Bupati Bojonegoro Buka Rakor Dewan Ketahanan Pangan Tahun 2017

Senin, 11 Desember 2017 23:00 WIBOleh Muliyanto *)

*Oleh Muliyanto

Bojonegoro Kota - Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Bojonegoro sebagai bagian dari ketahanan pangan nasional, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro mengadakan Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro tahun 2017 di Productive room lt. 7 Pemkab Bojonegoro, Senin (11/12/2017). Rakor dibuka oleh Bupati Bojonegoro, DR H Suyoto, MSi, diikuti oleh  Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro, Camat se Kabupaten Bojonegoro, OPD terkait, Bulog, BNI, Dattabot, serta AIP-PRISMA.

Bupati Bojonegoro, DR H Suyoto MSi, dalam sambutannya menyampaikan bahwa dalam mewujudkan ketahanan pangan ada 3 hal yang harus diperhatikan yakni, pertama, kebutuhan pangan, kedua, distribusi pangan dan ketiga, produksi pangan.

“Tiga hal tersebut harus terpenuhi, guna mewujudkan ketahanan pangan,” jelas Bupati.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro, Drs Suharto MM dalam laporannya menyampaikan kegiatan rapat koordinasi ini dilakukan dalam rangka evaluasi ketersediaan pangan, pendistribusian pangan, produksi pangan dan keanekaragaman pangan.

“Tujuan akhir yang ingin dicapai adalah guna mensejahterakan masyarakat Bojonegoro.” tutur Suharto.

Selain itu, lanjut Suharto, tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan ketahanan pangan antara lain bertambahnya jumlah penduduk, lahan pertanian semakin menurun, kurangnya tenaga kerja sektor pertanian serta sarana dan prasanana panen serta pasca panen yang masih terbatas.

“Kondisi di lapangan ditemukan makanan yang beredar dimasyarakat masih ada yang mengandung pestisida dan bahan pengawet makanan.” terangnya.

Oleh karena itu, Dinas Ketahanan Pangan akan mengambil sampel di pasar dan disekolah untuk memastikan kesehatan dan kebersihan makanan yang dikonsumsi masyarakat.

“Kami juga akan memberikan sosialisasi kepada penjual makanan tentang pentingnya kesehatan dan kebersihan pangan.” pungkasnya.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro, Achmad Jupari, dalam sambutannya menyampaikan bahwa guna mewujudkan ketahanan pangan, dibutuhkan strategi pencapaian pembangunan pertanian, yakni peningkatan hasil pertanian, dengan optimalisasi pengelolaan lahan dan pengembangan padi hibrida dan varietas unggul non hibrida. Kemudian peningkatan pendapatan petani, dengan optimalisasi pemanfaatan kedit perbankan, serta menjalin kemitraan dengan dolog untuk mencapai harga yang layak.

“Selanjutnya, pemberdayaan kelembagaan pertanian, dengan pemberdayaan penyuluh pertanian.” jelas Jupari.

Sedangkan menurut Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro, Ardiyono Purwanto SH MSi, bahwa guna pengembangan peternakan dan perikanan dalam upaya peningkatan produksi pangan asal hewani, pihaknya pada tahun 2017 telah menetapkan produksi, yakni target sapi potong sebanyak 217.863 ekor dan sampai bulan september 2017 sudah terealisasi sebanyak 215.998. Taget kambing ditahun 2017 sebanyak 125.974 dan sampai september 2017 sudah terealisasi sebanyak  120.985 ekor. Lalu domba target tahun 2017 sebanyak 153.721 ekor dan sampai september 2017 terealisasi 145.746 ekor. kemudia ayam ras pedanging target 2017 sebanyak 945.699 ekor dan sampai september 2017 sudah terealisasi 1.929.109 ekor. Sementara untuk ayam ras petelor target tahun 2017 sebanyak 25.143 ekor dan sampai september 2017 sudah terealisasi 24.971 ekor.

“Sedangkan untuk ayam buras target tahun 2017 sebanyak 1.503.611 ekor dan sampai september 2017 sudah terealisasi 1.544.002 ekor.” jelasnya

Perwakilan dari Bulog Sub Divre Bojonegoro, menyampaikan bahwa penugasan Perum Bulog dalam mendukung ketahanan pangan nasional, yakni melaksanakan pembelian gabah atau beras dengan menjaga harga di tingkat petani  dan menjaga kecukupan stok. Lalu menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, melalui program RASKIN.

“Sera melalukan operasi pasar untuk menjaga stabilitas harga beras, menanggulangi keadaan darurat, bencana dan rawan pangan, melalui pengelolaan CBP.” jelasnya. (*/imm)