Aparatur Pemerintah Desa Dituntut Pro Aktif
Kamis, 07 April 2016 15:00 WIBOleh Vera Astanti
Oleh Vera Astanti
Bubulan - Puluhan aparatur desa terdiri kepala desa, anggota BPD, tokoh agama, wali amanat, dan masyarakat desa di wilayah Kecamatan Bubulan, Kamis (06/04), mengikuti pembinaan aparatur pemerintahan dan lembaga desa. Acara yang diselenggarakan di Pendapa Kantor Kecamatan Bubulan itu mengusung tema, Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik.
Sebagai narasumber menghadirkan beberapa SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro seperti Dinas Pendapatan Daerah, Inspektorat, dan SKPD lainnya. Selain itu juga narasumber dari Ketua DPRD Bojonegoro Mitro'atin dan Kejaksaan Negeri Bojonegoro.
Camat Bubulan Moch Yasir, dalam laporannya menyampaikan, masalah yang dihadapi sebagain besar masyarakat Bubulan adalah sanitasi, ketersediaan air bersih, dan infrastruktur jalan. Namun pihaknya melakukan beberapa upaya agar distribusi air bersih bisa merata. Selain itu, terkait masalah infrastruktur jalan, minimal dilakukan perawatan setahun dua kali.
"Infrastruktur ini menjadi sangat penting karena banyak hasil pertanian yang dihasilkan daerah di wilayah Bubulan yang harus dijual ke luar wilayah. Jadi akses menjadi kebutuhan dasar yang harus dipenuhi," ucapnya.
Pada kesempatan itu, Wakil Bupati Drs H Setyo Hartono, dalam sambutannya menyinggung tentang materi tata kelola keuangan di desa dan team work. Menurutnya, ada hal penting yang harus diperhatikan, team work itu harus mulai dari tingkat desa sampai kecamatan. "Semakin banyak yang bekerja di desa semakin bagus," ujarnya.
Ditegaskan Wabup, maju dan tidaknya desa tergantung dari peran dan kiprah seluruh komponen masyarakat sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Pemerintah menginstruksikan pembangunan dimulai dari desa, karena itu desa harus bisa mengatur keuangan yang telah dikucurkan pemerintah. Sekaligus mempertanggungjawabkan secara akuntabel.
"Di sinilah peran serta kepala desa untuk bisa memimpin tata kelola yang baik di desa. Tak hanya itu, diperlukan rasa saling percaya dan transparansi dalam bidang apa pun. Salah satunya adalah saling terbuka dalam mengelola apa pun, sehingga tak menimbulkan masalah," pesan Wabup Setyo Hartono.
Dia mencontohkan, salah satu masalah yang banyak terjadi di lapangan adalah masalah tanah. Perangkat desa harus memberikan informasi secara tepat dan benar, sehingga bagi mereka yang ingin mengurus masalah pertanahan dapat mengetahui apa yang mereka butuhkan dan apa yang harus disiapkan.
Pada akhir sambutannya, Wabup mengingatkan sekali lagi tentang pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. "Para aparatur desa juga harus mampu menangkap peluang sesuai potensi yang dimiliki agar bisa dikembangkan. Tentunya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat," pintanya. (ver/tap)
