Pemkab Bojonegoro Gelar Rapat Bahas Batas Kawasan Hutan untuk Dukung Reformasi Agraria
Jumat, 26 Desember 2025 11:00 WIBOleh Tim Redaksi
Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menggelar rapat penting membahas hasil pengukuran dan pemasangan tanda batas kawasan hutan dalam Program Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTPKH). Rapat yang digelar di Ruang Angling Darma pada Selasa (23/12/2025) lalu ini bertujuan memberikan kepastian hukum batas kawasan hutan sekaligus mendukung penataan ruang dalam rangka reformasi agraria nasional.
Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, memimpin langsung rapat tersebut dan menekankan betapa krusialnya pembahasan ini. Menurutnya, kejelasan batas kawasan hutan menjadi kunci utama untuk mencegah konflik lahan yang sering muncul akibat data tumpang tindih.
"Saya mengucapkan terima kasih atas komitmen dan sinergi dari seluruh pihak yang terlibat. Forum ini penting untuk menyamakan pemahaman, terutama terkait data-data yang rawan tumpang tindih dan berpotensi memicu konflik," ujar Bupati Wahono.
Bupati juga secara khusus meminta peran aktif dari para kepala desa untuk menyediakan data yang akurat dan valid. Ia menegaskan bahwa keterbukaan informasi dari tingkat desa akan sangat membantu proses penataan kawasan hutan agar lebih tertib, adil, dan mengurangi potensi sengketa di masa depan.
"Saya mohon kepada para kepala desa untuk benar-benar menyampaikan data yang valid. Dengan penataan kawasan hutan yang baik, kita bisa mengurangi konflik-konflik di lapangan dan mengutamakan kepentingan bersama," tegasnya.
Rapat ini melibatkan berbagai pihak terkait dan diharapkan menghasilkan kesepahaman bersama mengenai batas kawasan hutan di wilayah Bojonegoro. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah pusat dalam program PPTPKH, yang bertujuan menyelesaikan penguasaan tanah di kawasan hutan secara berkelanjutan dan berkeadilan.
Dengan adanya kepastian batas ini, reformasi agraria di Bojonegoro diharapkan berjalan lebih lancar, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama petani dan warga yang bergantung pada lahan tersebut. Pemkab Bojonegoro terus berkomitmen untuk mendukung program nasional ini demi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.(red/toh)
