Perlu Ada Hukuman yang Jelas Terkait OGP
Selasa, 15 November 2016 09:00 WIBOleh Piping Dian Permadi
Oleh Piping Dian Permadi
Bojonegoro Kota - Pemerintah Kabupaten Bojonegoro saat ini tengah menjadi percontohan dalam Open Government Partnership (OGP). Namun dalam pelaksanaannya tentu masih banyak kekurangan.
Hal itu di ungkapkan oleh ketua LSM Angling Darmo M. Nasir. Menurutnya pemerintah kabupaten dalam hal ini Bupati Bojonegoro harus memberikan hukuman atau punishment yang jelas jika di tingkat satuan kerja hingga di tingkat desa tidak menjalankan OGP.
"Kalau ada pelanggaran tapi reaksi Bupati hanya melakukan teguran jadi nonsense (omong kosong)," kata Nasir.
Pasalnya saat ini kata Nasir masih ada satuan kerja yang belum ikut menjalankan OGP. Namun Nasir tidak mau menyebutkan SKPD mana yang masih belum sepenuhnya terbuka terkait data. " Saya tidak mau menyebutkan tidak perlu lah, “ ungkapnya.
Nasir menambahkan yang perlu disoroti lagi adalah di tingkat kecamatan maupun desa. Apakah pemerintahan di tingkat tersebut sudah benar - benar dijalankan OGP.
Selain itu pelaksanaan OGP di masa akhir pemerintahan Bupati Bojonegoro Drs H Suyoto menurutnya sedikit terlambat.
" Harusnya sudah dari dulu, tidak menjelang akhir pemerintahan Kang Yoto," ujarnya.
Terlepas dari itu semua sebagai LSM pihaknya sangat mendukung penuh dengan dilaksanakanya OGP di Kabupaten Bojonegoro. Nasir juga mengajak kepada media maupun LSM yang lain agar ikut mendukung adanya OGP di Kabupaten Bojonegoro. (pin/kik)