Hadir di Rakor OPD Pemkab Bojonegoro, Bupati dan Wakil Bupati Tekankan Pentingnya Peran Camat dalam Pembangunan Desa
Kamis, 05 Maret 2026 13:00 WIBOleh Tim Redaksi
Bojonegoro - Bupati Bojonegoro Setyo Wahono bersama Wakil Bupati menghadiri rapat koordinasi (rakor) monitoring program pembangunan daerah yang dilaksanakan pada Rabu, 4 Maret 2026. Dalam pertemuan tersebut, para pimpinan daerah menekankan pentingnya peran camat sebagai ujung tombak dalam memetakan potensi di wilayah masing-masing untuk memastikan arah pembangunan yang tepat sasaran.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro Edi Susanto menjelaskan bahwa rakor ini bertujuan untuk memonitoring sekaligus mengevaluasi berbagai program prioritas. Dalam kesempatan tersebut, para camat diminta memaparkan potensi unggulan di wilayahnya, mulai dari sektor pertanian, pariwisata, hingga perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Selain itu, pemetaan aset milik Pemerintah Kabupaten di tingkat kecamatan juga menjadi poin penting yang dibahas.
Bupati Bojonegoro Setyo Wahono mengatakan, rakor ini bentuk dari sinergi dan komunikasi dengan seluruh camat. Ia menegaskan, kehadiran pemerintah harus menjawab dan menyelesaikan keresahan atau agenda yang ada di masyarakat.
"Posisi camat sangat penting dalam menjalankan pemerintahan di desa. Maka selalu berkomunikasi dengan masyarakat. Harus visioner, koordinatif, tegas, responsif, berintegritas dalam membangun pemerintah yang tertib dalam menjawab tantangan yang ada," ujarnya.
Fokus pembangunan ke depan tidak hanya menyasar pada infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, dan sarana prasarana sekolah, tetapi juga memastikan efektivitas program-program prioritas pemerintah kabupaten. Program-program seperti Gayatri, Domba Kesejahteraan, hingga Kolega terus dipantau perkembangannya agar memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat di tingkat desa.
Selain aspek fisik dan ekonomi, Pemkab Bojonegoro juga menyoroti pentingnya validitas data kependudukan. Para camat diinstruksikan untuk memantau progres verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) guna memastikan penyaluran bantuan atau program pemerintah tepat kuota dan tepat orang. Hal ini mencakup pendataan keluarga yang sudah maupun belum tersentuh program bantuan, serta pembaruan data pengangguran di setiap desa.
Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah juga mengingatkan jajarannya untuk selalu memantau wilayahnya, diantaranya memantau bangunan yang tidak berizin. Kini prioritas pembangunan tahun 2026 meliputi jalan, jembatan, gedung sekolah, serta mendorong potensi ekonomi dan pariwisata.
"Mana yang paling prioritas usulkan, sehingga yang menjadi harapan kita bersama sesuai arahan Bapak Bupati, pemerintah yang hadir secara responsif dan solutif," imbuhnya.
Rapat koordinasi ini diharapkan mampu menciptakan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah kabupaten dan jajaran kecamatan. Dengan pemetaan wilayah yang detail, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro optimis dapat merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berbasis pada kebutuhan riil masyarakat di lapangan.(red/toh)
