DTSEN Jadi Fondasi Utama Pemkab Bojonegoro untuk Program Bansos dan Pembangunan Daerah

Kamis, 18 Desember 2025 11:00 WIBOleh Tim Redaksi

Bojonegoro - Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus menegaskan komitmennya dalam menggunakan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar utama penyaluran bantuan sosial (bansos) serta penyusunan berbagai kebijakan pembangunan. Pendekatan berbasis data ini diharapkan membuat program-program pemerintah lebih tepat sasaran dan efektif mengatasi isu kemiskinan serta perlindungan sosial.

Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, saat memberikan sambutan dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) pemutakhiran DTSEN, menegaskan komitmen tersebut.

"Kualitas kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sangat bergantung pada seberapa baik data yang kita miliki di lapangan," tegasnya.

Komitmen tersebut semakin dikuatkan melalui gelaran Bimbingan Teknis (Bimtek) pemutakhiran DTSEN yang berlangsung selama empat hari pada pertengahan Desember 2025. Kegiatan ini menjadi wadah untuk memastikan data yang ada benar-benar akurat dan mencerminkan kondisi masyarakat terkini.

Beliau juga menekankan bahwa perangkat desa dan kader lokal merupakan garda terdepan dalam keberhasilan program ini. Mereka paling menguasai situasi riil di masyarakat, sehingga pelibatan mereka sangat vital.

Untuk itu, bimtek kali ini melatih sekitar 2.580 peserta, meliputi sekretaris desa, operator SIKS-NG, perangkat desa, hingga ketua RT. Pelatihan intensif ini dirancang agar semua pihak mampu menghasilkan data yang lebih berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Kami sangat berharap kerjasama dari seluruh elemen terkait berjalan dengan baik, sehingga data yang dihasilkan benar-benar valid, akurat, dan tetap menjaga kerahasiaan informasi warga," ujar Nurul Azizah.

Di sisi lain, Kepala Dinas Kesehatan Bojonegoro, Ninik Susmiyati, menambahkan bahwa DTSEN tidak hanya penting untuk bansos, tapi juga untuk pemetaan program kesehatan. Di antaranya jaminan kesehatan, intervensi gizi, serta penanganan stunting.

"Data yang valid akan menjadi fondasi intervensi yang benar-benar tepat sasaran dan membawa dampak positif," paparnya.

Pelatihan yang digelar dari 13 hingga 16 Desember 2025 ini sepenuhnya selaras dengan regulasi nasional, seperti Perpres Satu Data Indonesia dan Inpres DTSEN. Didukung oleh 75 fasilitator dari Badan Pusat Statistik (BPS) serta tenaga kesehatan, bimtek ini diharapkan menghasilkan data berkualitas tinggi yang siap digunakan untuk merancang program pembangunan di tahun 2026.

Dengan langkah ini, Pemkab Bojonegoro menunjukkan keseriusan dalam membangun tata kelola data yang lebih baik, demi kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan berkelanjutan.(red/toh)