman dan kebangsaan, adalah Pancasila.

"Karena Pancasila sudah menjadi bagian dari semua keragaman. Karenanya menghadirkan Pancasila itu melaksanakan amanah UUD 1945 dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sedangkan untuk masalah spiritual dan keagamaan kembali ke setiap individu masing-masing," jelas Bupati.

Suyoto menyatakan, pada periode kedua kepemimpinannya, pembangunan musala dan masjid bukan wilayah publik. Sekarang prioritasnya pembangunan infrastruktur jalan yang mempunyai banyak manfaat, salah satunya pertumbuhan ekonomi, dan sebagainya.

Ditegaskan pula, mengambil langkah ini bukan perkara gampang, namun dengan komunikasi yang tepat akhirnya semua pihak memahami. Karena apa yang dilakukan ini semata-mata untuk kepentingan rakyat. Harus digarisbawahi bahwa Bupati adalah menjalankan amanah rakyat. Pemimpin dipilih untuk melaksakanan visi dan misi.

"Jika selama ini ada anggapan jika pemimpin diusung dari salah satu kalangan, maka dia akan selalu dekat dan membantu golongan itu. Ini persepsi yang salah," tegasnya.

Bojonegoro tidak demikian, imbuhnya. Karena Good Governance hadir atas masalah rakyat, maka birokrat harus efektif menggunakan kewenangan, membantu rakyat, dan harus senantiasa nyambung dengan rakyat. "Pemimpin itu harus memiliki sifat tablig, amanah, dan fatonah. Sehingga akan terwujud pembangunan yang transparan dan akuntabel," tutur Bupati Suyoto. (ver/tap)