Pancasila Harus Ditarik ke Atas dan ke Bawah

Kamis, 01 Desember 2016 23:00 WIBOleh Vera Astanti

Oleh Vera Astanti

Bojonegoro - Pancasila memang menjadi dasar NKRI. Namun pada implementasinya, masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran di Indonesia. Bahkan berdasarkan penelitian Setara Institut, negara dalam hal ini pemerintah daerah menjadi pelaku pelanggar ham terbanyak terutama terkait keberagaman beragama. Bagaimana praktik pancasila bisa diterapkan di pemerintah daerah menjadi subtema dalam workshop Festival Ham pada Kamis (01/12/2016) di ruang Partnership lantai empat Gedung Pemkab Bojonegoro.

Dalam acara ini ada tiga bupati yang memaparkan bagaimana praktik pancasila di dalam wilayah kepemimpinan mereka. Menghadirkan tiga bupati yakni Kulonprogo, Lempung timur, Purwakarta. Selain itu juga ada dari Risnawati Utami Dari Ohana, dan Halili Hasan dari Setara Institut.

Hasto Wardoyo Bupati Kulonprogo sebagai narasumber pertama menyampaikan bagaimana praktik pancasila di Kulonprogo. "Yang saya pedomani adalah ham mencakup berbagai bidang kehidupan manusia,sipol sosial kebudayaan ataupun ekonomi," ujarnya membuka. 

Pihaknya menyadari bahwa adanya krisis moral yang terjadi di generation mileneal.  Oleh karena itu upaya memperbaikinya adalah Membuat perda pendidikan karakter. Selain itu Bupati bercerita bahwa later belakangnya adalah seorang dokter.  Karena sebagai dokter dia melihat ada anggota dpr yang dengan bebasnya merokok dalam ruangan berapa ac. Sedangkan ada ibu hamil di sana.  Memahami betapa berbahayanya asap rokok bayi kesehatan, Kulonprogo juga membuat Perda kawasan untuk bebas rokok.

"Di jalan besar tidak ada baliho rokok.  Ini cara kami melindungi anak dan ibu hamil dengan memberikan kehidupan udara yang bebas rokok," ceritanya.

Sementara itu Dedi Mulyadi Bupati Purwarkarta menceritakan bagaimana praktik pancasila diterapkan di Purwarkata khususnya pada sektor pendidikan. "Anak berhak untuk memperoleh hak dalam beragama dan menjalankan keyakinannya. Oleh sebab itu negara wajib menyediakan guru agama dan ruang ibadahnya sendiri," tuturnya.

Selain itu, kata Dedi, setiap dua minggu sekali,anak Purwakarta harus mendampingi ibu dan bapaknya menjalani profesinya. Menurut Dedi, permasalahan paling besar yang dihadapi sekarang ini adalah kurangnya komunikasi dan kedekatan antara orangtua dan anak. Dengan kegiatan anak mengetahui beratnya pekerjaan orangtua mereka, diharapkan mampu memperbaiki hubungan emosional antara orangtua dan anak.

Dedi juga mengecam sistem pendidikan Indonesia yang dinilai tidak manusiawi. "Siswa dibebani dengan pr, padahal seharusnya itu pekerjaan sekolah. Belum lagi siswa yang nilai nem rendah tidak bisa masuk sekolah faforit. Kalau nem tinggi masuk sekolah faforit itu hal yang biasa. Indonesia negara yang aneh," ujarnya.

Pembelajaran di sekolah menurut Dedi seperti di penjara. Menurutnya pembelajaran bisa dilakukan di sungai, di gunung. Alam akan menjadi laboratorium.

Namun tidak sedikit pula kasus pelanggaran terjadi di Indonesia, terutama pada sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa'. Menurut Halili Hasan dari Setara Institut,ada sekitar 346 kasus mengenai pembangunan rumah ibadah di seluruh Indonesia. Halili menekankan kasus tersebut bukan karena islam, kristen, hindu atau budha. Tetapi lebih di mana mayoritas berkuasa, maka minoritas yang tertindas.

"Pancasila harus ditarik ke atas dan ke bawah, maksudnya adalah dari pemerintah pusat sampai daerah dan masyarakat harus mengetahui makna dari pancasila dan mengimplementasikannya," tegas Halili Hasan dari Setara Institut.