Predikat Open Government Partnership bagi Bojonegoro
Akses Informasi Masih Berbelit-Belit dan Saling Lempar
Sabtu, 23 Juli 2016 19:00 WIBOleh Piping Dian Permadi
Oleh Piping Dian Permadi
Kota - Kabupaten Bojonegoro telah mendapatkan pengakuan di mata dunia internasional mengenai Open Government Partnership (OGP) atau yang lebih kita kenal dengan pemerintahan yang terbuka. Pada Kamis (21/07) lalu, Bupati Bojonegoro Suyoto diundang untuk berbagi pengalaman dengan negara lain pada acara Panel Diskusi ADB-OGP di Manila, Fhilipina.
Open Government Partnership yang selalu digadang-gadang oleh Bupati sepertinya belum begitu menyeluruh ke semua sektor. Sistem informasi yang dapat diakses oleh publik atau keterbukaan terhadap masyarakat luas tampaknya belum sepenuhnya nyata.
Meski Pemerintah kabupaten Bojonegoro memiliki program andalan dialog publik setiap Jumat, itu masih belum cukup. Pasalnya keterbukaan informasi publik yang dimaksud, seperti pengelolaan anggaran yang diketahui publik hingga rincian penggunaan sebagai alat perencanaan anggaran, belum bisa diakses masyarakat agar bisa dikontrol.
Jangankan masyarakat biasa, seorang jurnalis yang memiliki tugas pokok menyampaikan informasi ke publik pun selama ini masih kesulitan mengakses data dan informasi di SKPD di lingkup Pemkab Bojonegoro. Sistem birokrasi yang berbelit-belit dan saling lempar tanggung jawab selalu terjadi ketika awak media berkunjung.
Salah satu SKPD yang dinilai tertutup dan kurang memberikan informasi adalah Dinas Pekerjaan Umum (DPU). Salah satu wartawan, mengaku, dirinya sudah kerap mengunjungi dinas tersebut untuk meminta data mengenai jalan yang ada di Bojonegoro. Namun sering pula kunjungannya hanya berakhir di depan pintu satpam.
"Kalau dihitung bisa lebih dari 4 kali ke sana, kadang pagi atau siang. Namun selalu dijawab dengan alasan kepala bidang tidak ada atau kasi tidak memiliki wewenang," ungkapnya.
Kepala Dinas PU Ir Adi Tjandra, ketika ditemui usai dialog publik beberapa waktu lalu, mengatakan, jika masalah data secara detail bisa langsung datang ke kantor dan meminta kepada bidang masing-masing. Masalah akan kembali terulang karena kepala bidang masih sulit untuk ditemui dan awak media akan kembali dengan tangan hampa.
Betapa sulitnya mencari informasi di sebuah SKPD. Kondisi birokrasi seperti itu sama sekali belum mencerminkan Bojonegoro sebagai pelopor Open Government Partnership (OGP). Namun demikian hal tersebut hanyalah salah satu contoh penerapan OGP.
Menanggapi polemik tersebut Bupati Bojonegoro saat dikonfirmasi, mengatakan, memang penerapan OGP dan program pemerintahan belum sempurna. Namun hal tersebut akan terus diperbaiki secara menyeluruh.
"Semakin kita menyadari pentingnya yang terjadi, semakin akan membuka mata bahwa banyak masalah di sekitar kita. Ketika OGP kita jadikan panduan mengelola pemerintahan, maka akan semakin banyak kekurangan yang dapat kita benahi. Jadi ramah HAM dan OGP bukan langsung menempatkan seolah sudah di surga, sudah sempurna dan beres semua. Untuk dapat data, mintalah ke Kominfo," ujarnya. (pin/tap)
