Dampak Melemahnya Rupiah, Pemkab Terancam Gagal Bayar

Rabu, 16 September 2015 16:00 WIBOleh Vera Astanti

Oleh Vera Astanti

Bojonegoro-Melemahnya Rupiah terhadap Dollar berdampak sangat serius pada harga minyak mentah dunia. Harga minyak terjun bebas dari 60 Dollar menjadi 45  US Dollar. Dampak ini diperkirakan berjalan sampai akhir tahun ini. Hal ini harus diwaspai oleh  daerah-daerah penghasil minyak yang kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)nya sangat bergantung pada sektor ini. Dipastikan bahwa sektor penerimaan keuangan akan mengalami penyusutan luar biasa. Dan ini akan terjadi di Bojonegoro. Beberapa proyek akan mengalami gagal bayar serta beberapa program pemerintah terancam mandeg. Tak hanya itu, beberapa layanan dasar juga akan mengalami hal serupa.

Merespon kenyataan ini, Bupati Bojonegoro memerintahkan untuk  memilih mana saja program dan proyek Pemerintah yang dengan terpaksa akan tidak dibayar. Pilihan pahit ini harus dilakukan karena kekuatan anggaran pemkab tidak lagi mampu untuk membayar.

"Pilihan pahit ini harus kita pilih karena kuatan penerimaan kita juga mengalami penurunan yang sangat drastis," pesan Bupati Bojonegoro Suyoto sebagaimana disiarkan oleh Kepala Bagian Humas dan Protokol, Hari Kristianto, kepada beritabojonegoro.com (BBC).

Prediksinya, jika Bojonegoro salah dalam memilih dan tidak segera disesuaikan dalam PABD TA 2015, beberapa program pembangunan yang terancam gagal bayar di antaranya adalah Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Untuk diketahui, bahwa Jamkesda ini diperuntukkan bagi warga Bojonegoro kurang mampu yang tidak tercover dalam Jamkesmas. Tidak hanya sampai di situ, bantuan untuk instansi vertikal juga terancam tidak ada. Ancaman lainnya adalah  bantuan instalasi air bersih baik dropping air bersih yang selama ini diberikan untuk daerah rawan kekeringan juga akan mengalami nasib serupa.  Dampak ini juga tidak hanya akan diterima oleh masyarakat. Bagi para pegawai, baik  yang berstatus negeri maupun honorer, juga terancam tidak akan menerima gaji.

Kabar lainnya adalah tentang Alokasi Dana Desa (ADD) tahap 3. ADD Tahap 3 dipastikan terancam tidak akan mengucur kembali. Mengapa demikian? Kekuatan anggaran kita dari sektor penerimaan daerah akan mengalami penyusutan yang sangat drastis. Ancaman lain juga akan terjadi pada kegiatan  Penerangan Jalan Umum (PJU) di seluruh wilayah di Bojonegoro juga terancam tidak akan menyala alias mengalami pemadaman karena tidak ada alokasi anggaran yang dipergunakan untuk membayar.

Melihat kenyataan tersebut, pemerintah Kabupaten Bojonegoro mau tidak mau harus menyesuaikan kekuatan anggaran, mulai dari alokasi penerimaan dan sektor belanja. Pemkab Bojonegoro menghadapi pilihan sulit, yakni melakukan penyesuaian, rasionalisasi dan rescedule belanja daerah di tahun anggaran 2015 ini.

Saat ini, Pemkab melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tengah serius mengkaji serta menyesuaikan dan melakukan analisa rasionalisasi belanja tahun anggaran 2015 ini. Bahkan pilihan sulit untuk merescedule beberapa program dan kegiatan menjadi pilihan sulit yang harus dihadapi oleh TAPD ini. (ver/ moha)