Asisten Kemenkopolhukam Gelar Rakor Pendataan Masalah Migas di Bojonegoro

Kamis, 28 April 2016 13:00 WIBOleh Vera Astanti

Oleh Vera Astanti

Kota - Rapat Koordinasi Pendataan Permasalahan Pertambangan Migas di Kabupaten Bojonegoro, Kamis (28/04) pagi tadi, diselenggarakan di ruang jamuan Rumah Dinas Bupati Bojonegoro. Acara ini dihadiri Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara Kementerian Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan Brigjen Pol Drs Yanto Tarah MM. Tampak hadir pula jajaran Kepolisian, TNI, Komisi B DPRD, SKK Migas Jabanusa, dan Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur.

Dalam kesempatan ini dilakukan pemaparan dari Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur tentang pendataan dan langkah-langkah Pemprov menyikapi ilegal drilling. Sementara dari perwakilan SKK Migas Jabanusa dipaparkan tentang aspirasi maupun keluhan perusahaan migas akibat praktek ilegal migas. Selain itu juga mendengarkan paparan tentang penanganan ilegal migas di Bojonegoro selama kurun waktu 5 tahun yang disampaikan oleh Kapolres Bojonegoro, dan Direktur Kriminal Khusus Polda Jatim.

Brigjen Pol Drs Yanto Tarah MM, dalam penjelasannya, menuturkan, di Indonesia ini kasus ilegal drilling terjadi di dua wilayah, yakni Kabupaten Musi Banyuasin dan Bojonegoro. "Jika di Bojonegoro minyak diangkut dengan rengkek, di Musi Banyuasin malah menggunakan tangki kemudian kapal tongkang," tuturnya.

Namun setelah melakukan kunjungan di Bojonegoro, imbuh Yanto Tarah, dirinya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Pemkab yang telah menata daerah Wonocolo menjadi wisata tambang minyak tradisional.

"Tujuan diadakannya pertemuan ini adalah untuk mendapatkan masukan dan menanggapi permasalahan di bidang migas. Pada akhirnya menghasilkan rekomendasi yang akan dikeluarkan oleh Presiden. Migas dalam pengamanan membutuhkan peran serta semua pihak," ujarnya.

Dia juga menyampaikan, hasil pertemuan ini nantinya akan menghasilkan penyusunan strategi dan undang-undang yang tepat. Migas adalah penyumbang devisa terbesar keuangan negara, apalagi sektor migas juga menjadi sasaran empuk untuk disalahgunakan.

"Harus diingat bahwa tidak ada perseorangan maupun lembaga yang menguasai sektor migas, kekayaan sumber daya alam dikuasai negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat," ungkap Yanto Tarah.

Pada rapat koordinasi kali ini, Bupati Bojonegoro Drs Suyoto MSi menyampaikan bahwa Bojonegoro punya beban tugas menyukseskan ekplorasi dan eksploitasi migas di beberapa titik, yaitu Blok Cepu, Sukowati, Tiungbiru, dan Blok Nona. Pemkab memiliki kebijakan, pertumbuhan ekonomi di migas harus membawa pertumbuhan di sektor non migas.

"Kemudian bagaimana eksplorasi dan eksploitasi minyak tidak membawa konflik sosial? Upaya yang dilakukan Pemkab Bojonegoro, yaitu melakukan penataan kawasan, membuka akses kepada rakyat di sektor migas, dan membuka kesempatan ekonomi," jelas Bupati.

Bupati menegaskan, pemkab juga membuat kebijakan politik anggaran dimana seluruh desa mendapatkan penghasilan sektor migas. Penghasilan sektor migas untuk penguatan SDM dan untuk dukung sektor ekonomi.

"Uang minyak tak boleh dihabiskan. Ini penting karena minyak kita akan habis, sedangkan generasi mendatang juga memiliki hak yang sama merasakan berkah minyak ini. Entah sebutan dana abadi migas atau apa pun, pemerintah harus mengelola dana migas ini dengan tepat untuk kelangsungan masa depan," tegasnya.

Pada akhir sambutannya, Bupati menyampaikan tentang beberapa hal yang saat ini masih menjadi polemik di Bojonegoro. Di antaranya konflik yang terjadi soal berhentinya kilang TWU karena belum dapat suplai minyak. Akibatnya banyak tenaga kerja yang terhenti. Masalah lain yakni penggantian Tanah Kas Desa (TKD)  yang belum tuntas.  

Sedangkan untuk masalah Sumur tua adalah memberi status sumur yang ada mana legal dan ilegal. Kemudian dibuat regulasi yang jelas perlunya langkah serempak dan pararel dalam mengatasi masalah sosial di tengah masyarakat.

"Pertemuan ini menandakan bahwa negara hadir di tengah masyarakat, untuk mempertajam action plan apa yang dilakukan dan yang harus dilakukan. Inilah gaya baru negara hadir di tengah masyarakat," pungkas Bupati Suyoto. (ver/tap)