430 Desa di Bojonegoro Didorong Terapkan OGP
Selasa, 13 September 2016 10:00 WIBOleh Muliyanto
Oleh Muliyanto
Bojonegoro Kota - Saat ini ada empat desa, yakni Desa Napis Kecamatan Tambakrejo, Nduwel Kecamatan Kedungadem, Klampok Kecamatan Kapas, dan Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu, yang sudah menerapkan Open Government Partnership (OGP) dan IT, serta pemberdayaan yang melibatkan masyarakat.
Hal itu disampaikan oleh Bupati Bojonegoro Drs H Suyoto MSi saat menerima tamu Ria Emunsari, Daniel Costa, Fletcherd dari MAVC (Making All Voices Count), Senin (12/09/2016), di rumah dinas bupati.
Turut serta mendampingi dalam kesempatan ini Asisten I Djoko Lukito dan Kepala Dinas Kominfo Bojonegoro Kusnandaka Tjatur P, Joko Purwanto dan Aw Saiful Huda dari Bojonegoro Institute (BI), Widi Heriyanto dan Aisah dari Sinergantara.
Bupati Suyoto menyampaikan bahwa OGP akan diterapkan di seluruh wilayah Bojonegoro, tepatnya di 430 desa. Bojonegoro selama ini dikenal dengan daerah yang sangat miskin. Data yang dihasilkan sangat tepat waktu dan senantiasa diperbarui oleh PKK.
Banyak hal yang dilakukan Pemkab Bojonegoro mulai menyiapkan big data, salah satunya pemanfaatan IT dan kini beberapa pihak juga siap mendampingi untuk pengembangan IT ke depannya. Bupati menyatakan, beberapa kebijakan yang dilakukan pemerintah adalah di bidang pendidikan, kesehatan, pertumbuhan ekonomi khususnya peningkatan sektor UMKM dan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi.
Kang Yoto, sapaan Suyoto, menyatakan salah satu yang membuat mengapa AKI kembali tinggi di Bojonegoro karena banyak ibu hamil yang hidup terpisah dari suaminya, karena suami mereka bekerja di luar negeri atau luar kota. Kurangnya kamunikasi ini membuat banyak ibu hamil yang mengalami depresi.
Selain itu penanganan untuk ibu hamil kini semakin ditingkatkan meski jauh dari suami sudah ada penanganan dan tindakan jika sewaktu waktu harus ada tindakan, di mana diharapkan sudah menandatangani berkas jika sewaktu-waktu dibutuhkan tindakan lanjutan serta setiap ibu hamil keluarga harus menyiapkan 3 pendonor darah untuk antisipasi.
Bupati menyampaikan bahwa data yang dibuat oleh PKK ini diperbarui setiap sebulan sekali. Untuk membangun komunikasi ini bupati melakukan beberapa hal antara lain masyarakat memiliki nomor kontak person bupati dan para pejabat, sehingga mereka bisa menyampaikan masalah yang mereka hadapi.
Bupati menambahkan, bulan Oktober mendatang akan merayakan OGP Day, dimana banyak tamu dari luar yang akan melihat penerapan OGP di Bojonegoro. Jika tidak ada aral melintang akan digelar 5-10 Oktober mendatang. Saat ini banyak orang dan lembaga yang berkunjung ke Bojonegoro untuk mendukung OGP.
"Hal utama adalah adanya kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Sehingga dengan kepercayaan itu kita menjalankan tata pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Tanpa adanya dukungan dari semua pihak maka akan percuma transparansi. Akuntabel dan partnership adalah kolaborasi yang didukung inovasi dan IT," tandasnya. (mol/kik)
