Buntut Unjuk Rasa AMB

Soal 200 Beasiswa AKN, Ini Jawaban Bupati Bojonegoro

Jumat, 30 September 2016 14:00 WIBOleh Piping Dian Permadi

Oleh Piping Dian Permadi

Bojonegoro Kota - Bupati Bojonegoro menegaskan pemberian porsi lebih beasiswa terhadap mahasiswa Pendidikan Diluar Domisili (PDD) Polinema atau rintisan AKN Bojonegoro merupakan program yang sudah ditentukan Pemkab. Saat ini kebijakan yang dijalankan Pemkab memang lebih berpihak pada penguatan keterampilan. Dalam hal ini tentu yang dikuatkan adalah program Diploma.

Demikian disampaikan Bupati Bojonegoro Drs H Suyoto MSi saat dikonfirmasi beritabojonegoro.com, Jumat (30/09/2016), terkait tuntutan Aliansi Mahasiswa Bojonegoro (AMB) dalam unjuk rasa pada Rabu, 28 September 2016, lalu.   

Para mahasiswa saat itu menuntut keadilan atas pemberian beasiswa yang condong ke kampus rintisan AKN. Disebutkan, setiap tahun kampus AKN diberikan jatah beasiswa dari Pemkab Bojonegoro sebanyak 200 mahasiswa.

Sementara kampus lokal lainya, seperti IKIP PGRI Bojonegoro mendapat beasiswa untuk 23 mahasiswa, Unigoro 8 mahasiswa, At Tanwir 30 mahasiswa, IAI 22 mahasiswa, Bidik Misi Unesa 12 mahasiswa dengan besaran Rp 12 juta, Stikes Icsada Bojonegoro 17 mahasiswa, dan STIT Muhammadiah 12 mahasiswa.

Jelas adanya ketimpangan ini membuat mahasiswa yang tergabung dalam AMB tak puas dan menuntut Pemkab berlaku adil.

Menanggapi itu, Bupati menyatakan bahwa arti keadilan dalam hal ini berbeda dengan apa yang dikatakan para mahasiswa itu. "Apa definisinya adil itu? Program itu selalu berpihak. Pemkab berpihak kepada penguatan keterampilan, itu berarti Diploma, bukan S1 akademik," tegasnya.

Kembali disampaikan bahwa apa yang saat ini diberikan Pemkab tersebut adalah merupakan program strategis Pemkab Bojonegoro. Artinya saat ini program yang dijalankan Pemkab memang lebih berpihak kepada mahasiswa di perguruan tinggi dengan penguatan keterampilan atau Diploma, tentu dalam hal ini rintisan AKN Bojonegoro.

"Jadi siapa pun yang mau ambil Diploma, punya peluang yang sama, itu namanya adil. Kalau Pemkab tidak punya program itu berarti pemerintah tanpa visi," pungkasnya. (pin/tap)

Baca berita: Pemkab Tak Mau Menanggapi Tuntutan Aliansi Mahasiswa Bojonegoro