Hasil Pemetaan Kawasan Program Kotaku

Di Bojonegoro Terdapat 13 Hektare Kawasan Kumuh

Senin, 31 Oktober 2016 18:00 WIBOleh Vera Astanti

Oleh Vera Astanti

Bojonegoro Kota - Berdasarkan data yang dimiliki oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipra Karya, tingkat pertumbuhan penduduk di perkotaan tahun 2045 akan mencapai 82,37 persen.

Hal ini disampaikan pada acara sosialisasi dan strategi komunikasi program kota tanpa kumuh (Kotaku), Senin (31/10/2016) pagi di Ruang Andrawina Hotel Aston Bojonegoro. Acara ini diselenggarakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Hadir pada kegiatan itu Bupati Bojonegoro Suyoto, Wakil Ketua DPRD Suyuti, SKPD, relawan kabupaten, kepala desa dan kepala kelurahan se-Kecamatan Kota Bojonegoro, koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) atau Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM), serta beberapa perwakilan Universitas Bojonegoro.

Menurut koordinator Kotaku Kabupaten Bojonegoro, Saiun Ngalim, tujuan acara untuk memberikan pemahaman arah kebijakan dan strategi progran Kotaku. "Program ini akan dilaksanakan di 34 Provinsi. Untuk Jawa Timur sendiri terdapat 36 kabupate dan kota di antaranya Bojonegoro," ujarnya.

Sasaran untuk Bojonegoro, jelas Saiun, hanya satu yakni seluruh desa dan kelurahan di Kecamatan Bojonegoro Kota. Target penyediaan air minum, penanganan kawasan kumuh, dan sanitasi yang layak. "Seratus persen air minum 0 persen kumuh dan 100 persen sanitasi layak, ini merupakan target nasional sampai dengan tahun 2019," ungkapnya.

Program ini merupakan salah satu kebijakan Pemerintah Pusat untuk menata kawasan kumuh menjadi hunian yang layak dan mementingkan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia.

"Di Indonesia tingkat pertumbuhan penduduk di perkotaan 2,75 persen per tahun lebih besar dari pertumbuhan penduduk nasional 1,17 persen per tahun. Di tahun 2015, sebanyak 59,35 persen penduduk sudah hidup di kota dan di tahun 2045 diperkirakan 82,37 persen penduduk akan hidup di kota," terang Saiun kepada peserta workshop.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Bojonegoro Suyoto menjelaskan, hasil pendataan yang dilakukan oleh koordinator Kotaku Bojonegoro, menunjukkan di kabupaten ini terdapat 13 hektare kawasan kumuh. "Setelah melihat data ini selanjutnya akan dibuatkan rekomendasi, namun sebelumnya akan dilakukan kolaborasi yang melibatkan seluruh SKPD terkait. Bahkan bila perlu akan dibuat Peraturan Bupatinya," ujar Bupati

Bupati dalam kesempatan ini juga meminta ditunjukkan kawasan kumuh di Bojonegoro sesuai hasil rekomendasi yang dilakukan oleh Koordinator Kotaku. Dari situ akhirnya diketahui bahwa kawasan paling kumuh adalah di bantaran Sungai Bengawan Solo.

"Jika untuk beberapa daerah penataan kawasan kumuh solusinya antara lain dengan membuat kampung deret di kawasan kumuh. Mungkin ini bisa dilakukan juga di Bojonegoro sambil melihat kondisi di masing-masing daerah," pungkasnya.

Sebelumnya Bupati menerima hasil pemetaan kawasan di Kabupaten Bojonegoro yang diserahkan oleh Koordinator Kotaku Bojonegoro yang disaksikan oleh seluruh hadirin. (ver/tap)