Pemkab Bojonegoro Terima DIPA APBN Tahun 2017

Rabu, 21 Desember 2016 12:00 WIBOleh Heriyanto

Oleh Heriyanto

Bojonegoro – Bupati Bojonegoro Drs Suyoto MSi menghadiri acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN Tahun anggaran 2017, Selasa (20/12/2016) kemarin di aula KPPN Kabupaten Bojonegoro. Selain Bupati, Kapolres Bojonegoro AKBP Wahyu Sri Bintoro, SH SIK MSi, jajaran Forpimda, Jajan KPA Tuban dan juga KPA Lamongan yang berada di bawah naungan dari KPPN Bojonegoro, juga hadir.

Kepala KPPN Bojonegoro Ahmad Junaidi dalam laporannya menyampaikan bahwa penyusunan DIPA Tahun 2017 di dasarkan pada Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2016 Tentang Rician APBN Tahun 2017, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang APBN Tahun Anggaran 2017. Alokasi dana DIPA yang dibayarkan melalui KPPN Bojonegoro untuk 59 satuan kerja terdiri dari 33 satuan kerja di Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp461.694.112.000,00; 26 satuan kerja di Kabupaten Lamongan sebesar Rp543.036.032.00,00. DIPA Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2017 untuk Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp2.737.054.200,00 dan untuk Kabupaten Lamongan sebesar Rp 2.017.930.104.00.

“Langkah awal untuk percepatan penyerapan anggaran perlu dilakukan lebih terstruktur, yaitu dengan lebih cepat dan menyeluruh proses percepatan pengadaan barang atau jasa sebelum TA 2017 berjalan. Pada tahun 2016 ini Pemerintah Pusat dan seluruh Pemerintah Daerah untuk pertama kalinya telah berhasil menyusun Laporan Keuangan Tahun 2015 dengan menggunakan Basis Akrual. Melalui Akuntansi Basis Akrual ini pemerintah dapat menyajikan informasi keuangan yang lebih lengkap dan komprehenship. Meskipun masih ditemui banyak kendala dalam implementasi Akuntansi Berbasis Akrual di tahun pertama, namun Pemerintah Pusat mampu mempertahankan laporan keuangan dengan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Sementara Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2015 Lingkup Provinsi Jawa Timur yang mencatat opini WTP sebanyak 28 entitas pelaporan yang meliputi: 1 Pemerintah Provinsi, 20 Pemerintah Kabupaten, 7 Pemerintah Kota,”  imbuh Ahmad Junaidi.

Bupati dalam sambutannya menyampaikan bahwa anggaran harus bisa digunakan seefektif mungkin, mengingat pemerintah dan segenap satuan kerja adalah penerima mandat atau amanat rakyat. “Fokus kita ke depan adalah pembangunan yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kecepatan dan ketepatan. Kecepatan dalam pembangunan akan tetapi juga ketepatan dalam pembangunan, ketepatan penggunaan dana,” katanya.

Bupati berharap ekonomi tahun depan bisa naik. Dengan kerjasama antara akademisi, bisnis atau pengusaha, pemerintah dan juga ormas atau NGO, harapan itu pasti bisa tercapai. “Atas nama Pemerintah saya mengucapkan terima kasih kepada KPA dan Kepala Satker yang hadir, karena telah bekerjasama dan telah berjuang sekuat tenaga dalam penyerapan dana, serta telah memilih mana yang menjadi prioritas pembangunan,” pungkasnya. (her/moha)