Pastikan Pembangunan Tepat Sasaran, Pemkab Bojonegoro Gelar Bimtek Pemutakhiran Data

Minggu, 14 Desember 2025 17:00 WIBOleh Tim Redaksi

Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memulai Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) pada Sabtu (13/12/2025) kemarin. Kegiatan yang berlangsung di Sekolah Model Terpadu (SMT) Bojonegoro ini akan digelar hingga 16 Desember mendatang, melatih ribuan kader desa untuk menghasilkan data sosial ekonomi yang akurat dan terintegrasi.

DTSEN merupakan database tunggal nasional berbasis NIK yang mencakup kondisi sosial-ekonomi setiap warga. Keakuratan data ini sangat vital karena menjadi acuan penyaluran bansos, penanggulangan kemiskinan, penurunan stunting, hingga berbagai intervensi pembangunan lainnya. Tanpa DTSEN yang valid, program pemerintah berisiko salah sasaran atau bahkan tumpang tindih.

Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, membuka acara secara resmi. Ia menyebut peserta bimtek sebagai kader pilihan dalam visi Bojonegoro Membangun, yang bertugas memverifikasi data langsung di lapangan.

"Data yang akurat adalah kunci mencapai target RPJMD kita, seperti turunnya kemiskinan, naiknya pertumbuhan ekonomi, IPM lebih tinggi, pengangguran rendah, dan konektivitas yang merata," ungkapnya.

Beberapa capaian terkini membuktikan pentingnya data yang tepat dan terukur. Nurul menyebut, menurut BPS Desember 2025, angka kemiskinan Bojonegoro turun dari 11,69% menjadi 11,49%. Stunting juga berhasil ditekan dari 14,2% jadi 12%, mendatangkan insentif fiskal Rp5,9 miliar untuk program lanjutan. Target ke depan, harap Nurul, stunting bisa satu digit.

Sektor lain tak kalah gemilang menurut Wabup Nurul adalah produksi padi mencapai 880 ribu ton, IPM naik dari 72,29 menjadi 73,54.

"Semua ini tak lepas dari data yang tepat. DTSEN akan memastikan bantuan sampai ke tangan yang benar-benar membutuhkan, termasuk dengan stiker keluarga miskin berbasis data valid untuk transparansi," tegas Nurul Azizah.

Kepala Dinas Kesehatan Bojonegoro, Ninik Susmiyati, menambahkan bahwa DTSEN krusial untuk pemetaan program kesehatan, seperti jaminan kesehatan, gizi, dan pemberdayaan masyarakat. Bimtek ini sendiri mengacu pada regulasi nasional, termasuk Perpres 39/2019 tentang Satu Data Indonesia dan Inpres 4/2025 tentang DTSEN.

“DTSEN menjadi dasar penting dalam pemetaan dan penargetan program jaminan kesehatan, intervensi gizi, penanganan stunting, hingga pengembangan program kesehatan berbasis pemberdayaan masyarakat,” kata Ninik.

Sebanyak 2.580 peserta—mulai sekretaris desa, operator SIKS-NG, hingga ketua RT—akan dilatih dalam empat angkatan, didampingi 30 fasilitator BPS dan 45 fasilitator kesehatan. Pemkab Bojonegoro optimistis, DTSEN hasil bimtek ini akan menjadi pondasi kuat kebijakan pembangunan 2026, mewujudkan Bojonegoro yang lebih sejahtera dan inklusif. (red/toh)