DPRD Bahas Kelangkaan Pupuk Bersama Petro Kimia dan Dinas Pertanian

Rabu, 18 Januari 2017 16:00 WIBOleh Muliyanto

Oleh Muliyanto

Bojonegoro Kota -  Pupuk bersubsidi yang menjadi jatah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tahun 2016, mengalami kelangkaan. Hal ini diduga karena penyalahgunaan dan penimbunan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung-jawab.

Itu sebabnya, DPRD Kabupaten Bojonegoro pada Rabu (18/01/2017) pagi, mengundang beberapa instansi pemerintah dan badan usaha, seperti Dinas Pertanian dan Petro Kimia Gresik, untuk berembuk tentang masalah kelangkaan pupuk bersubsidi.

Rapat yang diadakan di ruang Rapat Paripurna DPRD tersebut tujuannya selain mengetahui penyebab kelangkaan, juga mencari solusi agar tak terulang pada tahun ini.

Lasuri, anggota Komisi B DPRD Bojonegoro, saat memimpin rapat mengatakan, kelangkaan pupuk bersubsidi karena petugas penyuluh pertanian dan instansi terkait tidak maksimal melakukan pengawasan. Akibatnya, pendistribusian pupuk salah sasaran yang mengarah pada dugaan penimbunan.

"Bahkan bisa jadi jatah untuk Kabupaten Bojonegoro dibawa ke daerah lain. Kita harus jujur, bahwa pupuk itu langka dan mahal pada tahun 2016 lalu, sehingga kami mengundang semua stakeholder. Agar masalah pupuk ini nanti jelas, kenapa tahun lalu mahal dan tidak terulang pada tahun 2017 ini," ujarnya.

Menanggapi masalah kelangkaan pupuk itu perwakilan dari Petro Kimia Gresik, Salman,  menyampaikan bahwa pupuk langka kemungkinan terjadi karena ada penimbunan di kios yang ditunjuk dari distributor.

"Jika ada kios resmi yang ditunjuk distributor melakukan penimbunan pupuk, maka bisa kita kenakan sanksi dan mencabut izin kios resminya," ujarnya.

Sementara Kabid Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro Ichwal Subagio dalam pertemuan itu menyampaikan, terjadinya kelangkaan pupuk karena pada 2016 lalu musimnya kemarau basah. Kalau biasanya saat kamarau petani menanam jagung, tahun 2016 kemarin petani memilih tanam padi. Akibatnya pupuk bersubsidi jadi langka.

"Saat ini kami terus melakukan evaluasi terhadap penyaluran pupuk di tiap distributor kecamatan, sehingga kelangkaan pupuk tidak terulang kembali," ungkapnya. (mol/tap)