Pencopotan ini Sebagai Bagian dari Konsolidasi Politik
Kamis, 17 Januari 2019 08:00 WIBOleh Lukman Wafi SH MSi Editor Imam Nurcahyo
Di tengah keseriusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bojonegoro dalam mempersiapkan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) ke-VI tahun 2019 ini, tiba tiba ada berita Ketua KONI Bojonegoro dimosi tidak percaya. Ketua KONI Bojonegoro dicopot atau diganti.
Menurut saya, pencopotan saya ini sebagai bagian dari konsolidasi politik.
Saya banyak ditelepon oleh teman-teman media untuk meminta klarifikasi. Saya bilang, saya harus ketemu Bupati dulu. Setelah itu saya akan menjelaskan ke media. Ternyata tidak ada respon dari Bupati.
Saya klarifikasi dulu berita yang berkembang di sejumlah media pada tanggal 16 Januari 2019. Bahwa sangat tidak benar kalau saya selaku ketua KONI, sulit ditemui. Setiap hari saya ngantor di KONI. Apalagi dalam mempersiapkan Porprov 2019, koordinasi dengan pengurus cabang olahraga (cabor) dan pelatih, sangat intens. Pertemuan-pertemuan dengan pengurus cabor dan pelatih juga sangat sering dilakukan. Hanya mereka yang tidak bisa menyesuaikan diri dengan ritme kegiatan KONI dan tidak mau berubah yang terpaksa harus ditinggal.
Begitu pula tentang transparansi, bagi pengurus KONI yang aktif pasti paham tentang transparansi di KONI.
Saya jadi heran, kok bisa-bisanya mereka mengatakan KONI tidak bikin Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2018. Laporan tersebut sudah diserahkan ke Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Bojonegoro dan diterima oleh staf di sana pada tanggal 10 Januari 2019.
Saya dengar, pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 malam, Bupati mengundang 25 pengurus dalam pertemuan di ruang Batik Madrim. Satu cabor bisa lebih dari satu orang, artinya bahwa 25 orang yang hadir, tidak berarti dari 25 cabor. Kalau itu benar, berarti Bupati telah memfasilitasi pertemuan itu, untuk kemudian keluarlah mosi tidak percaya.
Siapa sih yang berani tidak hadir kalau Bupati yang mengundang?
Kalau memang Bupati menerima laporan tentang KONI, panggil dong Ketua KONI. Minta klarifikasi, kalau perlu silakan dikonfrontir dengan si pelapor, itu akan lebih elegan.
Tapi yang terjadi, tidak ada asap, tidak ada api, tahu-tahu rumah dibakar. Ketua KONI diberhentikan dan Bupati menunjuk Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dinpora) Kabupaten Bojonegoro sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KONI.
Kalau alasannya persiapan Porprov 2019 yang dianggap tidak beres, apalagi Bojonegoro sebagai tuan rumah, sangatlah mengada-ada. Sebagai tuan rumah, yang bertanggungjawab adalah Pemkab. Sedangkan KONI bertanggung jawab dalam menyiapkan atlet.
Dengan segala keterbatasannya, KONI sudah melakukan Puslatkab sejak tahun 2017 dan akan berakhir pada bulan Juni 2019. KONI juga bekerjasama dengan dosen Unesa Surabaya sebagai konsultan. Para atlet Puslatkab juga diberi uang saku setiap bulan.
Selain itu sudah dipetakan juga berapa atlet peraih medali emas, perak, dan perunggu, dan dari cabor apa saja mereka. Sehingga, KONI bersama konsultan dan para pelatih sudah menghitung dan membuat prediksi sampai berani menarget 20-25 medali emas dalam Porprov 2019. Ini semua sudah saya laporkan kepada Bupati.
Tapi kalau terkait Bojonegoro sebagai tuan rumah, saya belum melihat persiapan apa yang sudah dilakukan.
Saya sudah memperjuangkan di rapat-rapat KONI Provinsi Jawa Timur. Lobi-lobi dengan para petinggi KONI Pengprov Jawa Timur juga sudah saya lakukan agar acara pembukaan diselenggarakan di Bojonegoro, tapi Dinpora melalui stafnya, tidak setuju.
Bagi saya tidak masalah saya tidak dikehendaki jadi Ketua KONI. Saya sama sekali tidak terbebani dengan pencopotan ini. Toh semua jabatan milik Bupati. Mungkin Bupati ingin menggunakan seluruh kekuasaan yang dia miliki.
Cuma saja hargailah aturan main yang ada di KONI. Toh masa bakti Pengurus KONI Bojonegoro akan berakhir bulan September 2019. Ketua KONI tidak dengan SK Bupati lho. Tapi SK Ketua KONI Provinsi.
Inilah tanda-tanda akhir zaman. Berita berita hoax, orang-orang dzalim omongannya nampaknya lebih dipercaya. (*/imm)
*)Foto: Lukman Wafi SH MSi
