Kabupaten Bojonegoro

Berbekal OGP dan Bela Negara Menuju Pembangunan Berkelanjutan

Minggu, 15 Mei 2016 20:00 WIBOleh Muliyanto

Oleh Muliyanto

Kota - Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupate Bojonegoro berbagi kisah terkait Open Government Partnership (OGP) yang sudah terjadi di Bojonegoro. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik yang kemudian diberlakukan secara serentak pada April 2010.

Menurut Kepala Dinas Kominfo Bojonegoro Kusnandaka Tjatur P, Kabupaten Bojonegoro sudah menerapkan OGP jauh sebelum diberlakukan. Sebagai contoh adanya dialog publik di Pendopo setiap Jumat siang. Kegiatan tersebut merupakan terobosan awal Pemkab untuk menarik kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. "Sebab untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka maka perlu adanya sinergi antara pemerintah dan masyarakat," ujarnya.

Pemerintah yang terbuka ialah pemerintah yang mampu secara transparan membuka informasi terkait pemerintahan. Mulai dari kinerja pemerintah, keuangan, dan rencana aksi pemerintah.

Dengan keterbukaan pemerintah yang telah diterapkan oleh Kabupaten Bojonegoro, memberikan hasil positif. Selain bukti fisik dengan kemajuan sistem pemerintahan, dengan keterbukaan tersebut telah membawa Kabupaten Bojonegoro ke kancah internasional, yakni sebagai salah satu dari 15 kabupaten yang OGP di seluruh dunia.

"Masyarakat merupakan subyek pembangunan, oleh sebab itu seluruh aspirasi mereka akan kami tampung guna mendukung pembangunan berkelanjutan," imbuh Kabid Jarkom Kominfo Joko Suharmanto.

Sebagai celebration atas masuknya Bojonegoro menjadi salah satu Kabupaten yang OGP, maka Pemkab Bojonegoro akan melaksanakan Upacara Bela Negara pada 17 Mei mendatang.

Bela negara merupakan suatu konsep sebagai wujud patriotisme oleh komponen negara untuk mewujudkan ketahanan pemerintah. Hal itu bisa dibuktikan secara fisik dan non fisik. Bukti fisik dapat dilihat dari agresi masyarakat dalam melakukan ketahanan dalam membela daerahnya. Bukti nonfisik yakni dengan kemajuan pendidikan dan kerjasama sosial.

"Bela negara merupakan pernyataan sikap masyarakat Bojonegoro terhadap kemajuan pemerintahan, sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan," jelas Kepala Kesbangpol dan Linmas Kusbianto.

Wujud bela negara tersebut diaplikasikan melalui keingininan dan cita-cita masyarakat dalam melakukan ketahanan negara dalam lingkup keamanan, sosial, dan perlindungan dari ancaman. (mol/tap)

*) Foto dialog jumat dari dinkominfo.bojonegorokab.go.id