Anggota Dewan Beri Rekomendasi Bupati dan Wabup Tuban
Rabu, 06 April 2016 08:00 WIBOleh Betty Aulia
Oleh Betty Aulia
Tuban – Anggota DPRD Kabupaten Tuban mengeluarkan 18 rekomendasi terkait kinerja Bupati dan Wakil Bupati Tuban, Fatkhul Huda-Noor Nahar Hussein, selama lima tahun (2011-2016). Rekomendasi itu sebagai koreksi agar kinerja Bupati dan Wakil Bupati Tuban lebih baik ke depan.
Menurut Ketua DPRD Kabupaten Tuban, Miyadi, dari 18 poin rekomendasi itu menyoroti persoalan besar yang harus diselesaikan dan diutamakan. Pertama, bidang kesehatan. Menurut Miyadi, pelayanan yang diberikan pelayan kesehatan kurang optimal. Masih ada petugas yang memberikan pelayanan berdasarkan kaya dan miskin.
“Kami menegur pelayanan kesehatan di Puskesmas dan rumah sakit (RSUD Dr Koesoema) yang memberikan pelayanan tidak optimal. Mari kita menciptakan pelayanan kesehatan yang baik. Tidak ada lagi pembedaan pelayanan antara yang miskin dan kaya,” papar Miyadi.
Miyadi berharap, petugas kesehatan memberikan pelayanan secara proporsional. Misalnya, perawat puskesmas atau rumah sakit melayani warga orang dengan baik tidak, bisa mencontoh pelayanan yang diberikan petugas hotel atau bank.
Kedua, bidang infrastruktur jalan dan jembatan. Pembangunan infrastruktur menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintah daerah. Ketiga, bidang pertanian. Kata politisi PKB ini, pertanian menjadi tolak ukur karena mayoritas warga Tuban bekerja sebagai petani.
“Harus ada alokasi khusus dan anggaran cukup untuk pemebnahan bidang pertanian. Di antaanya, pembangunan akses jalan menuju lahan pertanian dan pengadaan bibit,” ujarnya.
Keempat, bidang pendidikan. DPRD merekomendasikan kepada eksekutif supaya memperhatikan anggaran Rp 126 miliar untuk sertifikasi yang tidak terserap, banyaknya guru pensiun harus diperhatikan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, mengoreksi pemberian bantuan kepada sekolah yang tidak memiliki murid, serta sekolah yang kekurangan murid harus digabung.
Sementara itu, Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein mengatakan, rekomendasi DPRD untuk bahan evaluasi dan perbaikan pelaksanaan program lima tahun ke depan. Ia menilai, semua rekomendasi itu penting.
Namun, lebih dari itu, ada program besar yang harus segera dilaksanakan, pembangunan ring road (jalan lingkar) dengan anggaran pembebasan lahan sekitar Rp 200 miliar dan penanganan tanggul Sungai Bengawan Solo. Untuk pembangunan fisik dan kontruksi ring road ditangani Kementerian PU.
“Kalau 2013, anggaran pembangunan ring road antara Rp 300 miliar sampai Rp 400 miliar. Lebar jalan 30 meter. Namun, sekarnag akan dievaluasi lagi besar anggarannya,” paparnya. (ety/kik)
