Pemkab Bojonegoro Matangkan Arah Pembangunan yang Inklusif dengan Perkuat Peran Pokja PUG

Jumat, 27 Februari 2026 12:00 WIBOleh Tim Redaksi

Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro terus mempertegas komitmennya dalam menghadirkan pembangunan yang tidak hanya menyentuh fisik infrastruktur, tetapi juga menyentuh aspek keadilan sosial. Hal ini dibuktikan dengan digelarnya Rapat Koordinasi (Rakor) Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender (PUG) guna memastikan seluruh lapisan masyarakat mendapatkan akses dan manfaat pembangunan secara setara.

Langkah strategis ini diambil sebagai upaya Pemkab Bojonegoro untuk menyelaraskan perencanaan daerah dengan semangat pembangunan inklusif, di mana tidak ada satu pun kelompok masyarakat—baik laki-laki, perempuan, anak, lansia, hingga penyandang disabilitas—yang tertinggal dalam proses kemajuan daerah.

Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, menegaskan bahwa pengarusutamaan gender adalah upaya menghadirkan keterlibatan perempuan dalam seluruh proses pembangunan daerah.

“Pengarusutamaan gender adalah bagaimana Pemkab Bojonegoro melibatkan arus utama perempuan di dalam pelaksanaan pembangunan. Tahapannya ada tujuh, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan hingga pelaporan,” ujarnya.

Seringkali, istilah "gender" disalahartikan hanya sebagai urusan perempuan. Namun, dalam Rakor Pokja PUG kali ini, Pemkab Bojonegoro menekankan bahwa Pengarusutamaan Gender adalah sebuah strategi sistematis. Tujuannya adalah mengintegrasikan perspektif gender ke dalam seluruh siklus pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, penyusunan anggaran, hingga evaluasi kebijakan.

Nurul menegaskan, PUG adalah instrumen untuk melihat apakah sebuah kebijakan sudah menjawab kebutuhan yang berbeda-beda di masyarakat. Sebagai contoh, pembangunan fasilitas umum harus mempertimbangkan aksesibilitas bagi ibu menyusui dan warga difabel agar asas keadilan benar-benar terpenuhi.

Salah satu poin krusial yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah teknis implementasi anggaran. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Bojonegoro didorong untuk lebih mahir dalam menggunakan instrumen Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS). Instrumen ini berfungsi sebagai "pisau bedah" untuk menganalisis apakah alokasi anggaran di suatu dinas sudah responsif gender atau belum.

Dengan analisis yang tajam, kesenjangan akses dalam layanan kesehatan, pendidikan, maupun pemberdayaan ekonomi dapat segera dipetakan dan dicarikan solusinya melalui intervensi program yang tepat sasaran.

Dalam Rakor tersebut, ditekankan pula pentingnya Data Terpilah. Tanpa data yang akurat mengenai jumlah dan kondisi spesifik laki-laki serta perempuan di berbagai sektor, kebijakan yang diambil berisiko "pukul rata" dan tidak efektif. Pemkab Bojonegoro menargetkan peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebagai indikator keberhasilan.

Hal ini memerlukan sinergi kolektif, bukan hanya tugas satu dinas saja, melainkan tanggung jawab bersama seluruh anggota Pokja PUG yang terdiri dari berbagai elemen birokrasi.

Menurut Fasilitator PUG Jawa Timur, One Widyawati, gender harus dipahami sebagai pembagian fungsi dan tanggung jawab sosial yang dikonstruksikan masyarakat terhadap laki-laki dan perempuan. Menurutnya, implementasi PUG mendesak untuk diperkuat guna mengikis kesenjangan akses dan partisipasi yang selama ini masih membelenggu kelompok perempuan serta penyandang disabilitas.

“Kesetaraan gender bertujuan mewujudkan kesamaan yang adil dan setara bagi laki-laki dan perempuan, anak, difabel dan kelompok rentan lainnya dalam memperoleh kesempatan serta hak sebagai manusia, agar mampu berpartisipasi di berbagai bidang dan menikmati hasil pembangunan secara setara,” jelasnya.

Ia merinci berbagai isu krusial yang perlu diintervensi, seperti fenomena dispensasi nikah, angka kematian ibu yang masih tinggi, hingga maraknya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain itu, diskriminasi terhadap kaum difabel dan kerentanan ekonomi perempuan kepala keluarga juga menjadi catatan merah. One juga menyoroti bagaimana pembangunan seringkali belum inklusif, sehingga kelompok marginal dan perempuan masih tertinggal dalam hal kendali maupun manfaat kebijakan.

Ada banyak tantangan yang musti dibenahi, di antaranya isu stunting, angka putus sekolah yang tinggi, hingga keterlibatan laki-laki yang masih minim dalam program KB. One berharap melalui kesetaraan gender, keadilan bagi kelompok rentan dan difabel dapat terwujud nyata. Dengan begitu, setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati hasil pembangunan tanpa ada yang merasa ditinggalkan.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro, Ahmad Hernowo, menegaskan komitmen Pemkab Bojonegoro dalam mengoptimalkan Pengarusutamaan Gender (PUG) sesuai instruksi pusat. Melalui Pokja PUG sebagai wadah koordinasi lintas instansi, kebijakan dan anggaran diarahkan agar lebih responsif gender guna mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, adil, dan merata bagi seluruh masyarakat.

"Kelompok Kerja PUG memiliki peran strategis sebagai wadah konsultasi lintas instansi dalam memastikan kebijakan, program, serta penganggaran responsif gender," kata Ahmad Hernowo.(red/toh)

 Reporter: Tim Redaksi
Editor: Mohamad Tohir
Publisher: Mohamad Tohir