Kang Yoto Jadi Narasumber Forum Daerah Ramah HAM

Kamis, 03 Maret 2016 08:00 WIBOleh Vera Astanti

Oleh Vera Astanti

Kota – Bupati Bojonegoro Suyoto kembali dipercaya sebagai narasumber dalam forum “Daerah Ramah HAM” yang digagas oleh International NGO Forum  On Indonesia Development (Infid) yang dilaksanakan pada Rabu (02/03) di Malang. Acara ini dihadiri oleh 18 kabupaten/ kota yang dinilai ramah terhadap HAM 

Infid sendiri merupakan organisasi non pemerintah yang memiliki pengaruh besar baik di Indonesia maupun internasional. Infid sangat kritis terhadap kebijakan pemerintah sesuai dengan visinya yaitu mewujudkan demokrasi, kesetaraan, keadilan sosial dan perdamaian serta terjamin dan terpenuhinya hak asasi manusia di tingkat nasional (Indonesia) dan di tingkat global.

18 kota yang mengikuti acara ini telah lulus penilaian dari Infid, dan lembaga seperti Wantimpres, Menkumham, KSP, Komnas HAM, Kontras, Elsam,Komnas perempuan dan lain lain.

Bojonegoro dengan kekayaan sumber daya alam juga memiliki sejarah kemiskinan yang panjang. Hal inilah yang menyebabkan konflik sejak zaman Majapahit sampai 2007. Sedangkan pemerintah belum bisa memberikan solusi terkait kemisikinan ini sehingga rentan pelanggaran HAM seperti radikalisasi dan diskriminasi. Permasalah bertambah parah ketika dipicu akibat politisasi agama dan etnis.

Walaupun demikian mulai 2008 di bawah pemerintahan Kang Yoto, sapaan Suyoto, segala tantangan berusaha untuk dihadapi. Atas dukungan rakyat dengan menerapkan beberapa perubahan dalam sistem pemerintahan. Seperti pemerintahan yang transformasional, meretokrasi birokrasi menjadi profesional sehingga dapat dipercaya rakyat, akuntabel, transparan. 

Perbaikan sistem ini rupanya dapat menekan korupsi. Pembangunan ekonomi yang fokus memberi kesempatan kepada rakyat untuk berpendapat melalui media publik dan media sosial. Secara perlahan, Bojonegoro menjadi kabupaten yang terbuka (inklusif, ego to eco). Bahkan Bojonegoro berani mendeklarasikan kabupaten welas asih, pendidikan inklusif dan layak anak.

Dampak positif Bojonegoro berhasil mengimplementasi HAM dengan baik yaitu rakyat semua bisa berperan,agama dijalankan dengan tenang, pembangunan untuk semua dengan pertumbuhan ekonomi yang positif. Hal ini disebabkan karena pemerintah lebih mendahulukan kepentingan publik, hadir pada dinamika publik, serta menjaga kepercayaan rakyat dan mitra seperti investor dan tradisi belajar bersama. (ver/kik)