Konsep Pengembangan Wilayah Selatan Bojonegoro, Cabub-Cawabup Setyo Wahono-Nurul Azizah
Sabtu, 12 Oktober 2024 08:00 WIBOleh Tim Redaksi
Bojonegoro - Pembukaan akses ekonomi Wilayah Selatan Bojonegoro tak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur, tapi juga peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan dukungan kebijakan pemerintah.
Konsep ini yang dicanangkan Setyo Wahono dan Nurul Azizah dalam program unggulannya, jika keduanya terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro, periode 2024-2029.
#adesnse#
Berdasar data kemiskinan dari Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), menunjukkan bahwa kantong kemiskinan di Bojonegoro didominasi wilayah selatan. Khususnya pinggir hutan dan perbatasan. Di antaranya adalah Kecamatan Tambakrejo, Kedungadem, Ngraho, Margomulyo, dan Sekar.
Pasangan Cabup-Cawabup Bojonegoro, Setyo Wahono-Nurul Azizah sudah menyiapakan formula kebijakan untuk mitigasi Pengembangan Wilayah Selatan Bojonegoro, antara lain melalui penguatan SDM lokal, hilirisasi industri lokal, dan pembukaan akses wilayah selatan, menjadi pilar untuk memajukan daerah selatan dan sekitarnya.
#adesnse#
Pembangunan infrastruktur tanpa diimbangi SDM, hanya membuka masalah baru. Jika jalan dibangun tanpa menyiapkan SDM masyarakat, yang akan terjadi seperti Kabupaten Tuban.
"Lima belas tahun lalu, semua jalan di Tuban dibangun mulus sampai gang-gang kecil. Tapi sekarang Tuban malah jatuh miskin," tutur mantan Sekretaris PC Ansor Bojonegoro (2011-2016) tersebut.
Joko mengatakan, jalan yang mulus justru memudahkan orang lain mengambil sumber daya alam mentah. Produk pertanian diambil dan diolah orang luar. Sementara masyarakat lokal SDM-nya tidak siap. Hal itu semakin parah karena pemerintah tidak menyiapkan kebijakan hilirisasi yang mumpuni. Pada 2024, Tuban berada pada posisi 10 besar kemiskinan di Jawa Timur.
Contoh kasus pada Kabupaten Tuban di atas, kata Joko Purwanto, sebisanya harus dihindari Bojonegoro. Artinya, pembukaan akses ekonomi tak hanya ditentukan kondisi fisik infrastruktur. Tapi juga kesiapan SDM dan dukungan penuh kebijakan dari pemerintah.
Joko mencontohkan, produksi jagung Bojonegoro sangat banyak. Tapi industri pakan dan peternakan justru ada di Blitar. Ini terjadi karena para petani Bojonegoro hanya menjual barang mentah. Selain itu, pemerintahan masa lalu juga tidak punya kebijakan yang terintegrasi untuk meretas jalan hilirisasi di tingkat lokal.
"Jangan sampai jalan mulus malah membuat orang dari kabupaten lain kaya, sementara warga Bojonegoro tetap miskin," tutur Joko Purwanto.
#adesnse#
"Pengembangan wilayah harus didukung adanya sarana pelayanan dasar. Tanpa itu, jalan bagus hanya dilewati saja," ucap Anggota DPRD Bojonegoro tersebut.
Pengembangan wilayah selatan, menurut Sally, berarti membangun “Kota Baru” di Bojonegoro bagian selatan. Pembangunan Kota Baru tentu bukan sekadar membangun jalan, tapi harus ada sarana kebutuhan dasar (rumah sakit, sekolah, dan pasar) yang secara otomatis menjadikannya pusat ekonomi.
"Setelah itu baru memaksimalkan potensi wisata yang ada di sana" tutur Sally.
#adesnse#
Selain itu, pihaknya juga berencana membangun Jalan Selatan Bojonegoro. Sebuah akses yang terhubung atau terkoneksi dengan Tol Ngawi-Bojonegoro-Tuban-Lamongan. Dalam visi dan programnya, Setyo Wahono mendorong pembangunan Exit Tol di wilayah Bojonegoro.
Sementara dalam konteks infrastruktur, Setyo Wahono dan Nurul Azizah juga berencana membangun jaringan jalan utama desa berbasis cor rigid atau aspal dan jembatan, serta didukung saluran air (gorong-gorong) yang mumpuni. (red/imm)
Editor: Imam Nurcahyo
Publisher: Imam Nurcahyo
