Pemkab Bersama DPRD Bojonegoro Gelar Monitoring dan Evaluasi Program Gayatri
Rabu, 03 Desember 2025 13:00 WIBOleh Tim Redaksi
Bojonegoro - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, melalui Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan), bersama Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, menggelar acara Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Program Gerakan Ternak Ayam Petelur Mandiri (Gayatri). Rabu (03/12/2025).
Kegiatan yang digelar di Balai Desa Kalicilik, Kecamatan Sukosewu ini sebagai upaya untuk memastikan agar program tersebut berjalan sesuai dengan yang direncanakan, sehingga mampu meningkatkan pendapatan keluarga penerima manfaat (KPM).
Sekadar diketahui, pada tahun 2025 ini Pemkab Bojonegoro telah mengalokasikan anggaran untuk Program Gayatri bagi 5.400 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dengan rincian dari Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Induk sebanyak 400 KPM dan dari Perubahan APBD (P-APBD) 2025 sebanyak 5.000 KPM.
Monitoring dan Evaluasi Program Gerakan Ternak Ayam Petelur Mandiri (Gayatri) di Bojonegoro. Rabu (03/12/2025). (Aset: Istimewa)
Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) Kabupaten Bojonegoro, Catur Rahayu menjelaskan bahwa Program Gayatri yang bersumber dari APBD Induk 2025 sebanyak 400 KPM, saat ini sudah berproduksi.
“Memang tiba-tiba ada yang mati. Ada juga yang belum bertelur. Tapi kita dari Dinas Peternakan, baik dari sisi produksinya maupun kesehatan ternaknya, terus melakukan pemantauan dan tindakan terhadap ternak-ternak yang ada masalah.” tutur Catur Rahayu.
Kemudian untuk yang bersumber dari P-APBD 2025, dari 5.000 KPM yang direncanakan, yang sudah menerima dropping kandang sebanyak 1.905 KPM, dan kekurangannya 3.095 KPM.
“Kita juga sudah melakukan bimbingan teknis (bimtek) dan sudah terealisasi semuanya,” kata Catur Rahayu.
“Karena memang evaluasi dari yang APBD Induk, yang 400 KPM, supaya tidak ada permasalahan seperti kekurangan tempat untuk penyimpanan pakan dan dikhawatirkan nanti ada yang menjamur, makanya kita berikan dalam dua tahap.” tutur Catur Rahayu.
Kemudian untuk dropping pullet atau ayam, ini sudah tersalur 1.669 KPM. Kekurangannya 3.301 KPM. Menurutnya, terkait kekurangan-kekurangan yang dilakukan penyedia ini, pihaknya sudah melakukan rapat bersama dengan penyedia, bahwa memang sesuai dengan kontrak, itu memang mestinya sampai tanggal 22 Desember 2025,
“Namun kita minta percepatan dan para penyedia menyanggupi paling lambat tanggal 15 Desember 2025.” tutur Catur Rahayu.
“Sehingga penerima KPM nanti kalau ada permasalahan, bisa langsung mengabarkan ke pendamping-pendamping kita sediakan.” tutur Catur Rahayu.
Selain itu, pihaknya juga memonitor produksi maupun kesehatan ayam yang diterima oleh KPM tersebut.
“Insha Allah, Program Gayatri ini berhasil. Karena dari analisa, usaha ayam petelur ini bisa meningkatkan pendapatan keluarga penerima manfaat,” kata Catur Rahayu.
“Kalau misal ada yang sakit atau ada permasalahan, langsung konsultasikan dengan pendamping yang ada di desa atau kecamatan,” tutur Sally Atyasasmi.
Sally menyampaikan bahwa Program Gayatri ini merupakan program Pemkab Bojonegoro yang bertujuan agar masyarakat prasejahtera di Kabupaten Bojonegoro menjadi produktif secara berkelanjutan.
Namun Sally berpesan kepada para KPM untuk pandai dalam mengelola keuangan dari hasil atau produksi Program Gayatri ini, terutama setelah dua bulan masa perawatan atau setelah tidak mendapatkan dropping pakan.
“Artinya setelah dua bulan harus pandai mengelola keuangannya karena pakan harus beli sendiri. Kemarin sudah diajari di Bimtek, bahwa ini bukan sekadar diberikan bantuan tapi diajari untuk jadi pengusaha ternak ayam petelur,” tutur Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro Sally Atyasasmi.
Program Gayatri, menjadi Program Unggulan Pemkab Bojonegoro sebagai upaya penguatan ekonomi masyarakat khususnya keluarga pra-sejahtera.
Program Gayatri ini dapat menghidupkan kemandirian ekonomi keluarga pra-sejahtera, melalui bansos yang sifatnya produktif dan berkelanjutan. (red/imm)
Penulis: Tim Redaksi
Editor: Imam Nurcahyo
Publisher: Imam Nurcahyo
