DPRD Bojonegoro Evaluasi Program MBG Ramadan, Pastikan Program Sesuai Standar

Rabu, 04 Maret 2026 19:00 WIBOleh Tim Redaksi

Bojonegoro - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro menggelar audiensi untuk mengevaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG selama bulan Ramadan, Rabu (04/03/2026) sore. Langkah ini diambil sebagai bentuk respons atas berbagai saran, kritik, serta aduan masyarakat terkait kualitas menu yang disajikan kepada para siswa di wilayah tersebut.

Audiensi yang berlangsung di Ruang Badan Anggaran DPRD Bojonegoro tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi C Ahmad Supriyanto. Pertemuan ini juga dihadiri oleh Ketua DPRD Bojonegoro Abdullah Umar, Kepala Satgas MBG Bojonegoro Ninik Sumiati, serta perwakilan dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, seluruh perwakilan SPPG di Bojonegoro, hingga perwakilan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau Persagi Bojonegoro.

Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro Ahmad Supriyanto menegaskan bahwa audiensi ini merupakan tindak lanjut langsung dari aspirasi masyarakat yang masuk ke meja legislatif. Menurutnya, evaluasi sangat perlu dilakukan agar program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut dapat berjalan optimal di tingkat daerah.

"Audiensi atau rapat kerja hari ini merupakan tindak lanjut dari saran, masukan, dan kritik masyarakat terkait menu Makan Bergizi Gratis selama bulan Ramadan," ujar Ahmad Supriyanto.

Sementara itu, pihak Persagi Bojonegoro turut menyampaikan sejumlah catatan teknis berdasarkan temuan di lapangan. Mereka menekankan bahwa menu harus memenuhi komposisi gizi seimbang yang mencakup makanan pokok, protein hewani, protein nabati, dan buah. Persagi menyoroti masih adanya penyedia yang menyajikan menu praktis seperti telur rebus hampir setiap hari, serta mengingatkan pentingnya menjaga kualitas ketahanan makanan agar tetap layak dikonsumsi hingga waktu berbuka atau sahur.

Ketua DPRD Bojonegoro, Abdullah Umar, juga menegaskan bahwa masyarakat juga perlu turut mengawasi pelaksanaan MBG, termasuk memastikan menunya sudah sesuai atau belum. Bahkan, masyarakat tidak perlu takut menyampaikan kritik jika menemukan menu MBG yang tidak sesuai ketentuan. Menurut Umar, kritik termasuk bentu dari pengawasan yang sah dan baik agar program berjalan sesuai yang semestinya. Masyarakat  tidak perlu khawatir untuk mengkritik jika menemukan menu yang tidak sesuai standar.

“Seluruh masyarakat berhak menyampaikan kritik sepanjang sesuai fakta dan tidak mengada-ada. Tidak perlu takut, sepanjang yang disampaikan sesuai keadaan,” kata Umar.

DPRD menekankan bahwa selama bulan suci Ramadan, menu MBG harus tetap memperhatikan kecukupan gizi sekaligus menyesuaikan waktu konsumsi bagi siswa yang menjalankan ibadah puasa. Selain fokus pada pemenuhan gizi, DPRD juga melihat program ini memiliki efek berganda bagi perekonomian daerah karena mampu membuka peluang kerja serta mendorong perputaran ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dan jasa katering.

Dalam kesempatan tersebut, DPRD Bojonegoro juga meluruskan persepsi masyarakat terkait besaran anggaran program tersebut. Pihak legislatif menjelaskan bahwa biaya per porsi tidak sebesar Rp15.000 seperti yang berkembang di publik, melainkan berkisar antara Rp8.000 untuk porsi kecil dan Rp10.000 untuk porsi besar.

Melalui audiensi ini, DPRD Bojonegoro menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pelaksanaan program agar tetap berjalan sesuai standar gizi dan transparan. Koordinasi lintas instansi dinilai menjadi kunci utama agar pelaksanaan program nasional ini memberikan manfaat maksimal bagi siswa dan seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Bojonegoro.(red/toh)